Dievaluasi DPRD, Kontraktor Kena Semprot Soal Renovasi Total Sekolah di Jakarta yang Asal-asalan

Laporan Wartawan TribunJakarta.com Elga Hikari Putra

TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Pihak kontraktor dari Hutama Karya dan Asosiasi Rekanan Konstruksi Indonesia (Arkindo) disemprot secara bergantian oleh pimpinan dan anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta.

Kedua kontraktor itu dipanggil terkait temuan bangunan renovasi total sekolah yang terkesan asal-asalan dan molor dari target.

Hutama Karya adalah kontraktor untuk renovasi total sekolah di Cikini, Jakarta Pusat yang jadi temuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Lembaga antirasuah itu menemukan deviasi minus 31 persen dalam proyek tersebut.

Sedangkan Arkindo adalah kontraktor untuk renovasi total sekolah di Grogol dan Kembangan, Jakarta Barat yang ternyata banyak permasalahan saat disidak anggota Komisi E beberapa waktu lalu.

Di antaranya mengenai plafon yang rusak, atap rembes hingga masalah septic tank yang tak berfungsi.

Dalam rapat evaluasi itu, pihak Dinas Pendidikan itu juga turut dipanggil.

Satu per satu para legislator itu mencecar kedua kontraktor tersebur lantaran hal ini berdampak pada kegiatan sekolah para siswa.

Puncaknya terjadi saat Ketua Komisi E, KH Muhammad Thamrin menegur pihak kontraktor yang tak ada mencatat berbagai kritik dan saran yang disampaikan DPRD.

"HK dan Arkindo. Saya perhatikan bapak-bapak kok ga ada yang nyatet apa yang disampaikan dari teman-teman," kata Muhammad Thamrin di ruang rapat Komisi E DPRD DKI Jakarta, Rabu (11/6/202).

"Tolong dicatat ya pak. Jangan cuma CBSA ya pak, catat buku sampai abis," lanjut politisi PKS itu.

Thamrin kemudian memegang ucapan dari kedua kontraktor yang berjanji akan menyelesaikan pembangunan sekolah sebelum tahun ajaran baru.

"Kita minta waktunya kapan pak diselesaikannya pak. dimulainya kapan?," kata Thamrin.

Ultimatum Bakal Bawa ke Ranah Hukum

Sementara itu, ultimatum lebih keras disampaikan Sekretaris Komisi E DPRD DKI, Justin Adrian.

Politisi PSI itu mengingatkan proses pengerjaan tidak hanya sekadar jadi.

"Jangan perbaiki asal tempel aja karena kita akan kejar juga. Buat Disdik, kita juga kasih catatan harus diperhatikan juga," kata Justin.

Ia menegaskan bakal membawa kasus ini ke ranah hukum jika tidak ada perbaikan serius yang dilakukan kedua kontraktor tersebut.

"Ini harus diperbaiki, karena kalau tidak diperbaiki ini akan jadi temuan. Komisi E juga sangat pro kalau ini dilakukan tindakan hukum juga, di UU Jasa Konstruksi ada jaminan kegagalan bangunan itu 10 tahun," ujar Justin.

Anggota Komisi E dari Fraksi Gerindra, Yudha Permana juga menyoroti mengenai waterproof di sekolah yang dibangun Arkindo juga terkesan jadul.

Kan sekarang teknologi sudah pada maju-maju pak. Saya melihat waterproof yang di atas itu kayak 30 tahun yang lalu. Jadi tolong pakai teknologi yang terbarukan," cecar Yudha.

Menanggapi hal itu, pihak Arkindo berdalih penyebab rembesnya air karena kurang perataan dari lapisan waterproof.

"Jadi menimbulkan permukaan yang kasar sehingga ada celah-celah. Jadi saat hujan, celah-celah itu menjadi rusak dan rembes ke area beton," ujar perwakilan Arkindo.

Ia pun berjanji akan membongkar ulang lapisan waterproof di sekolah yang bermasalah.

(TribunJakarta)

Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel https://whatsapp.com/channel/0029VaS7FULG8l5BWvKXDa0f.

Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya