Disindir Dedi Mulyadi Soal Infrastruktur Rusak di Parung Panjang, Pramono: Kami Siap Kolaborasi

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci

TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung buka suara soal sindiran Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi terkait kondisi infrastruktur di Parung Panjang, Kabupaten Bogor yang rusak parah hingga menyebabkan warganya menderita.

Pramono pun mengaku siap duduk bareng untuk menuntaskan persoalan di Jawa Barat yang diklaim Dedi Mulyadi sebagai akibat dari pesatnya pembangunan di Jakarta.

“Pokoknya kalau kolaborasi, Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta dengan siapa saja siap,” ucapnya di Balai Kota Jakarta, Selasa (17/6/2025) malam.

Meski demikian, Pramono tak menjelaskan lebih jauh terkait bentuk kolaborasi yang akan dijalin dengan Pemerintah Jawa Barat.

Ia pun enggan mengomentari lebih jauh sindiran Dedi Mulyadi yang juga dikenal sebagai sebagai gubernur konten itu.

Sebagai informasi, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi sebelumnya menyindir Jakarta dan Banten soal rusaknya infrastruktur di Kecamatan Parung Panjang, Kabupaten Bogor.

Hal ini disampaikan politikus Gerindra yang akrab disapa Kang Dedi Mulyadi (KDM) itu dalam Forum Komunikasi Daerah Mitra Praja Utama yang digelar di Hotel Borobudur, Sawah Besar, Jakarta Pusat, Selasa (17/6/2025).

Forum itu juga turut dihadiri Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan Gubernur Banten Andra Soni.

”Parung Panjang memberikan kontribusi terhadap pembangunan DKI Jakarta, terhadap pembangunan wilayah Tangerang. Tetapi Parung Panjangnya mengalami problem,” ucapnya.

Dedi menyebut, Parung Panjang selama ini dikenal sebagai daerah penyuplai material bahan bangunan untuk proyek-proyek besar di Jakarta dan Tangerang.

Aktivitas distribusi material bahan bangunan ini pun disebut Dedi Mulyadi membuat warga Parung Panjang menderita.

“Infrastruktur hancur total, masyarakatnya kena ISPA (Infeksi Saluran Pernapasan Akut),” ujarnya.

Untuk memperbaiki infrastruktur yang hancur total itu, KDM bilang, diperlukan biaya mencapai Rp1,2 triliun.

Pemerintah Jawa Barat pun disebut KDM tak bisa sendiri menanggung seluruh biaya ini mengingat adanya keterbatasan anggaran.