Baru Ada 170 Pos Damkar dari 267 Kelurahan di Jakarta, Padahal Ada 460 RW Tergolong Rawan Kebakaran

Laporan wartawan TribunJakarta.com Yusuf Bachtiar 

TRIBUNJAKARTA.COM, JAKARTA PUSAT - Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta, Inggard Joshua, mendesak Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) DKI Jakarta untuk meningkatkan kecepatan waktu tanggap atau response time dalam menangani laporan kebakaran dari warga.

Menurut Inggard, salah satu langkah konkret yang perlu segera dilakukan adalah membangun Pos Pemadam Kebakaran (Damkar) di tengah-tengah permukiman padat, terutama yang tergolong rawan kebakaran.

“Untuk meningkatkan response time, perlu dibangun pos-pos pemadam kebakaran di daerah-daerah rawan kebakaran,” kata Inggard di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (23/7/2025).

Ia mengungkapkan bahwa dari total 267 kelurahan di Jakarta, saat ini baru terdapat 170 titik Pos Damkar aktif. 

Padahal, terdapat 460 RW yang masuk kategori rawan kebakaran.

“Ini harus menjadi prioritas. Kalau response time-nya lebih singkat, maka potensi kerugian akibat kebakaran bisa ditekan,” ujarnya.

Inggard menambahkan, selain memperbanyak pos, Dinas Gulkarmat juga perlu memastikan peralatan pemadam kebakaran dirawat dan diperiksa secara rutin. 

Menurutnya, perawatan yang baik jauh lebih menentukan daripada sekadar kelengkapan peralatan.

“Jadi bukan cuma karena alatnya lengkap, tapi perawatannya juga harus maksimal. Itu yang mempercepat proses pemadaman,” tegasnya.

Tak hanya itu, ia mendorong agar edukasi dan sosialisasi tentang pencegahan kebakaran juga dilakukan menyeluruh, hingga ke level kecamatan, kelurahan, RT/RW, Dasawisma, hingga Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM).

“Itu semua harus dilibatkan. Mereka bisa bantu awasi potensi pencurian listrik, mengecek kondisi dapur, bahkan memastikan rumah kosong dalam keadaan aman, misalnya dengan mematikan semua lampu,” jelas Inggard.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Gulkarmat DKI Jakarta, Bayu Meghantara, mengatakan bahwa pihaknya terus berupaya memaksimalkan keberadaan Pos Damkar, termasuk memanfaatkan aset milik Pemprov DKI.

“Keberadaan pos-pos yang masih kurang akan terus kami optimalkan. Salah satunya memanfaatkan aset-aset milik OPD lain yang bisa digunakan untuk pembangunan pos damkar,” tutur Bayu.

Ia menambahkan, komunikasi lintas instansi sedang dilakukan untuk mempercepat realisasi pembangunan pos baru tersebut.

“Nanti saya komunikasikan lebih lanjut soal pos-pos damkar yang akan dibangun di atas aset milik Pemprov,” pungkasnya.

Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya