Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci
TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta menilai, penggunaan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk membiayai Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) sudah tepat.
Wakil Ketua DPRD DKI dari Fraksi Gerindra Mohamad Taufik mengatakan, bila menggunakan APBD, maka anggaran TGUPP ini bisa dipertanggungjawabkan.
• Maklumi Kenaikan Anggaran TGUPP, Fraksi NasDem: Hari Ini Gubernur Kerja Sendirian
"Kalau dianggarkan dari operasional Gubernur ya cuma mengurus Gubernur saja. Saat ini susah benar di APBD-kan agar pertanggungjawabannya jelas," ucapnya, Sabtu (5/10/2019).
Kenaikan anggaran TGUPP ini, dikatakan Taufik, seharusnya tidak menimbulkan polemik lantaran masih sebatas usulan yang belum tentu disetujui oleh para anggota dewan.
"Ini kan masih usulan, belum disahkan. Sepertinya (sekarang) enggak ada kenaikan. Normal-normal saja," ujarnya saat dikonformasi.
Meski demikian, ia menyebut, pihaknya akan melakukan pengecekan terhadap kinerja TGUPP dan mempertanyakan urgensi dari kenaikan anggaran ini.
"Catatan dari kami, urgensinya apa dinaikan? Apa yang mereka sudah lakukan? Kan tidak bisa terlihat kinerjanya karena bukan operasional," kata Taufik.
"Makanya harus dijelaskan secara terbuka apa yang sudah dilakukan," tambahnya menjelaskan.
Sebelumnya, anggaran TGUPP yang diusulkan dalam draf Kebijakan Umum Anggaran-Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2020 DKI Jakarta nilainya mencapai Rp 21 miliar.
Kenaikan anggaran TGUPP ini pun menuai banyak protes dari sejumlah anggota dewan, salah satunya dari Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta.
Bahkan, fraksi partai berlogo banteng itu menyarankan agar usulan anggaran TGUPP ini dibatalkan sehingga tidak lagi membebani APBD.
"Jangankan dinaikan, justru kami berencana meminta kepada Pemprov DKI Jakarta untuk mendrop anggaran TGUPP tahun 2020," ujar Ketua Fraksi PDIP Gembong Warsono, Jumat (4/10/2019).
Bila Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan masih membutuhkan tenaga TGUPP, maka Gembong menyebut, Pemprov DKI bisa menggunakan dana operasional gubernur seperti saat kepemimpinan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.
"Apalagi sekarang anggaran operasional utuh kan. Sudah hampir setahun utuh yang seharusnya dibagi dua untuk gubernur dan wakil gubernur, sekarang kan enggak ada wagubnya," kata Gembong saat dikonfirmasi.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta Sri Mahendra Satria Wirawan menyebut, kenaikan usulan anggaran dilakukan untuk menyesuaikan gaji anggota TGUPP berdasarkan tingkat pendidikan dan pengalaman kerja, serta antisipasi penambahan jumlah anggota.
"Kenaikan anggaran itu untuk antisipasi penambahan dan penyesuaikan grade anggota," tuturnya, Jumat (4/10/2019).