Komisi D DPRD DKI Desak Dinas SDA Prioritaskan Normalisasi Sungai Ciliwung Pada Perubahan APBD 2025

APBD Perubahan, Komisi D DPRD DKI Desak Dinas SDA Prioritaskan Normalisasi Sungai Ciliwung

Penulis: Yusuf Bachtiar | Editor: Pebby Adhe Liana
TRIBUNJAKARTA.COM
NORMALISASI CILIWUNG - Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Yuke Yurike, meminta Dinas SDA Prioritaskan Normalisasi Ciliwung dalam APBD Perubahan 2025.  

Laporan wartawan TribunJakarta.com Yusuf Bachtiar 

TRIBUNJAKARTA.COM, JAKARTA PUSAT - Komisi D DPRD DKI Jakarta meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI melalui Dinas Sumber Daya Air (SDA) memprioritaskan program normalisasi Sungai Ciliwung dalam Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025.

Hal itu disampaikan langsung oleh Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Yuke Yurike, dalam rapat pembahasan Rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Tahun Anggaran 2025 di Gedung Parlemen Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (8/7/2025).

“Secara anggaran, memang harus difokuskan dulu ke Kali Ciliwung. Terutama untuk proses pembebasan lahan dan kegiatan pendukung lainnya,” kata Yuke di hadapan jajaran Dinas SDA. 

Berdasarkan data yang tercantum dalam dokumen perubahan KUA-PPAS, Dinas SDA mengajukan anggaran sebesar Rp158 miliar untuk pengadaan lahan dalam rangka normalisasi Sungai Ciliwung. Titik yang dimaksud berada di wilayah Kelurahan Pengadegan, Cililitan, dan Cawang.

Anggaran tersebut juga ditujukan untuk mendukung pembangunan sistem polder dan infrastruktur pengendali banjir lainnya di kawasan Sungai Apuran.

Yuke menegaskan bahwa penyelesaian normalisasi Ciliwung tidak bisa dilakukan secara setengah-setengah atau parsial.

Mengingat, banjir di Jakarta kerap terjadi akibat belum optimalnya penataan sungai-sungai utama.

“Kita tahu penanganan banjir belum berdampak maksimal. Maka dari itu, penataan 13 sungai di Jakarta harus dilakukan, tapi kita mulai dari Ciliwung sebagai prioritas,” paparnya.

Lebih lanjut, ia menyadari keterbatasan anggaran yang dimiliki Pemprov DKI. Karena itu, langkah-langkah pengendalian banjir harus dilakukan secara bertahap namun terarah.

“Memang harus step by step, tapi tetap dengan perencanaan yang matang. Kita harus prioritaskan dulu mana yang paling rawan,” imbuhnya.

Selain Sungai Ciliwung, Yuke juga meminta agar sungai-sungai rawan banjir lainnya turut diperhatikan, seperti Sungai Mampang di Jakarta Selatan dan Sungai Krukut di Jakarta Barat.

“Harus dibangun lebih banyak parkir-parkir air seperti embung atau waduk. Termasuk perbaikan turap-turap yang sudah banyak rusak,” tutup Yuke.

Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Sumber: Tribun Jakarta
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved