Baca tanpa iklan
TRIBUNJAKARTA.COM - Koordinator Aliansi Lembaga Analisis Kebijakan dan Anggaran (Alaska) Adri Zulpianto menanggapi janji Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang akan menghapus pajak sepada motor dan pemberlakuan SIM seumur hidup.
Ketua Departemen Politik Dewan Pengurus Pusat (DPP) PKS Pipin Sopian menuturkan, kedua program tersebut akan diperjuangkan partainya agar lolos ambang batas parlemen di Pileg 2019.
Program itu dikatakannya sebagai sebuah keadilan bagi masyarakat, terutama masyarakat kecil.
PKS mengaku ingin mengurangi beban hidup rakyat dengan menghapus kewajiban membayar pajar dan biaya pembuatan SIM.
Bahkan, PKS juga ingin memberikan insentif kepada pemilik sepeda motor, yang sebagian besar berasal dari kalangan menengah ke bawah.
Adri Zulpianto tak tahu secara pasti pikiran elite PKS setelah melontarkan berbagai ide seperti kenaikan gaji guru hingga penghapusan pajak motor.
"Saya enggak tahu apa yang ada di dalam pikiran elite PKS. Apakah memang ada anggapan negara memiliki anggaran yang banyak, dengan tercukupinya kebutuhan masyarakat," tutur pengamat dilansir dari tayangan Talkshow TV One pada Senin (26/11/2018).
"Dengan kondisi ril negara saat ini misal, negara dengan hutang atau defisit yang begitu besar. Kita lihat dari data tahun 2017, APBN sampai Rp 1.700 Triliun tetapi belanjanya sampai Rp 2.000 Triliun, ada yang kurang di situ. Ditambah pajak yang mau dipangkas seperti ini," sambung dia.
• Sempat Capai 40 Sentimeter, Banjir Rob di Muara Angke Mulai Surut
• PSM Makassar di Puncak Klasemen Disusul Persija Jakarta, Harapan Persib Bandung Juara Pupus
Berdasarkan laporan Kemenkeu.go.id dikutip TribunJakarta.com, defisit pengelolaan APBN tahun 2017 di angka 2,57% lebih rendah dari target APBN-P sebesar 2,92% dan rasio utang di bawah 30%.
Pengamat pun menuturkan sebuah gambaran jika kebijakan penghapusan pajak sepeda motor diberlakukan.
"Nah, kita lihat misalnya pendapatan di DKI Jakarta, APBD 2018 Rp 66 Triliun, dengan target pajak kendaraan Rp 8 Triliun. Itu kalau dihapus, ada 20 persen lebih anggaran yang mau dipangkas. Lalu, pos anggaran ada yang mau dikorbankan sedangkan DKI masih banyak PR?" tutur pengamat.
Adanya hal ini, pengamat pun menyoroti kebijakan ganji genap yang diterapkan DKI Jakarta.
"Dishub keluarkan data dari 30an ribu, 66 persennya dari konstituen itu ingin membeli atau menambah kendaraan. Yang berarti ada potensi pendapatan daerah dari situ," papar pengamat.
Tak hanya itu, pengamat menegaskan, jika kebijakan tersebut bertujuan untuk pro rakyat, maka bagaimana kemudian pendapatan negara tak berkurang.
"Gimana kemudian tak mengurangi pendapatan, tetapi lebih difokuskan mengurangi belanja. Seperti APBD di DKI Jakarta," ungkap pengamat.