REKAM Jejak dan Harta Topan Ginting Kadis PUPR Sumut Ditangkap KPK, Gubernur Bobby Siap Diperiksa

TRIBUNJAKARTA.COM - Simak rekam jejak dan harta kekayaan Topan Ginting, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR atau Kadis PUPR Sumatera Utara yang terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK, Kamis (26/6/2025).

Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution siap dipanggil oleh KPK untuk diperiksa dalam kasus dugaan korupsi proyek infrastruktur jalan di Sumut.

"Ya, namanya proses hukum, kita bersedia saja, jadi, bersedia saja (diperiksa KPK),” kata Bobby dalam keterangan tertulis, Senin (30/6/2025).

Bobby menegaskan Pemerintah Provinsi Sumut wajib memberikan keterangan, jika berkaitan dengan dugaan aliran uang.

"Saya rasa semua di sini di Pemprov kalau ada aliran uangnya ke seluruh jajaran bukan hanya ke sesama, apakah ke bawahan atau ke atasan kalau ada aliran uangnya ya wajib memberikan keterangan," ucapnya.

Sedangkan, KPK telah merespons pernyataan Bobby Nasution yang siap diperiksa dalam perkara tersebut.

"KPK tentu akan memanggil siapa saja sesuai dengan kebutuhan penyidikan," kata juru bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih, Jakarta, Senin (30/6/2025).

Rekam Jejak Topan Ginting

Pejabat Negara Lelaki berusia 42 tahun ini diketahui merupakan alumnus Sekolah Tinggi Pemerintah Dalam Negeri (STPDN) tahun 2007. 

Usai menyelesaikan pendidikan, dia langsung bertugas di Pemko Medan sebagai ASN. 

Beberapa jabatan strategis diembannya di awal karier, mulai dari Kasubbag Protokol Bagian Umum Pemko Medan hingga dipercaya menjadi Kepala Bidang di Kominfo Medan. 

Selanjutnya, pada tahun 2019, dia menempati posisi sebagai camat di Medan Tuntungan. 

Lalu, semasa Bobby Nasution menjadi Wali Kota Medan tahun 2021, karier Topan juga semakin moncer. 

Dia dipercaya menduduki jabatan sebagai Kadis Pekerjaan Umum (PU) sejak tahun 2022 hingga Bobby menyelesaikan jabatannya sebagai wali kota. 

Tidak hanya itu, pada Senin (13/5/2024), Bobby juga pernah melantiknya sebagai Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Kota Medan, jabatan yang diemban Topan hingga pilkada serentak 2024 selesai.