Dikritik KPAI Pusat, Pendidikan di Barak Militer Dedi Mulyadi Didukung Penuh dari KPAID Cirebon

Jawaban Dedi Mulyadi

Dikatehui, Dedi Mulyadi ogah berkomentar banyak terkait program pendidikan barak militer untuk siswa nakal yang kini dikritik oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI).

Eks Bupati Purwakarta itu hanya memberikan satu pesan saja untuk KPAI ketika awak media menanyakan hal ini.

Ia meminta KPAI untuk mengambil peran untuk bersama mengurus siswa nakal atau bermasalah.

"Saya ke KPAI satu aja. Kan melindungi anak-anak tugas KPAI, maka KPAI ambil peran kalau hanya berkomentar, memberikan rekomendasi ya apa maknanya. Ambil peran," katanya dikutip dari Youtube Kompas TV, Senin (19/5/2025).

Sebenarnya, Dedi Mulyadi juga pernah meminta KPAI untuk menangani anak-anak ini agar tugas menjadi ringan.

Hal ini telah disampaikannya dalam postingan di instagram pribadinya. 

Bahkan ia sampai menyebutkan masalah yang lebih berat lantaran setiap hari menerima laporan terkait tindak pelecehan terhadap anak di bawah umur.

Sehingga Dedi Mulyadi menyarankan KPAI untuk turun ke daerah untuk memberikan perlindungan juga kepada anak-anak dengan kasus tersebut. 

Kini, dirinya juga mempersilakan KPAI untuk mengambil peran dengan membantu membina anak-anak nakal atau bermasalah di Jawa Barat.

"Sok KPAI mau ambil berapa ratus anak-anak di Jawa Barat yang bermasalah. Ambil oleh KPAI kemudian bina. Saya bekerja demi rakyat bukan demi siapapun," pungkasnya. 

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Jastra Putra, mengungkapkan adanya ancaman dari guru bimbingan konseling (BK) kepada siswa yang menolak mengikuti program barak militer, yakni tidak naik kelas. 

Pernyataan ini disampaikan Jastra usai KPAI melakukan kunjungan ke barak militer di Purwakarta dan Lembang guna memantau pelaksanaan program yang digagas oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi. 

“Ada ancaman bahwa siswa yang menolak mengikuti program bisa tidak naik kelas, ini hasil wawancara kami dengan anak-anak di Purwakarta maupun di Lembang,” ujar Jastra dalam konferensi pers yang digelar melalui Zoom, Jumat (16/5/2025). 

Selain itu, Jastra juga menyoroti temuan bahwa tiga sekolah di Purwakarta bahkan tidak memiliki guru BK. Hal ini memunculkan pertanyaan serius tentang siapa yang memberikan rekomendasi untuk memilih para pelajar agar mengikuti program tersebut.