Jakarta Dirundung Dugaan Beras Oplosan hingga ASN Penjudol, Pramono Keluar Sisi Tegasnya

TRIBUNJAKARTA.COM - Saat Jakarta dirundung persoalan dugaan beras oplosan hingga aparatur sipil negara yang jadi pemain judi online atau penjudol, Gubernur Jakarta, Pramono Anung menunjukkan sisi tegasnya.

Politikus PDIP menyatakan tidak akan melindungi pihak BUMD PT Food Station Tjipinang Jaya jika terbukti terlibat kasus beras oplosan.

Selain itu, Pramono juga berjanji akan menindak ASN yang berjudol.

Kasus Beras Oplosan

Pramono mempersilakan aparat penegak hukum menindak oknum BUMD yang diduga terlibat mengoplos beras premium di Food Station hingga merugikan masyarakat.

“Yang berurusan dengan beras, memang kalau ada kesalahan, kesengajaan, siapapun yang melakukan itu, kami tidak akan memberikan perlindungan kepada orang-orang yang melakukan itu,” ucapnya di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara, Kamis (24/7/2025).

Menurutnya, keterbukaan dan transparansi sangat penting untuk mengusut kasus yang disebut-sebut telah merugikan negara hingga triliun rupiah ini.

Orang nomor satu di Jakarta ini pun menegaskan komitmen Pemprov DKI Jakarta untuk mendukung langkah-langkah yang dilakukan aparat penegak hukum.

Ia pun mengaku siap menerima apapun hasil pemeriksaan Bareskrim Polri, termasuk bila Food Station benar-benar terbukti mengoplos beras premium.

“Apapun yang menjadi keputusan Bareskrim, pemerintah Jakarta dalam hal ini memberikan dukungan, support sepenuhnya,” ujarnya.

“Bagi Jakarta, apapun yang diputuskan oleh Bareskrim, kami akan mengikutinya,” tambahnya menjelaskan.

Sebagai informasi tambahan, Satgas Pangan Polri mengungkap ada tiga produsen dan lima merek beras premium yang dijual tak sesuai standar mutu.

Produsen pertama ialah PT PIM yang memproduksi beras merek Sania. Kemudian, Food Station yang memproduksi merek Ramos Merah, Ramos Biru, dan Ramos Pulen.

Terakhir, Toko SY selaku produsen yang menjual beras merek Jelita dan Anak Kembar.

“Telah ditemukan dugaan peristiwa pidana. Untuk itu, status penyelidikan kami tingkatkan ke penyidikan,” ucap Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus sekaligus Kepala Satgas Pangan Polri Brigjen Pol Helfi Assegaf dalam konferensi pers di Gedung Bareskrim Polri, Kamis (24/7/2025).

Adapun kasus ini mencuat setelah Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman mengungkapkan ada 212 merek beras terindikasi melakukan pelanggaran.

Amran menyebut, praktik ini bisa merugikan negara hingga Rp1.000 triliun bila berlangsung dalam jangka panjang.

“Katakanlah 10 tahun (praktik penipuan dilakukan), Rp1.000 triliun. Kalau lima tahun Rp500 triliun. Ini kerugian,” kata Amran.

ASN Jakarta Penjudol

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mencatat lebih dari 600 ribu warga Jakarta terlibat dalam permainan judi online.

Tak main-main, nilai transaksinya pun mencapai triliunan rupiah.

Hal ini disampaikan Kepala PPATK Ivan Yustiavandana saat menyambangi Balai Kota Jakarta, Rabu (23/7/2025).

“Di DKI Jakarta saja, ada 600 ribu lebih pemain judi online, itu di DKI Jakarta saja. Dan angka depositnya lebih dari Rp3 triliun di tahun lalu. Transaksinya 17.500.000 kali transaksi,” ucapnya.

“Jadi bisa dibayangkan perhatian yang harus kita, sumber daya yang harus kita lakukan untuk memberantas ini semua,” sambungnya.

Menanggapi temuan PPATK ini, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengaku tak akan tinggal diam.

Orang nomor satu di Jakarta ini langsung menginstruksikan Inspektorat DKI Jakarta untuk mendata dan menindak Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bermain judi online (judol).

“Judol itu sekarang bukan hanya masyarakat yang melakukan, tetapi banyak juga ASN kita,” ujarnya.

Pramono pun menyebut masyarakat yang bermain judol itu sebagai korban sehingga perlu ada pembinaan yang dilakukan terhadap mereka.

“Untuk siapapun ASN yang bermain-main dengan judol, tentunya kita harus melakukan pembinaan,” tuturnya.

Ia sudah meminta Inspektorat untuk bekerja sama dengan PPATK menelusuri apakah ada ASN yang bermain judi online.

“Saya sudah sampaikan kepada Kepala PPATK, saya minta secara khusus kepada Inspektorat untuk meminta data. Kalau memang ada ASN Jakarta yang main judol, akan kita bina bahkan ditindak,” kata Pramono.

Adapun sanksi yang akan diberikan termasuk pencabutan hak promosi jabatan. S

ebab, keterlibatan ASN dalam judi online tidak dapat ditoleransi.

“Kalau ada ASN DKI yang main, ya keterlaluan. Tunjangan kinerjanya sudah paling besar,” kata dia.

Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya