Respons Dedi Mulyadi Tanggapi Warga Bekasi Teriak Kekecewaan, KDM Terancam Hilang Pamor dan Dukungan

TRIBUNJAKARTA.COM - Warga Bekasi, Jawa Barat, baru saja meneriakan kekecewaan kepada Gubernur Dedi Mulyadi, sikapnya kini disorot saat menanggapi keluhan dari pendukung.

Dedi Mulyadi memberikan respons yang diplomatis dari munculnya kekecewan para warga di Kampung Gabus, Desa Srimukti, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi.

Diketahui, Dedi Mulyadi telah memerintahkan Satpol PP merapihkan pedagang yang berjualan di bantaran saluran irigasi, Jalan Kong Isah, Kampung Gabus.

Bangunan liar yang berdiri di atas tanah milik Perum Jasa Tirta dibongkar pada Rabu (18/6/2025) oleh Satpol PP Kabupaten Bekasi.

Bangunan-bangunan ini sebelumnya dimanfaatkan warga sebagai tinggal maupun usaha kecil.

Pembongkaran yang dilakukan membuat para warga kecewa hingga meluapkan unek-uneknya.

Bahkan, seorang warga bernama Irwansyah (51), pedagang kopi, mengaku kecewa dan merasa dikhianati karena usaha dibongkar tidak lama setelah kunjungan Gubernur Dedi.

Ia tidak mau memilih Dedi Mulyadi di pemilihan berikutnya.

"Enggak mau milih lagi (Dedi Mulyadi), saya rakyat kecil, jual kopi Rp 1.000-Rp 2.000, keuntungannya buat nafkahin anak saya," kata Irwansyah dikutip dari Kompas.com, Jumat (20/6/2025).

Ia juga menyayangkan karena saat kunjungan gubernur tidak ada pemberitahuan soal pembongkaran. 

"Enggak dikasih tahu, cuma ngonten doang," tambahnya.

Menyikapi kekecewaan warga, Dedi Mulyadi memberikan respons santai.

Menurutnya, ada warga yang kecewa karena pembongkaran bangunan liar merupakan hal yang biasa.

Dedi Mulyadi menegaskan pembongkaran bangunan liar itu adalah langkah yang harus diambil demi kepentingan yang lebih besar.

Meskipun menimbulkan kekecewaan bagi sejumlah warga, terutama pedagang kecil.

Dedi menyebut tidak semua pihak bisa dipuaskan dalam setiap kebijakan.

"Pasti kecewa, pasti ada pedagang kecil yang kecewa," kata Dedi Mulyadi.

"Intinya tak akan bisa memuaskan semua pihak, tapi pemimpin harus memilih demi kebaikan," ujarnya.

Dedi mengatakan, pembongkaran diperlukan untuk menormalisasikan Kawasan dan mencegah penyalahgunaan lahan negara.

Ia menyebut bahwa Sebagian bangunan dibangun oleh oknum yang menyewakan lapak-lapak secara ilegal kepada pedagang kecil dengan tarif hingga jutaan rupiah.

"Satu lapak disewakan sejuta atau Rp 500.000. Kalau dia kuasai 50 lapak, sudah Rp 50 juta," jelasnya. 

Dedi menegaskan tidak akan memberi toleransi kepada pihak yang memperjualbelikan tanah negara. 

Ia menambahkan, wilayah Tambun Utara rawan karena dekat kawasan industri dan strategis bagi bisnis ilegal.

Solusi bagi Warga

Lebih lanjut, Dedi menyatakan akan mencarikan solusi bagi pedagang kecil yang terdampak, namun tidak untuk para pelaku bisnis penyewaan ilegal.

Pemerintah Kecamatan menyebut masih memberi ruang untuk berdagang selama tidak membangun secara permanen.

Di sisi lain, Ganda Sasmita, Kepala Bidang Trantib Satpol PP Kabupaten Bekasi, menjelaskan bahwa pembongkaran dilakukan berdasarkan perintah Gubernur Dedi Mulyadi melalui Bupati Bekasi. 

Tujuannya adalah menertibkan dan memfungsikan kembali lahan milik negara sesuai peruntukannya. 

Dedi mengaku bahwa mayoritas warga menerima pembongkaran, dan hanya sedikit yang menolak. 

"Yang dibongkar 50 bangunan, yang marah satu. Saya berhadapan langsung dengan orangnya, negosiasi minta ganti rugi. Tahu saya," katanya. 

Walau demikian, perasaan kecewa dan kehilangan masih dirasakan warga seperti Irwansyah yang kini bingung harus melanjutkan usahanya di mana. 

"Tahu, saya juga bingung mau usaha di mana, di pinggir jalan dibongkarin," ujarnya.

(TribunJakarta/Kompas.com)

Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel https://whatsapp.com/channel/0029VaS7FULG8l5BWvKXDa0f.

Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya