Normalisasi Ciliwung Mulai Juni 2025, Lahan 67 Ribu Meter Persegi di Cawang dan Cililitan Dibebaskan

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci

TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Pemprov DKI Jakarta di bawah kepemimpinan Gubernur Pramono Anung bakal kembali melanjutkan program normalisasi Sungai Ciliwung pada Juni 2025 mendatang.

Pramono bilang, proses normalisasi Sungai Ciliwung ini bakal dilakukan secara bertahap sampai 2027 mendatang.

“Banjir bisa kami tangani secara bertahap dan mudah-mudahan nanti di bulan Juni, kami akan mulai kembali normalisasi Sungai Ciliwung,” ucapnya, Rabu (14/5/2025).

Hingga 2027 mendatang, Pemprov DKI Jakarta menargetkan pengerjaan normalisasi Sungai Ciliwung sepanjang 16,52 kilometer (km).

Sejauh ini, Pramono telah mengumumkan penetapan lokasi (penlok) untuk menjalankan program pengendali banjir yang sudah dijalankan sejak era Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo ini.

Berdasarkan Keputusan Gubernur (Kepgub) DKI Jakarta Nomor 344 Tahun 2025, total lahan yang akan dibebaskan untuk normalisasi Sungai Ciliwung mencapai 67.270 meter persegi.

Lahan tersebut tersebar di dua kelurahan berbeda di wilayah Jakarta Timur, yaitu di Kelurahan Cawang dan Kelurahan Cililitan.

Rinciannya, lahan seluas 58.946 meter persegi berada di Kelurahan Cawang dan 8.324 meter persegi lainnya di Kelurahan Cililitan.

Proses pengadaan tanah atau pembebasan lahan ini ditargetkan bisa rampung dalam kurun waktu kurang lebih 175 hari kerja.

Sebagai informasi tambahan, normalisasi Sungai Ciliwung merupakan program kolaborasi antara Pemprov DKI Jakarta dengan pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum (PU).

Pemprov DKI kebagian tugas untuk melakukan pembebasan lahan, sedangkan pengerjaan fisik bakal dikerjakan oleh Kementerian PU.

Selama ini, progres pengerjaan normalisasi Sungai Ciliwung pun terkendala pembebasan lahan lantaran adanya penolakan dari warga.

Untuk mengatasi masalah ini, Pramono mengaku bakal melakukan pendekatan humanis dengan mengajak masyarakat berdialog.

“Kami tentunya akan secara serius melakukan pendekatan kepada masyarakat, karena enggak mungkin tidak dipindahkan,” ujarnya.

“Kami akan duduk bersama, prinsipnya adalah bukan kemudian melakukan penggusuran, tetapi apapun ini kan untuk kepentingan publik,” sambungnya.

(TribunJakarta)

Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel https://whatsapp.com/channel/0029VaS7FULG8l5BWvKXDa0f.

Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya