Baca tanpa iklan
TRIBUNJAKARTA.COM, JAKARTA - Capres nomor urut 02 Prabowo Subianto menyebut bakal menerapkan Chief of Law Enforcement Officer yang bermakna, Presiden adalah pemimpin tertinggi penegakkan hukum.
Mahfud MD sebut itu merupakan isu lama dan tak punya kebaruan sama sekali.
Bahkan Mahfud mengatakan setiap kali Indonesia menggelar pesta demokrasi seperti pilpres, isu tersebut kerap dimunculkan.
Mantan Hakim Mahkamah Konstitusi itu menilai Prabowo salah jika mengatakan istilah Chief of Law Enforcement Officer merupakan hal baru di pemerintahan sebuah negara.
"Ya itu sama sejak dahulu kan setiap pemilihan presiden selalu isunya itu. Presiden itu adalah pimpinan tertinggi di penegakkan hukum. Memang begitu dan itu bukan isu baru," ujar Mahfud usai hadir dalam debat perdana pilpres 2019 di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Kamis (17/1/2019) malam.
Menindak lanjuti isu ini, Mahfud ingin adanya suatu dapur penggodokan di bidang hukum yang sama dari tingkat pusat hingga daerah.
Malahan, bila rujukannya adalah pernyataan Prabowo soal Presiden pemimpin tertinggi penegakkan hukum, maka sesuatu yang baru di bidang hukum justru dihadirkan oleh paslon nomor urut 01 Jokowi-Ma'ruf.
Jokowi punya program membuat sebuah dapur khusus soal regulasi hukum, untuk mensinkronisasikannya kepada berbagai departemen yang tergabung di dapur tersebut.
Sehingga, output yang diciptakan ialah regulasi alias permasalahan hukum bisa ditangani bersama dan tak saling tumpang tindih seperti yang terjadi sekarang ini.
"Misalnya ada 1 dapur untuk mensinkronisasikan sehingga masalah hukum diolah didapur yang sama tidak sendiri-sendiri seperti sekarang, sehingga tumpang tindih nah tadi ada gagasan lumayan mewadah 1 lembaga yang khusus menangani masalah regulasi, itu saya kira bagus," ujar Mahfud.
Istilah Chief of Law Enforcement Officer dari Prabowo, diibaratkan sebagai tahap awalan, namun program Jokowi merupakan bentuk kelanjutan dari pernyataan Prabowo Subianto.
"Nah sekarang apa yang dilakukan sebagai Chief of Law itu yaitu tadi, membuat suatu dapur penggodokan hukum sehingga tumpang tindih itu hilang," ucapnya.
Dalam sesi kedua Debat Pilpres 2019, kedua capres cawapres mendapat pertanyaan bertemakan korupsi.
Dalam Debat Pilpres 2019, Capres cawapres Jokowi-Maruf Amin mendapatkan pertanyaan soal perilaku korupsi para pejabat yang ditenggarai akibat tingginya biaya yang dikeluarkan.
Pertanyaan tersebut dilontarkan moderator, Imam Priyono untuk Jokowi dan Maruf Amin.
"untuk menduduki jabatan publik sering kali dibutuhkan biaya yang sangat tinggi, sehingga setelah menduduki jabatan, perilaku korupsi kerap tak terhindarkan. Apa strategi anda untuk mengatasi politik berbiaya tinggi ini," tanya Imam Priyono kepada Pasangan capres cawapres Jokowi dan Maruf Amin.
Jokowi menjawab, yang menjadi kunci agar terhindarnya perilaku korupsi adalah dalam proses rekrutmen harus berbasi kepada kompetensi, bukan finansial dan nepotisme.
"Oleh karena itu, pejabat-pejabat birokrasi, rekrutmen harus dilakukan transparan, sederhana dan dengan standar-standar yang jelas. Dan untuk jabatan politik perlu sebuah penyederhanaan di dalam sistem kepartaian," ucap Jokowi dalam Debat Pilpres 2019.
• Amien Rais Nilai Tak Ada Peran Menonjol dari Maruf Amin di Debat Perdana Pilpres 2019
• Pertanyaan Jokowi Dianggap Kurang Pantas saat Menyerang Personal Partai
Sehingga, kata Jokowi, biaya pemilu menjadi murah, para pejabat-pejabat tak terbenani dengna biaya pemilu sehingga diharapkan bisa memangkas politik uang, suap dan korupsi.
Dengan cara itu, diharapkan rakyat Indonesia bisa mendapatkan pejabat-pejabat publik yang memiliki integritas, kapasitas yang baik,
Jokowi mencontohkan, seperti halnya proses rekrutmen CPNS yang telah dilakukan pemerintah tahun 2018 lalu, dimana semua proses rekrutmen diklaim telah dilakukan secara transparan.
"Contoh rekrutmen ASN kita, dilakukan secara terbuka,semuanya bisa kita cek. Anak saya tidak bisa diterima di situ karena memang tidak lulus," ucapnya.
Mendapat kesempatan untuk memberikan tanggapan, Prabowo Subianto berpendapat perlu ada langkah-langkah yang lebih konkret, praktis dan segera.
Ia mencontohkan, gaji gubernur yang hanya Rp 8 juta merupakan hal yang tak realistis.
"Saya kira kalau benar-benar niat harus melakukan terobosan. Lalukita potong kebutuhan-kebutuhan kampanye, sebagai contoh televisi, televisi itu milik rakyat, jadi kita tak perlu bayar mahal untuk (kampanye di televisi," ucapnya.
Mendapat tanggapan dari Prabowo Subianto, Jokowi kembali menegaskan kalau rekrutmen berbasis kompetensi dan bukan finansial adalah kunci utama.
"Contohnya saya, saat saya pemilihan Wali Kota (Solo), saya menggunakan anggaran sangat kecil. Saat pemilihan Gubernur (DKI Jakarta) saya tak mengeluarkan biaya. Pak Prabowo pun tahu mengenai itu. Tetapi memang ini sekali lagi memerlukan sebuah proses yang panjang, artinya pergerakan politik bisa dimulai dari relawan, keinginan publik untuk mendepatkan pemimpin publik tanpa mengedepankan finansial," ucap Jokowi disambut riuh pendukungnya.
Prabowo Tuding Jokowi Menuduh
Debat Pilpres 2019 malam ini ternyata berlangsung cukup seru dan menarik malam ini, Kamis (17/1/2019).
Salah satunya, ketika moderator Ira Koesno memberikan pertanyaan kepada pasangan capres cawapres nomur urut 01, Jokowi yang betemakan hukum.
Pertanyaan tersebut yakni di masyarakat kerap dipertentangkan antar ketegasan penegakan hukum dengan isu HAM. Dalam konteks seperti apa ketegasan penegakkan hukum harus ditegakkan dan dalam konteks apa HAM yang harus mendapat perhatian.
Jokowi pun menjawab kalau seharusnya jangan dipertentangkan antara HAM dengan penindakan hukum.
• Ini Sederet Agenda Kerja Wali Kota dan Wakil Wali Kota Jakarta Timur Jumat 18 Januari 2019
• Reaksi Paslon 02 Saat Dua Pernyataannya Dianggap Jokowi Menuduh, Senyuman Sandiaga Uno Sarat Makna
Menurutnya, penindakan hukum yang sesuai prosedut bukan lah pelanggaran HAM.
"Misal penahanan terhadap tersangka memang tentu merampas kemerdekaan seseorang, tapi penegakan hukum melindungi masyarakat. Misal tersangka kroupsi ditahan itu bukan pelanggaran HAM. Itu adalah prosedur hukum yang harus ditegakkan, dan kita ingin aparat kita bahwa itu dilakukan agar misalnya tersangka tak menghilangkan barang bukti, yang kedua tersangka tak melarikan diri dan jika ada pelanggaran hukum yang melanggar prosuder, silahkan ada mekanisme yang bisa ditempuh," ujarnya.
Cawapres Maruf Amin pun tak menambahkan jawaban Jokowi dan mendukung semua pernyataan Jokowi.
Capres nomor urut 02, Prabowo Subianto pun mendapat kesempatan untuk menanggapi jawaban Jokowi.
Dalam tanggapannya, Prabowo Subianto mempertanyakan kepada Jokowi soal masih ada perasaan di masyarakat yang menganggap bahwa penegakan hukum oleh aparat kadang berat sebelah.
Ia pun mencontohkan kasus soal ada kepala desa di Jawa Timur yang dipenjara karena mendukung Prabowo-Sandi.
"Sebagai contoh kalau ada kepala daerah yang mendukung paslon 1 itu gakpapa, tapi ada kepala desa di jatim yang menyatakan dukungan kepada kami itu sekarang ditahan. Saya kira ini ada perlakuan tidak adil, dan menurut saya pelanggaram HAM, karena menyatakan pendapat dijamin UUD, siapa pun boleh menyatakan pendapat mendukung siapa pun," ucapnya.
Mendengar tanggapan Prabowo Subianto, Jokowi pun lantas langsung memberikan sanggahannya.
Jokowi pun meminta kepada Prabowo untuk tidak menuduhnya.
"Ya jangan menuduh seperti itu Pak Prabowo, karena kita ini adalah negara hukum, ada prosedur hukum, ada mekanisme hukum yang bisa kita lakukan. Kalau ada bukti sampaikan aja ke aparat hukum, jangan ini grasak-grusuk menyampaikan sesuatu," ucap Jokowi.
Malahan, Jokowi pun menyinggung soal kasus Ratna Sarumpaet yang ketahun berbohong setelah mengaku telah dianiaya.
"Misal jurkam Pak Prabowo katanya dianiaya, mukanya babak belur kemudian konpres bersam-sama, akhirnya yang terjadi ternyata operasi plastik. Kalau ada bukti silahkan lewat mekanisme hukum, buktikan lewat bukti yang ada, kenapa harus menuduh seperti itu," ucapnya.
Persiapan Jelang Debat
Detik-detik jelang debat Pilpres 2019, kedua capres cawapres telah melakukan persiapan dengan baik.
Seperti yang dilakukan oleh pasangan capres cawapres nomor urut 02, Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno.
Dalam tayangan live streaming di Kompas TV, Prabowo-Sandi mengaku telah melakukan beberapa persiapan jelang debat Pilpres 2019.
• Cawapres di Debat Perdana Pilpres: Maruf Amin Irit Bicara dan Sandiaga Uno yang Tampil Menggigit
• Kembali Buat Polling Pilpres 2019 usai Debat Perdana, Iwan Fals Terkejut Lihat Responnya: Buset!
Saat diwawancara, Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno telah mengumpulkan beberapa informasi dari beberapa pakar yang terbaru.
Selain itu, Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno juga telah meminta doa restu dari pemuka agama dan orang-orang terdekat.
"Tadi minta doa dengan orang yang lebih tua, dengna kyai, ulama dan tadi juga ktia sembayang bersama," Prabowo Subianto.
Sementara untuk Sandiaga Uno mengaku telah meminta lebih doa kepada orangtua serta istri.
"Tadi juga minta didoakan, minta restu bapak ibu. Shalat magrib bersama dan didoakan alim ulama juga, dan oleh tokoh-tokoh. Mudah-mudahan bisa melancarkan di acara malam ini," Ungkap Sandiaga Uno.
Prabowo Subianto mengatakan, dalam debat capres cawapres Pilpres 2019 ini ingin berlangsung dalam suasana yang terbuka, transparan dan jujur namun tetap kekeluargaan.
"Kita bersahabat, kita sama-sama dalam keluarga besar nusantara, keluarga besar Indonesia . Kita ingin demokrasi yang ramah dan sejuk," tuturnya.
Sandiaga Uno juga menyampaikan hal yang senada.
Ia ingin debat Pilpres 2019 berlangsung sejuk dan hikmad.
"Kita ingin demokrasi sejuk dan politik santun. Pasti ada perbedaan cara pandang, di sini kita tempatnya menunjukkan diferensiasi dari koalisi Adil Makmur dan dari Jokowi-Maruf AMin, tatpi ini tetap dalam bingkai ukhwuwah Islamiyah," ujarnya.
Usai diwawancara, Prabowo-Sandi langsung menuju sebuah ruangan.
Di sana sudah ada Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati serta Ketua DPP PDIP Bidang Politik non-aktif, Puan Maharani.
Selain itu ada juga Ketua Umum PPP, Romahurmuziy.
Dalam kesempatan tersebut, Prabowo Subianto bersalaman bersama Megawati dan Puan Maharani serta Romahurmuziy.
Suasana hangat tergambar saat pertemuan mereka jelan debat Pilpres 2019.
Selain itu, mereka juga menyempatkan diri untuk berfoto selfie.
(Tribunnews.com, Danang Triatmojo/tribunjakarta.com)