APBD Perubahan DKI Jakarta Sektor BUMD, Anggaran Subsidi Pangan dan Transportasi Naik Rp1 Triliun
APBD Perubahan DKI Jakarta Sektor BUMD, Anggaran Subsidi Pangan dan Transportasi Naik Rp1 Triliun
Penulis: Yusuf Bachtiar | Editor: Nur Indah Farrah Audina
Laporan wartawan TribunJakarta.com Yusuf Bachtiar
TRIBUNJAKARTA.COM, JAKARTA PUSAT - Komisi B DPRD DKI menggelar rapat pembahasan APBD Perubahan sektor Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), anggaran subsidi pangan dan transportasi naik capai Rp1 Triliun.
Wakil Ketua Komisi B Wahyu Dewanto mengatakan, terjadi pergeseran anggaran pada sektor pangan terjadi untuk mengakomodir subsidi 15 golongan masyarakat penerima manfaat bantuan.
Sementaran untuk transportasi, pergeseran anggaran terjadi akibat perluasan layanan Transjabodetabek yang baru-baru ini gencar dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
"Rapat APBDP 2025 terjadi pergeseran terutama di sektor transportasi dan pangan. Kita baru tahu untuk pengajuannya total semua di APBD perubahan kurang lebih Rp1 triliun," kata Wahyu, Rabu (9/7/2025).
Wahyu menambahkan, usulan pergeseran anggaran yang diajukan di APBD Perubahan ini akan dipelajari lebih lanjut oleh Komisi B.
Hasil pembahasan nantinya akan dibawa ke rapat Badan Anggaran (Banggar), untuk dapat disetujui DPRD DKI Jakarta.
"Kita lagi exercise dan di rapat banggar nanti kita ajukan bahwa untuk pelayanan masyarakat baik transportasi dan pangan harus tetep bisa dilaksanakan dan dipenuhi," ucap Wahyu.
Tak hanya soal subsidi pangan dan transportasi, pergeseran juga dilakukan pada sektor lain tetapi Komisi B akan fokus pada program prioritas yang bermanfaat langsung ke masyarakat.

"Oleh karena itu kita garis bawahi mana yang menjadi tidak penting itu untuk tidak diprioritaskan, kalau soal urusan fudamental seperti subsidi pangan dan transportasi pasti kita dukung," tegas dia.
Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.