Baca tanpa iklan
TRIBUNJAKARTA.COM - Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto angkat bicara soal siapa nama calon wakil presiden (cawapres) yang akan mendampingi Jokowi di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019.
PDI Perjuangan sebelumnya sudah resmi mendeklarasikan mendukung Jokowi dalam pilpres 2019 nanti.
Dukungan itu disampaikan di Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PDIP di Bali pada Jumat (23/2/2018).
Dikutip dari akun YouTube Channel Najwa Shihab yang diposting pada Rabu (27/6/2018), tampak Hasto hadir menjadi bintang tamu di acara Mata Najwa.
Ia tampak memberikan tanggapannya mengenai cawapres Jokowi di Pilpres 2019 nanti.
"PDIP memberikan keputusan kapan? Jangan lah membuat geer Mas Romy, Golkar, PKB. Haruslah mengambil keputusan cepat saja," kata Najwa Shihab selaku Host Mata Najwa tampak mendesak.
"Nana, di dalam diskusi tadi ada satu yang juga dilupakan, Pileg dan Pilpres hampir bersamaan. Dengan demikian, setiap partai punya 21 ribu calon anggota legislatif. Ini akan jadi sebuah mesin kemenangan bersama," kata Hasto.
Untuk itu, gambaran Pilpres kedepannya ditentukan oleh koalisi antar partai politik ini.
Menurutnya, mesin penggerak utama adalah para caleg dan presidennya.
Untuk itu, Ia membeberkan kalau ada kesepakatan usai pilkada ini akan mengumpulkan parpol koalisi.
"Ini bukan pengalaman pertama bagi kami untuk berbicara cawapres. Yang jelas sampai hari ini rakyat memberikan apresiasi kepada kepemimpinan Pak Jokowi," tungkasnya.
"Lalu, kalau ditanya mengenai hitungan nama calon wakil berarti dalam waktu berapa lama lagi?," tanya Najwa.
• Unggul Sementara di Pilbup Bogor Versi Hitung Cepat, Ade Yasin: Kemenangan Ini Takdir dari Allah
“Momentumnya akan tiba pada waktunya. Awal Agustus, nanti last minute, kita juga akan menghitung dinamika politik,” tutur Hasto.
Ia memaparkan, faktor putusan Mahkamah Konstitusi-red terkait gugatan ambang batas presiden juga akan menambah dinamika politik 2019 mendatang.
Tak hanya itu, dirinya juga memaparkan memperhitungkan jumlah kader setiap partai yang menjadi kepala daerah.
• Kerap Lupa Lokasi Parkir Mobil? Begini Cara Menyiasatinya, Pakai Google Assistant!
"Ini juga yang kami perhitungkan dalam kerjasama antar partai politik," bebernya.
Dalam kesempatan itu, tampak Ketua Korbid DPP Golkar, Happy Bone mengklaim akan tetap konsisten mendukung Jokowi sebagai capres 2019.
“Tidak mungkin pindah koalisi bagi Golkar. Yang ingin kita lakukan adalah meningkatkan elektabilitas,” imbuhnya.
Ini Videonya:
Jokowi Kerap Dituduh Jadi Antek Asing
Kerap disebut sosoknya sebagai antek asing, membuat Presiden Joko Widodo angkat bicara terkait isu tersebut.
Bantahan terkait isu tersebut diungkapkan dirinya di acara Mata Najwa yang ditayangkan pada Rabu malam (25/4/2018).
Antek asing disematkan kepadanya berkaitan pengesahan Peraturan Presiden No. 20 tahun 2018 tentang Tenaga Kerja Asing (TKA) yang dianggap sebagai pintu masuk tenaga kerja dari luar negeri.
Menurut Jokowi, keberadaan TKA tersebut merupakan hal wajar di era globalisasi saat ini.
Dirinya juga tak menampik adanya peningkatan TKA di Indonesia dalam satu tahun terakhir.
• 40 Hari Adara Wafat, Rasyid Rajasa Beberkan Kerinduan Hingga Cinta Tak Akan Pudar
"Tenaga kerja kita yang ada di Cina, informasi yang saya terima ada 80 ribu. Juga tak ada masalah. Saya kira ini kepentingan ekonomi," jelasnya.
Dirinya juga menjelaskan kalau birokrasi tenaga kerja asing yang disederhanakan itu bukan maksud berpihak kepada TKA, melainkan untuk merampingkan birokrasi di Indonesia.
Jokowi mengungkapkan penyederhanaan birokrasi agar Indonesia tak memiliki birokrasi yang ruwet.
"Semakin banyak orang membuka lapangan pekerjaan karena ada pembukaan investasi, larinya justru adalah membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya kepada masyarakat," tegasnya.
"Menyederhanakan perizinan tidak hanya soal TKA, tapi juga ditarik ke ranah politik, jadi kejadiannya seperti itu," lanjutnya.
Sementara itu, di tayangan Mata Najwa sebelumnya, Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera tidak menyangkal adanya kepercayaan masyarakat dengan isu komunisme hingga Jokowi disebut berpihak kepada asing.
Menurutnya, hal ini bisa ditunjukkan dalam kebijakan pemerintah.
"Tapi kami tak mau bahas itu, karena debatable."
• Mahfud MD Beberkan Kemungkinan Ahok Kembali ke Politik: Tak Bisa Jadi Capres dan Cawapres
Dirinya juga menjelaskan Jokowi merupakan orang baik, namun tetap di 2019 mengganti Jokowi dengan lebih baik.
"Kompetisi itu baik, menghadirkan yang lebih baik dari Jokowi," katanya.
"Sampaikan dulu calon presidennya baru cetak kaos," imbuh Adian Napitupulu.
Hal lain menjadi perdebatan adalah kebijakan Tenaga Kerja Asing.
Kebijakan tersebut dianggap memudahkan tenaga kerja dari luar negeri khususnya Cina, untuk bekerja di Indonesia.
Namun politisi PDI Perjuangan Adian Napitupulu serta merta mendebat, "Ini soal tenaga kerja asing atau tenaga kerja Cina? Jangan dipersepsikan demikian dong."
Tak hanya itu, Romahurmuziy juga turut mengungkapkan berbagai bantahan stigma yang dilekatkan kepada Jokowi dengan memberikan penjelasan.
Menurutnya, 72 tahun Indonesia merdeka Presiden pertama yang memberikan peresmian hari santri nasional itu adalah Joko Widodo.
Kemudian, perhatian Jokowi kepada umat Islam luar biasa.
Hal itu dapat dilihat saat dirinya mendatangi kelompok 212 saat mereka berdemo.
"Padahal kenyataannya tidak seperti itu. Jokowi dinyatakan tidak merangkul kelompok 212, tapi nyatanya Jokowi sholat bersama kelompok 212 ketika mereka berdemo," katanya.
Lalu, Jokowi hingga saat ini mengundang para ulama secara rutin ke Istana tanpa membedakan partai apapun.
"Semua ulama kita melaporkan semua partai politik diundang, jadi tak ada persoalan antara beliau dengan kelompok-kelompok islam," tuturnya.
Hal tersebut membuat ada sekelompok orang yang memanfaatkan isu itu di media sosial.