Baca tanpa iklan
TRIBUNJAKARTA.COM, JAKARTA - Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) akan kembali turun ke jalan, Selasa (1/10/2019).
Sebelumnya diagendakan ada sejumlah elemen mahasiswa di berbagai daerah akan unjuk rasa pada Senin (30/9/2019).
Diketahui, 1 Oktober 2019 merupakan hari pelantikan anggota DPR RI terpilih untuk periode 2019-2024.
"BEM SI turun tanggal 1 Oktober 2019," ujar Koordinator Media BEM SI dari Sekolah Tinggi Ekonomi Islam SEBI Ghoziy Basir Amirulloh kepada Tribunnews.com, Minggu (29/9/2019).
Senada dengan Ghoziy, Ketua BEM Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Muhamad Abdul Basit mengatakan, BEM SI saat ini masih berpegangan dengan pernyataan dari Ketua DPR Bambang Soesatyo di mana tidak akan adanya pengesahan RUU hingga pelantikan anggota DPR periode selanjutnya.
"Melihat dengan kondisi saat ini, di mana masih ada kawan-kawan kita mahasiswa yang masih ditahan dan dirawat di rumah sakit, jadi kita fokus untuk mengadvokasi dan mendampingi kawan-kawan tersebut," kata Basit.
Sementara itu, di media sosial ramai diperbincangkan bahwa akan ada aksi lanjutan yang dilakukan mahasiswa.
Basit menegaskan mahasiswa akan kembali turun ke jalan, tetapi tidak Senin (30/9/2019).
Dikhawatirkan jika aksi berdekatan, bukan narasi ataupun substansi yang disuarakan, melainkan sentimen dan aksi membalas.
Sebelumnya, Presiden Jokowi mengajak mahasiswa untuk melakukan dialog terkait yang disuarakannya dalam sejumlah aksi di berbagai wilayah di Indonesia.
Undangan Jokowi tersebut pun ditrolak Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI).
Mahasiswa menuntut pertemuan dengan Presiden dilakukan secara terbuka dan disaksikan masyarakat umum.
Rekayasa arus lalu lintas
Arus Lalu lintas di Jalan Gerbang Pemuda, Tanah Abang, Jakarta Pusat, terlihat padat, Minggu (29/9/2019).
Kepadatan arus lalu lintas tersebut terjadi seiring ditutupnya sebagian jalan Gatot Subroto menuju gedung DPR/MPR RI.
Penutupan sementara Jalan Gatot Subroto terkait menyikapi isu demo yang akan berlangsung, Senin (30/09/2019).
Petugas Ditlantas Polda Metro Jaya pun telah melakukan rekayasa lalu lintas.
Petugas menginformasikan, pengguna jalan bisa melalui jalan-jalan alternatif sesuai dengan arahan petugas.
"Kalau yang dari arah barat bisa lewat lapangan tembak tembus patal senayan, keluar pejompongan" ujar petugas Ditlantas Polda Metro Jaya yang sedang bertugas saat itu.
Pihaknya tidak bisa memastikan kapan jalan Gatot Subroto dibuka dan dapat kembali dilalui kendaraan.
"Kalau kapan dibuka, nanti kita menunggu instruksi dari pimpinan" ujarnya.
Pasang kawat berduri
Untuk mengantisipasi adanya demonstrasi di depan Gedung DPR pada Senin (30/9/2019), beton dan kawat duri pembatas sudah dipasang kembali di sekitar jalan menuju Gedung DPR.
Pantauan Tribunnews.com, beton dan kawat duri di pasang dipasang dua lapis di sekitar jalan Gatot Subroto sampai ke gedung DPR/MPR RI, arus lalu lintas yang mengarah ke jalan Gatot Subroto akan dialihkan menuju jalan Gerbang Pemuda.
"Beton dan kawat akan terus di pasang sampai ada instruksi dari atasan untuk dibongkar" ujar seorang pekerja yang memasang beton.
Turun ke Jalan
Sebelumnya, Presiden Mahasiswa Trisakti, Dinno Ardiansyah mengatakan, Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Seluruh Indonesia akan melanjutkan demo atau cara lain pada Senin (30/9/2019).
"Memang, ini lagi proses konsolidasi untuk kawan-kawan BEM aliansi mahasiswa seluruh Indonesia kita lagi proses konsolidasi untuk tanggal 30 akan seperti apa, apakah turun aksi ke DPR atau ada cara lainnya," kata Dinno saat dihubungi Kompas.com, Sabtu (28/9/2019).
Dinno mengatakan, aksi demo tersebut bertepatan dengan rapat paripurna terakhir anggota DPR periode ini. Untuk itu, pihaknya akan mengawal dan tetap menyampaikan penolakan terhadap RKHUP dan UU KPK.
"Tuntutan kami sama kayak kemarin iya, kita menolak RUU bermasalah dan kita tetap menolak UU KPK yang telah disahkan," ujarnya.
Dinno berharap, aksi demo di depan Gedung DPR itu nantinya dapat memberikan tekanan psikologi bagi pemerintah dan DPR agar segera mengambil keputusan Perppu untuk mencabut UU KPK.
"Mungkin dengan kita turun ke jalan lagi itu akan menjadi suatu tekanan psikologi untuk pemerintah untuk segera mengambil keputusan apakah Perppu akan segera diputuskan atau tidak," ucapnya.