Saat Pramono Harus Kerja Keras Atasi Kemiskinan, Banyak ASN di Jakarta Alami Obesitas dan Overweight
Saat Pramono Harus Kerja Keras Atasi Kemiskinan, Banyak ASN di Jakarta Alami Obesitas dan Overweight
TRIBUNJAKARTA.COM - Kondisi kesehatan menjadi modal utama dalam menjalankan produktivitas, termasuk di lingkungan ASN Pemprov DKI Jakarta.
Namun faktanya, banyak ASN di Jakarta justru mengalami masalah obesitas hingga overweight atau kelebihan berat badan.
Hal ini pertama kali diungkapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI Jakarta Ani Ruspitawati berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan ASN yang dilakukan pada 2024 silam.
“Ada beberapa hasil (pemeriksaan kesehatan) yang mungkin mesti kita cermati, obesitas itu ada 62 persen dan yang overweight itu 15,4 persen,” ucapnya di Balai Kota Jakarta, Jumat (18/7/2025).
Ia merinci, sebanyak 62 persen ASN di Jakarta alami obesitas. Sementara 15,4 persen mengalami overweight.
Dihimpun dari situs resmi Kementerian Kesehatan, obesitas merupakan suatu kondisi yang ditandai dengan penimbunan jaringan lemak tubuh yang berlebihan.
Obesitas terjadi karena ketidakseimbangan antara asupan energi dengan keluaran energi, sehingga terjadi kelebihan energi yang selanjutnya disimpan dalam bentuk jaringan lemak.
Obesitas bisa menjadi faktor risiko terjadinya penyakit-penyakit tidak menular lain seperti diabetes, jantung, kanker, hipertensi, penyakit metabolik dan non metabolik lainnya.
Terdapat beberapa faktor yang bisa memicu obesitas. Diantaranya bisa karena mengonsumsi makanan dan minuman tinggi kalori dalam jangka panjang tanpa diimbangi aktivitas fisik, pola makan tinggi karbohidrat dan lemak, gaya hidup tak sehat, konsumsi obat-obatan tertentu, atau kondisi medis lainnya.
Menanggapi kondisi ini, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan Wagub DKI Jakarta Rano Karno pun menekankan pentingnya gaya hidup sehat bagi para ASN.
“Kalau obesitas, ikuti gubernurnya supaya enggak obesitas. Gubernurnya tukang jalan, tukang sepedaan, hidup sehat, walaupun bebannya banyak,” ucap Pramono di Balai Kota Jakarta, Rabu (23/7/2025).
Ia pun menyebut bakal mewajibkan kegiatan olahraga bagi para ASN kedepannya.
Hanya saja, ia tak merinci kapan waktu khusus olahraga yang akan diberikan.
“Kalau memang betul ada temuan itu, saya akan mulai mewajibkan (ASN) untuk berolahraga,” ujarnya.
Harus kerja keras turunkan kemiskinan
Di sisi lain, Pramono masih harus bekerja keras dalam menurunkan tingkat kemiskinan di Jakarta.
Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno mengatakan, pihaknya masih harus kerja ekstra dalam menurunkan kesenjangan ekonomi di Jakarta menjelang tahun 2045.
Pernyataan itu disampaikan Rano dalam Forum Asisten Sekretaris Daerah untuk Finalisasi Pohon Solusi dan Matriks Prioritas Program Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Tahun 2025–2029 serta Rencana Aksi Tahunan (RAT) Tahun 2026, yang digelar di Ruang Pola Bappeda, Balai Kota Jakarta, Rabu (16/7/2025).
Rano menyebutkan, rencana itu mengacu pada Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045.
Dalam aturan itu, pemerintah menargetkan penurunan angka kemiskinan nasional menjadi 0,5–0,8 persen dan rasio gini, atau ukuran kesenjangan ekonomi, menjadi 0,29–0,32 pada tahun 2045.
“Maka, target ini menuntut kerja serius dari seluruh daerah, termasuk Jakarta, yang juga telah menetapkan sasaran ambisius melalui Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2024 tentang RPJPD 2025–2045, yakni menurunkan tingkat kemiskinan hingga 0,00–0,05 persen dan mencapai rasio gini antara 0,36–0,38 pada 2045,” ucap Rano, dikutip dari Kompas.com.
Target ini tentunya bukan hal yang mudah. Rano menyebut butuh kerja serius dan terencana dalam mencapai target tersebut.
Apalagi masalah kemiskinan di Jakarta bukan hanya soal ekonomi.
Ada banyak persoalan lain seperti kesenjangan akses pendidikan, kurangnya rumah layak, urbanisasi yang cepat, hingga data kemiskinan yang belum akurat.
“Kita perlu memastikan bahwa intervensi yang dirancang benar-benar tepat sasaran, fokus, dan mampu menjangkau kelompok rentan,” jelasnya.
Mengutip data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi DKI Jakarta yang dirilis pada 15 Januari 2025, jumlah penduduk miskin per September 2024 ada sebanyak 449,07 ribu orang.
Jumlah ini menurun 15,9 ribu jika dibandingkan pada Maret 2024 dengan jumlah 464,93 ribu orang.
Persentase penduduk miskin pada September 2024 sebesar 4,14 persen, menurun 0,16 persen poin jika dibandingkan Maret 2024 yang sebesar 4,3 persen.
Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya.
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/jakarta/foto/bank/originals/OBESITAS-DAN-KEMISKINAN.jpg)
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.