'Tidak Taat' Dedi Mulyadi ke Pimpinan RS Soal Aksi Kades Jaro Midun Jaminkan STNK Mobil Demi Pasien

TRIBUNJAKARTA.COM - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menilai pimpinan RSUD Palabuhanratu tidak menaati surat edaran yang dibuatnya sebulan lalu.

Hal itu dikatakan Dedi Mulyadi merespon aksi Kepala Desa Cikahuripan, Heri Suryana alias Jaro Midun yang menjaminkan STNK mobil pribadinya kepada pihak RSUD Palabuhanratu demi warganya keluar dari rumah sakit.

"Kok RS Kabupaten tidak taat untuk itu," kata Dedi Mulyadi dikutip TribunJakarta.com dari akun instagram @dedimulyadi71, Selasa (27/5/2025). 

Mantan Bupati Purwakarta itu mengatakan dirinya telah menghubungi Jaro Midun untuk meminta nomor rekening.

Dedi mengaku telah mengirimkan uang kepada Jaro Midun untuk membayar tagihan rumah sakit sekaligus biaya makan keluarga pasien.

"Sudah kita tuntaskan untuk biaya makan pasiennya. Kami sampaikan tidak ada problemnya," kata Mantan Politikus Gerindra itu.

"Tapi yang jadi problem pimpinan rumah sakitnya," sambung Dedi.

Dedi mengungkapkan dirinya telah mengeluarkan surat edaran pada bulan lalu.

Surat edaran itu ditujukkan bagi rumah sakit di seluruh Jawa Barat tidak boleh tidak melayani pasien yang tak memiliki BPJS.

Kemudian, rumah sakit juga melayani pasien yang tidak punya kemampuan melakukan pembayaran serta tak memiliki Kartu Indonesia Sehat (KIS).

"Harus tetap dilayani bila ada problem keuangan yang timbul nanti bisa dikomunikasikan lewat Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat," katanya.

Dedi Mulyadi mengaku telah membaca berita mengenai aksi Jaro Midun.

Jaro Midun menjabat sebagai Kepala Desa Cikahuripan, Kecamatan Cisolok, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat.

Ia menjaminkan STNK mobil pribadinya bagi keluarga pasien yang dirawat di RSUD Palabuhanratu karena tidak memiliki Kartu Indonesia Sehat (KIS). Pasalnya, pembuatan KIS memerlukan waktu selama 14 hari.

Sedangkan, pasien tersebut harus dilayani.