PSI Pertanyakan Wacana Pramono Normalisasi Kali Tanpa Ada Penggusuran

Bun Joi Phiau mempertanyakan bagaimana cara Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung dalam menangani persoalan banjir.

|
Penulis: Elga Hikari Putra | Editor: Wahyu Septiana
Istimewa
SOROTI KEBIJAKAN PRAMONO - Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PSI, Bun Joi Phiau di sela rapat di Gedung Parlemen, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat. Bun Joi Phiau mempertanyakan bagaimana cara Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung dalam menangani persoalan banjir. 

Laporan Wartawan TribunJakarta.com Elga Hikari Putra

TRIBUNJAKARTA.COM - Anggota Komis D DPRD DKI Jakarta Fraksi PSI, Bun Joi Phiau mempertanyakan bagaimana cara Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung dalam menangani persoalan banjir.

Hal itu disampaikan Bun dalam menanggapi postingan akun media sosial Pram yang berencana normalisasi Kali Ciliwung tanpa menggusur warga yang tinggal di bantarannya.

Sebab, Bun menyebut bahwa selama ini, normalisasi kali dilakukan salah satunya juga dengan penertiban tata ruang. 

Upaya tersebut berdampak kepada penggusuran beberapa pemukiman yang terletak di wilayah-wilayah bantaran kali. 

Kata Bun, hal itu dilakukan untuk membebaskan lahan supaya bisa digunakan membangun tanggul-tanggul, turap-turap, dan menambah luas lahan-lahan terbuka.

"Karenanya rencana Mas Pram untuk melakukan normalisasi kali tanpa melakukan penggusuran harus dipertanyakan," kata Bun saat dihubungi, Sabtu (12/7/2025).

"Bukannya kami mendukung penggusuran dan tidak berpihak kepada kalangan-kalangan yang rentan, akan tetapi teknisnya masih harus dijelaskan lagi ke depannya,”  sambungnya.

Bun meyakini rencana Pram tersebut justru akan mendatangkan kerumitannya tersendiri ketika Pemprov DKI Jakarta ingin melaksanakannya.

“Berdasarkan pengalaman-pengalaman yang sebelumnya, normalisasi kali ini biasanya melibatkan penertiban tata ruang."

"Artinya, ada beberapa bangunan sekitar bantaran kali, termasuk pemukiman warga, yang akan terkena dampaknya,” ujarnya.

“Ini merupakan isu yang harus dijawab oleh Pemprov DKI, bagaimana mungkin bisa membangun infrastruktur-infrastruktur pengendali banjir, serta menambah lahan-lahan terbuka untuk menyerap air kiriman banjir jika bangunan-bangunan yang menyalahi regulasi di bantaran kali tidak ditertibkan,” lanjutnya.

Bun meminta agar supaya ungkapan Pram tidak hanya berhenti menjadi wacana, melainkan juga diwujudkan untuk mengatasi persoalan banjir di Jakarta.

“Kami hanya ingin mengingatkan agar Mas Pram menimbang-nimbang betul wacana yang telah dilontarkan olehnya itu."

"Jangan sampai gagasan normalisasi tanpa penggusuran hanya menjadi wacana tanpa direalisasikan dalam bentuk nyatanya,” ujarnya.

(TribunJakarta)

Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel https://whatsapp.com/channel/0029VaS7FULG8l5BWvKXDa0f.

Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

Sumber: Tribun Jakarta
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved