Refly Harun Ungkap Kemungkinan Transaksi Pasar Gelap di Pemilu 2019, Ini Analisisnya

TRIBUNJAKARTA.COM - Pakar Tata Hukum Negara, Refly Harun menjelaskan mengenai kemungkinan transaksi pasar gelap di Pemilu 2019.

Hal tersebut diutarakannya saat menjadi narasumber di acara Dua Sisi Tv One dilansir TribunJakarta.com pada Jumat (26/4/2019).

Refly Harun awalnya diminta untuk menilai pelaksanaan pemilu 2019 yang baru saja usai.

"Kalau mau menilai pemilu maka misalnya kita menggunakan piramida. Di bagian bawah adalah kesalahan teknis, berikutnya kecurangan dan intimidasi," ucap Refly Harun.

Refly Harus menegaskan, apabila membahas mengenai teknis berjalannya pemilu 2019 maka pasti banyak kekurangan.

"Jadi kekurangannya itu surat suara tak sampai dan salah input misalnya. Itu terjadi di pemilu yang kompleks ini, tapi persoalkannya terjadi by accident atau by design."

"Kalau memang benar by design, maka kita lompat ke piramida berikutnya yaitu kecurangan," papar Refly Harun.

Meski demikian untuk mengetahui peritiwa Pemilu 2019 yang diduga curang itu harus ada pembuktian.

• Fahri Hamzah Antusias Bahas Kecurangan Pilpres 2019, Reaksi Mahfud MD Buat Pembawa Acara Terpingkal

• Dicecar Hotman Paris Soal Gaya Pacarannya dengan Vanessa Angel, Bibi Ardiansyah Terpingkal

"Hukum pembuktian sekarang masih berjalan dan belum tanggal 22 Mei. Sekarang kalau mau evaluasi kecurangan maka ia bisa dievaluasi sebelum terlaksananya pemilu 2019 karena kan ada pengaduan dan bagaimana pelaksanaannya serta diwujudkannya gimana," ungkap Refly Harun.

Namun, Refly Harun kembali mengingatkan tahap proses penyelenggaraan Pemilu 2019 itu belum selesai lantaran hasil Pemilu 2019 masih dihitung sehingga masih mungkin terjadinya kecurangan dalam tahap ini.

"Seperti tahap di PPPK, di KPU Kabupaten/Kota, Provinsi dan Nasional. Ini juga tak hanya bicara mengenai Pilpres 2019 tetapi juga Pileg 2019 yang sistemnya proporsional terbuka."

"Saat ini saya katakan, proses Pemilu 2019 memasuki pasar gelap, dimana orang mencari suara untuk menjadi calon dengan suara terbanyak di partai masing-masing," jelas Refly Harun.

"Transaksional?" tanya pembawa acara.

• Fadli Zon Sebut Markas Real Count BPN Nomaden, Indra Bekti Bocorkan Suasana War Room TKN

• Ditantang Buka Data Real Count Prabowo, BPN: Kami Sedang Berjuang Karena Menemukan Kesulitan

"Ya sangat mungkin terjadi di tahap PPPK dan lainnya karena input data di KPU Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi tak diperiksa lagi, untuk itu saya katakan kemungkinan kecurangan sangat banyak tetapi kalau untuk Pilpres 2019 jauh lebih mudah mengawalnya," papar Refly Harun.

Kemudahan untuk mengawal Pilpres 2019 itu, lanjut Refly Harun, lantaran hanya ada dua paslon yang bertarung.

Sementara untuk Pileg 2019, Refly Harun menyatakan proses tersebut bisa saja memasuki transaksional terutama yang perseorangan.

• Sama-sama Tulis Surat dari Balik Penjara, Berikut Perbedaan Pesan Ahmad Dhani dan Ahok

• Pengakuan KPU Soal Banyak Petugas KPPS Meninggal, Reaksi Najwa Shihab Buat Penonton Tepuk Tangan

KPU Terbuka Bila Ada Tim Pencari Fakta

Komisioner KPU Hasyim Asy'ari menyatakan, tak mempermasalahkan, pernyataan diperlukannya Tim Pencari Fakta (TPF) terkait kecurangan pemilu. Hasyim mengatakan KPU terbuka akan hal itu.

Sebelumnya diketahui, anggota Dewan Pengarah Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga, Fadli Zon, mengeluarkan pernyataan, untuk mengusulkan pembentukan tim independen Pencari Fakta Kecurangan Pemilu, pada Rabu 24 April lalu.

"Bagi KPU terbuka saja. Kalau ada yang merasa dirugikan membentuk tim atau apa ya silakan saja. Dan kami terbuka," tegas Hasyim di gedung Bawaslu, MH.Thamrin, Jakarta Pusat, Jumat (25/4/2019).

Dirinya melanjutkan, KPU akan memberikan data, keterangan, maupun dokumen terkait untuk memperjelas situasi yang ada.

"Silakan. KPU sangat terbuka. Artinya kalau KPU diminta memberikan keterangan, membuka data dokumen untuk memperjelas situasi seperti apa kami siap," ungkap dia.

Tanggapan Politisi Senior Demokrat

Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat Amir Syamsuddin berharap semua pihak untuk menunggu proses penghitungan suara yang kini tengah dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum.

Politisi senior Demokrat ini tak sepakat jika kader Demokrat dan pendukung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno sampai bertindak di luar jalur hukum.

"Kami taat asas berikan kesempatan kepada KPU untuk menuntaskan tugas sebaik-baiknya. Dan manfaatkan maksimalkan setiap upaya yang tersedia dalam UU baik dalam proses verifikasi perhitungan dan sampai penetapan dengan KPU," kata Amir kepada Ia mengimbau seluruh masyarakat, khususnya kader Demokrat dan pendukung pasangan calon nomor urut 02 untuk tidak melakukan perbuatan yang diluar jalur hukum.

"Kita taat asas tanpa perlu bergerak ke sana ke mari. Karena kalau kita lakukan manuver yang tidak jelas hanya akan membingungkan. Kita hindari jangan kita membingungkan rakyat. Kita patuh saja," tambah dia.

Jika ada dinamika yang muncul selama proses pemungutan dan penghitungan suara, maka Amir menyarankan hal itu dilaporkan sesuai mekanisme yang ada.

Sebab, mekanisme ini sudah diatur secara jelas dalam aturan perundang-undangan.

"Kita hindari sekali sekecil apa pun bagi Demokrat, sambil melakukan upaya juga menghindari semaksimal mungkin situasi yang akan memanaskan," kata Amir.

Direktur Komunikasi dan Media Badan Pemenangan Nasional (BPN) Hashim Djojohadikusumo sebelumnya mengaku khawatir atas reaksi para pendukung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno jika dugaan kecurangan Pemilu 2019 tidak ditindaklanjuti.

Menurut dia, suhu politik saat ini sangat panas.

Ia menilai, kondisi tersebut sangat berbahaya. Hasim menyebut, bisa terjadi sesuatu yang tidak diinginkan jika tidak ada tanggapan dari pihak terkait.

"Pendukung Prabowo sangat marah, termasuk saya," kata Hashim saat berkunjung ke Menara Kompas, Jakarta, Kamis (25/4/2019).