Baca tanpa iklan
TRIBUNJAKARTA.COM, KEBAYORAN LAMA - Djoko Santoso Ketua Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menolak hasil perhitungan suara pilpres 2019 oleh Komisi Pemilihan Umum.
Menurutnya, BPN mengklaim telah terjadi banyak kecurangan yang merugikan pihaknya pada Pilpres 2019.
"Berdasarkan hal tersebut, kami BPN Prabowo-Sandi bersama rakyat indonesia yang sadar hak demokrasinya, menyatakan menolak hasil perhitungan suara dari KPU RI yang sedang berjalan," kata Djoko Santoso dalam acara mengungkap fakta-fakta kecurangan pilpres 2019 di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Selasa (14/5/2019).
Dalam acara tersebut, tim teknis BPN menyampaikan pemaparan mengenai berbagai kecurangan yang terjadi sebelum, saat pemungutan suara, dan sesudahnya.
Di antaranya adalah permasalahan daftar pemilih tetap fiktif, politik uang, penggunaan aparat, surat suara tercoblos hingga salah hitung di website KPU.
Menurut Djoko Santoso, permasalahan itu sudah dilaporkan oleh BPN sejak awal namun tak pernah ditindaklanjuti.
"Beberapa waktu lalu kami sudah kirim surat ke KPU, tentang audit terhadap IT KPU, meminta dan mendesak di hentikan sistem penghitungan suara di KPU yang curang, terstruktur sistem," kata Djoko Santoso.
Perolehan suara versi BPN
Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga akhirnya memaparkan hasil penghitungan suara yang dilakukan tim internalnya.
Pemaparan dilakukan tim pakar Prabowo-Sandiaga, Laode Kamaluddin, di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Selasa (14/5/2019).
Menurutnya berdasarkan penghitungan formulir C1 hingga Selasa 00.00 WIB, perolehan suara pasangan Jokowi-Ma'ruf memperoleh 44,14 persen atau 39.599. 832 suara sementara pasangan Prabowo-Sandi 54,24 persen atau 48.657.483 suara.
"Jadi yang selama ini yang menanyakan datanya, ini datanya, ini hasilnya pasangan Prabowo-Sandi unggul," katanya.
Baca: Wali Kota Tasikmalaya Menangis di Hadapan Anggota DPRD, Pimpinan DPRD Turut Menangis, Apa Sebabnya?
Adapun menurut Laode hasil tersebut berdasarkan perhitungan di 444.976 TPS atau 54,91 persen.
Laode mengatakan pihaknya membuka pintu bagi pihak yang ingin menantang atau menguji penghitungan suara yang dilakukan BPN.
"Kalau ada yang mau menantang ini silahkan, kita adu data saja. Inilah angka-angkanya yang kita miliki," katanya.
Baca: Seorang Pria Diduga Korban Hipnotis, Motor dan Uang Rp 3,3 Juta Raib
Menurut Laode formulir C1 yang dimilikinya asli dan dapat dipertanggungjawabkan.
Sebelum diinput, formulir C1 diversifikasi dan divalidasi.
"Data ini bisa dipertanggungjawabkan. Pertanyaannya, mana datamu? ini dataku," katanya.
Putar video
Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi memutar video yang diklaim temuan dugaan kecurangan dalam Pemilu 2019 di Wilayah Bekasi, Jawa Barat.
Dugaan kecurangan tersebut ditemukan Minurlin, istri mantan Danjen Kopassus Agus Sutomo yang kemudian divideokan.
BPN memutar video tersebut dalam acara 'pemaparan kecurangan Pemilu 2019' di Hotel Grand Sahid Jaya, Selasa (14/5/2019).
Dalam Video berdurasi kurang lebih tiga menit tersebut istri Eks Danjen Kopassus tampak berbicara kepada sejumlah orang berseragam kepolisian.
Baca: Bandingkan Perolehan Suara Titiek Soeharto dengan Politisi PDIP di Yogyakarta
Tampak pula gambar tumpukan kotak suara.
Pantauan Tribunnews, Minurlin, istri Mantan Danjen Kopassus itu hadir dilokasi.
Bahkan Minurlin diperkenalkan pembawa acara yakni Dedi Gumelar kepada para pendukung Prabowo-Sandi.
"Ini bu Minurlin, yang mencoba menjaga kedaulatan dengan mencegah kecurangan," ujar pembawa acara.
Baca: Pemkot Jakarta Pusat Anggarkan Rp 10 Miliar untuk Perbaikan Ruas Jalan Selama 2019
Minurlin sempat dipanggil Kepolisian karena dituding menerobos Gudang KPU tanpa izin.
Namun, pemeriksaan tersebut batal dilakukan karena laporan terhadap Minurlin dicabut.
Dipadati pendukung
Pendukung pasangan Capres-Cawapres Prabowo Subianto -Sandiaga Uno memadati Ballroom Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat, Selasa (14/5/2019).
Bahkan saking padatnya, ratusan orang tidak bisa masuk ke dalam lokasi acara.
Pasangan Prabowo-Sandi sendiri telah berada di lokasi.
Prabowo yang mengenakan kemeja safari warna khaki tiba di lokasi sekitar 15.45 Wib.
Baca: Sering Berbuka Puasa saat Dengar Azan Maghrib di TV, Ternyata Ini Hukumnya
Sejumlah tokoh hadir dalam acara tersebut, mereka diantaranya Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Al Jufri, Ketua BPN Prabowo-Sandi Jenderal Purnawirawan Djoko Santoso, Mantan Wakil Menteri Pertahanan Letjen Purnawirawan Sjafrie Sjamsoeddin, mantan Menkopolhukam Laksamana Tedjo Edhy Purdjiatno, Mantan Ketua MPR Amien Rais dan sejumlah politisi dari partai koalisi Adil dan Makmur.
Acara dimulai sekitar pukul 16.00 Wib dengan menyanyikan lagu Indonesia raya.
Baca: Densus 88 Tangkap Seorang Penjual Es Dawet di Sukoharjo, Sosoknya Tak Pernah Dicurigai Warga
Acara kemudian dilanjutkan dengan sambutan dan pemaparan Sandiaga Uno.
Rencananya dalam acara tersebut akan dipaparkan sejumlah kecurangan di Pemilu Presiden 2019.
Pemaparan dalam bentuk evaluasi para ahli tersebut dilakukan oleh Laode Kamaluddin.
Untuk Pemilu Jurdil
Calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto dan calon wakil presiden Sandiaga Uno akan memaparkan fakta-fakta terkait dugaan kecurangan yang terjadi pada Pilpres 2019.
Menurut jadwal, acara tersebut akan digelar di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat, Selasa (14/5/2019) pukul 15.30 WIB.
Wakil Ketua Badan Pemenangan Nasional (BPN), Mardani Ali Sera mengungkap tujuan rilis dugaan kecurangan Pilpres 2019.
"Tujuannya agar tercapai pemilu yang jurdil, Jujur dan Adil," ujar Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) kepada Tribunnews.com, Selasa (14/5/2019).
Baca: Penyanyi Doris Day Meninggal Dunia, Terungkap Arti Lagu Legendaris Que Sera Sera
Bukan cuma BPN, menurut Mardani Ali Sera, semua pihak yang berusaha untuk mengungkap kecurangan dalam Pemilu melalui data dan bukti yang kuat adalah pecinta demokrasi.
Serta semuanya, imbuh dia, tentu harus sesuai prosedur dan mekanisme dalam Undang-undang (UU).
"Target BPN pemilu berlangsung Jujur dan Adil," katanya.
Baca: Perjalanan Kasus Eggi Sudjana: Sempat Tidak Mau Diperiksa Hingga Ditangkap Setelah Diperiksa
Apakah setelah diumumkan akan dilaporkan ke Bawaslu dengan menyertakan bukti ?
Menurut Mardani, jika mengikuti prosedur, mesti dilaporkan.
Namun, ia masih belum mengungkap apakah pengumuman BPN tersebut akan langsung dilaporkan ke Bawaslu.
"Nanti diumumkan saat konferensi pers," ucapnya. (Kompas.com/Tribunnews.com)