Kinerja Pramono Dapat Kritik Pedas, Banyak Warga Jakarta Lebih Tahu Program Dedi Mulyadi

TRIBUNJAKARTA.COM - Kinerja 100 hari Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, dapat kritik pedas dari beberapa pihak.

Faktanya, banyak warga Jakarta justru lebih paham dengan program yang dijalankan oleh Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, ketimbang pasangan Pramono-Rano.

Kritikan tersebut salah satunya berasal dari warga Jakarta.

Novi (40) salah satu warga Jakarta yang ditemui di kawasan Kota Tua, Jakarta Barat diantaranya.

Novi menilai, Pramono kurang gencar dalam menyuarakan gebrakan-gebrakan yang dibawanya untuk perkembangan Jakarta.

Ia bahkan mengaku belum pernah melihat aksi nyata dari Gubernur Pramono dalam mengatasi masalah di Jakarta.

Berbeda dengan Dedi Mulyadi, yang selalu eksis terdengar berbagi keseharian mengurus masalah di Jawa Barat.

Novi mengakui, kegiatan Dedi Mulyadi yang selalu dimuat di akun media sosialnya, membuat warga tak hanya di Jawa Barat menjadi mengetahui apa saja program yang dijalankan sang gubernur.

Salah satu program paling menonjol, yakni soal barak militer.

"Kalau Pramono saya belum lihat effortnya," kata dia saat diwawancara TribunJakarta.com, Jumat (30/5/2025).

Warga lain, yakni Ridwan (29) asal Kramat Jati, Jakarta Timur.

Ridwan mengaku lebih puas dengan kinerja Dedi Mulyadi saat ini daripada Pramono Anung.

Bukan karena Pramono tak memiliki kinerja nyata, namun menurut Ridwan cara Dedi Mulyadi mengemas program-program kerjanya dalam bentuk konten membuat banyak warga jadi mengetahui apa saja yang sudah ia lakukan sebagai seorang Gubernur.

"Pramono juga bagus kayak dia kan buka pendaftaran PPSU sama perpanjang taman, tapi kan enggak seviral Pak Dedi yang selalu diupload di medsosnya jadi warga tuh pada tahu termasuk yang bukan di Jawa Barat," tuturnya.

Sementara itu, Astuti (52) warga Jakarta Selatan mengatakan tak tahu sama sekali dengan program yang sudah dijalankan oleh Gubernur Pramono Anung.

Saat ditanya terkait Dedi Mulyadi, tanpa berpikir panjang ia menyebut tahu dengan program barak militer yang diusungnya.

"Pak Anung gak tahu. Apa yah, mungkin banyak nerusin program gubernur sebelumnya. Kalau Dedi Mulyadi saya tahu, paling terkenal memang barak militer, terus sempat juga ramai soal kontrasepsi (vasektomi) jadi syarat bansos," kata Astuti.

Dinilai kinerja tak optimal

Kinerja Gubernur Pramono Anung di 100 hari pertama juga disorot oleh Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

Ketua Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di DPRD DKI Jakarta, William Aditya Sarana menilai banyak program-program yang harus diperbaiki lagi pelaksanaannya.

“Kita tidak bisa menutup mata bahwa masih ada program-program yang harus dikritisi karena belum berjalan secara optimal dalam memenuhi kebutuhan masyarakat,” kata dia, Jumat (30/5/2025).

Sebagai contoh, ia menyoroti program pameran pekerjaan atau job fair yang digelar Pemprov DKI Jakarta.

Ia menyebut, program ini masih belum diketahui banyak orang apalagi dirasakan manfaatnya, jika mengacu kepada hasil survei Indikator Politik Indonesia.

“Salah satunya adalah job fair. Ternyata masih ada sekitar 47 persen warga Jakarta yang belum mengetahui keberadaannya. Kemudian, ada banyak orang yang kurang percaya kalau programnya bisa menurunkan angka penggangguran di Jakarta,” katanya.

Oleh karena itu, ia mengatakan Pemprov DKI Jakarta harus bisa mengevaluasi pelaksanaan program tersebut sehingga penyelenggaraannya bisa lebih optimal lagi.

“Hal-hal seperti ini harus menjadi evaluasi bagi Pemprov DKI Jakarta. Seharusnya program job fair ini berdampak kepada masyarakat yang sedang mencari pekerjaan di tengah-tengah kesulitan ekonomi saat ini, yaitu ketika pemecatan terjadi di mana-mana dan daya beli masyarakat sedang menurun,” sambungnya.

Untuk memperkuat program-program yang dijalankan, William mendorong Pramono untuk terus berdialog dengan pemangku-pemangku kepentingan, terutama warga Jakarta.

Dengan begitu, Pemprov DKI Jakarta bisa mengetahui masalah-masalah yang terjadi bahkan langsung dari warga yang merasakan dampaknya.

“Dalam hal ini, Mas Pram mungkin perlu berkomunikasi dengan berbagai pemangku kepentingan untuk mencari tahu apa-apa saja aspek dari programnya yang masih perlu ditingkatkan lagi jika dilihat dari sudut pandang pihak-pihak bersangkutan,” kata dia.

"Harapannya, itu bisa menjadikan pelaksanaan kebijakan-kebijakan Mas Pram lebih tepat sasaran lagi dalam menyelesaikan masalah-masalah yang ada di Jakarta,” tuturnya.

Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya