NasDem Minta Wapres Berkantor di IKN, Pengamat Ungkit Ucapan Gibran: Terpenting Perintah Prabowo

Namun terlepas Gibran akan segera pindah ke IKN atau tidak, Adi mengusulkan secara perlahan sejumlah Kementerian atau Aparatur Sipil Negara (ASN) dapat beraktivitas di sana.

Hal itu dilakukan untuk pra-kondisi persiapan IKN secara resmi dioperasikan sebagai salah satu pusat kekuasaan dan pemerintahan di Indonesia.

"Memang segala sesuatunya sudah harus mulai disiapkan. SDM-SDM-nya sudah mulai harus dipindah.  Misalnya beberapa waktu yang lalu para calon PNS ataupun CPNS kurang lebih sekitar 574 orang sudah pindah ke sana. Mereka tinggal di mes dan itu sudah dipersiapkan segala-galanya," katanya.

Adi melihat positif hal tersebut. Sebab, rakyat tidak mau dana besar yang sudah digelontorkan pemerintah akan sia-sia dan tidak segera dimaksimalkan. 

Oleh karena itu, Adi mendukung usulan NasDem. Meskipun, Gibran akan segera pindah atau hanya sebatas melakukan koordinasi.

"Misalnya secara perlahan kementerian-kementerian terkait pindah secara gradual ataupun misalnya para ASN secara maksim migrasi ke sana itu teknis sebenarnya. 
Tapi publik hanya ingin melihat supaya IKN ini betul-betul menjadi episentrum yang sebenarnya sudah mulai bisa dioperasikan untuk menjadikan sebagai sebuah ekosistem kehidupan, ekosistem pemerintahan dan ekosistem ekonomi," ujarnya.

Usulan NasDem

Partai Nasdem menyampaikan desakan kepada pemerintah agar segera menerbitkan Keppres tentang IKN. 

Salah satu poinnya adalah mendorong Wakil Presiden dan Menteri Koordinator bidang Strategis agar segera berkantor di ibu kota negara yang baru sebagai bentuk keseriusan pemerintah menjalankan amanat UU IKN. 

"Memfungsikan IKN secara bertahap dengan menempatkan wakil presiden dan beberapa kementerian atau lembaga prioritas, menyelenggarakan kegiatan pemerintahan di IKN dengan mengoptimalkan infrastruktur yang sudah terbangun," kata Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Saan Mustop di Nasdem Tower, Jakarta, Jumat (18/7/2025).

"Dengan berkantornya Wakil Presiden di IKN, pembangunan Indonesia Timur termasuk Papua dapat dikelola lebih dekat mempercepat pemerataan pembangunan," ujar Saan melanjutka. 
Menurut Saan, ada sejumlah kementerian yang dapat menjadi pionir pemindahan ibu kota ke IKN, antara lain, Kemenko Polhukam, Kemenko Perekonomian, Kementerian PUPR, dan Bappenas yang infrastrukturnya sudah siap.

Wakil ketua DPR ini melanjutkan, pemindahan tersebut harus segera dimulai agar pembangunan IKN yang memakan anggaran besar tidak mubazir. 

 "Jadi biar IKN ada aktivitas dan biar gedung-gedung yang sudah dibangun itu tidak telantar. Jadi kan nanti biaya pemeliharaannya mahal kalau tidak ada aktivitas kan. Jadi kita meminta supaya ada aktivitas dengan cara Wapres berkantor di IKN," ujar Saan. (TribunJakarta.com/Kompas.com)

Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya