Respons Dedi Mulyadi Tanggapi Warga Bekasi Teriak Kekecewaan, KDM Terancam Hilang Pamor dan Dukungan

Dedi menyebut tidak semua pihak bisa dipuaskan dalam setiap kebijakan.

"Pasti kecewa, pasti ada pedagang kecil yang kecewa," kata Dedi Mulyadi.

"Intinya tak akan bisa memuaskan semua pihak, tapi pemimpin harus memilih demi kebaikan," ujarnya.

Dedi mengatakan, pembongkaran diperlukan untuk menormalisasikan Kawasan dan mencegah penyalahgunaan lahan negara.

Ia menyebut bahwa Sebagian bangunan dibangun oleh oknum yang menyewakan lapak-lapak secara ilegal kepada pedagang kecil dengan tarif hingga jutaan rupiah.

"Satu lapak disewakan sejuta atau Rp 500.000. Kalau dia kuasai 50 lapak, sudah Rp 50 juta," jelasnya. 

Dedi menegaskan tidak akan memberi toleransi kepada pihak yang memperjualbelikan tanah negara. 

Ia menambahkan, wilayah Tambun Utara rawan karena dekat kawasan industri dan strategis bagi bisnis ilegal.

Solusi bagi Warga

Lebih lanjut, Dedi menyatakan akan mencarikan solusi bagi pedagang kecil yang terdampak, namun tidak untuk para pelaku bisnis penyewaan ilegal.

Pemerintah Kecamatan menyebut masih memberi ruang untuk berdagang selama tidak membangun secara permanen.

Di sisi lain, Ganda Sasmita, Kepala Bidang Trantib Satpol PP Kabupaten Bekasi, menjelaskan bahwa pembongkaran dilakukan berdasarkan perintah Gubernur Dedi Mulyadi melalui Bupati Bekasi. 

Tujuannya adalah menertibkan dan memfungsikan kembali lahan milik negara sesuai peruntukannya. 

Dedi mengaku bahwa mayoritas warga menerima pembongkaran, dan hanya sedikit yang menolak. 

"Yang dibongkar 50 bangunan, yang marah satu. Saya berhadapan langsung dengan orangnya, negosiasi minta ganti rugi. Tahu saya," katanya.