PSI Desak Pemprov Buka Data Penyerapan Tenaga Kerja dari Job Fair, Buktikan Formalitas atau Bukan

Laporan wartawan TribunJakarta.com Yusuf Bachtiar 

TRIBUNJAKARTA.COM, JAKARTA PUSAT - Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI Jakarta mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI membuka data penyerapan tenaga kerja dari rangkaian job fair yang digelar selama masa kepemimpinan Gubernur Pramono Anung.

Langkah ini dianggap penting untuk menilai efektivitas program pameran kerja yang dilaksanakan dalam rangka memenuhi Instruksi Gubernur (Ingub) Nomor e-0001 Tahun 2025.

“Pemprov DKI Jakarta harus memberikan informasi yang selengkap-lengkapnya mengenai jumlah job fair yang telah diadakan selama ini serta hasil penyerapan tenaga kerjanya,” ujar Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PSI, Justin Adrian Untayana, Senin (2/6/2025).

Menurut Justin, keterbukaan data tersebut sangat krusial agar publik bisa menilai apakah program tersebut benar-benar menurunkan angka pengangguran atau hanya sekadar formalitas.

“Informasi hasil serapan tenaga kerja dari job fair tersebut sangat penting sebagai indikator keberhasilan. Jangan sampai ini hanya program pencitraan,” tambahnya.

Berdasarkan survei Indikator Politik Indonesia bertajuk “Evaluasi Publik Atas Kinerja 100 Hari Gubernur-Gubernur di Jawa” yang dilakukan pada 12–19 Mei 2025, sebanyak 47,3 persen responden mengaku belum mengetahui adanya job fair di Jakarta.

Tak hanya itu, dari responden yang mengetahui keberadaan job fair, sebanyak 37,4 persen mengaku kurang percaya program ini efektif menekan angka pengangguran di Ibu Kota.

“Survei terkini mengungkapkan bahwa belum semua orang mengetahui job fair diadakan di Jakarta. Bagi yang sudah tahu pun, banyak yang tidak yakin program ini akan berdampak signifikan,” ucap Justin.

Politikus PSI itu juga menyoroti perlunya strategi komplementer dari Pemprov DKI Jakarta dalam menanggulangi pengangguran, tak hanya mengandalkan job fair semata.

Ia menyebut pemberian insentif bagi perusahaan yang menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar sebagai salah satu opsi.

PSI berharap Pemprov DKI tak sekadar mengejar jumlah acara, tetapi juga dampak nyata yang dirasakan warga Jakarta, khususnya dalam membuka lapangan kerja baru.

“Pemprov juga harus mulai menyesuaikan kurikulum pendidikan dengan kebutuhan industri ke depan, terutama karena Jakarta sudah masuk era jasa dan teknologi,” kata Justin.