Baca tanpa iklan
TRIBUNJAKARTA.COM - Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian diisukan akan mengisi posisi menteri dalam kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Hal itu diperkuat dengan pemanggilan Tito Karnavian ke Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (21/10/2019).
Menanggapi isu itu, Mabes Polri mengaku masih menunggu kabar selanjutnya, pada Rabu (23/10/2019) besok.
"Kita menunggu kabar selanjutnya. Sebagaimana pihak Istana sudah memberikan informasi awal bahwa hari Rabu akan dilaksanakan pelantikan, tapi sekali lagi sifatnya informasi awal," ujar Kabag Penum Divisi Humas Polri Kombes Pol Asep Adi Saputra, di Mabes Polri di Jakarta Selatan, Senin (21/10/2019).
Sementara terkait mekanisme jabatan Kapolri apabila terpilih menjadi menteri, Asep belum menjawab secara detail.
Mantan Kapolres Bekasi Kota itu menuturkan akan menganalisis segala informasi yang diterimanya terkait kemungkinan jenderal bintang empat itu menjadi menteri.
"Dari (informasi) itu kita akan bisa bagaimana menganalisis dan memprediksi hal-hal yang berkembang selanjutnya," tandasnya.
DPR setujui surat pemberhentian Tito
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui surat permintaan yang dikirimkan oleh Presiden Joko Widodo terkait pemberhentian Kapolri Jenderal (Pol) Tito Karnavia dari jabatannya.
Dilansir dari Kompas.com, persetujuan tersebut ditetapkan dalam rapat paripurna DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (22/10/2019).
"Usul pemberhentian kapolri diajukan oleh presiden kepada DPR berserta alasannya. Untuk itu, kami mohon persetujuan dewan apakah dapat disetujui?" ucap Ketua DPR Puan Maharani saat memimpin rapat paripurna.
Tanpa interupsi, 515 anggota DPR yang hadir menyatakan setuju.
Dalam surat yang dikirimkan ke DPR pada Senin (21/10/2019), Presiden Jokowo mengemukakan alasan pengunduran diri Tito.
Menurut Puan, Presiden Jokowi beralasan Tito akan mengemban tugas negara dan pemerintahan lainnya.
Namun, Puan tidak menyebutkan secara spesifik soal tugas negara dan pemerintahan yang dimaksud.
"Adapun alasan pengunduran diri karena yang bersangkutan akan mengemban tugas negara dan pemerintahan lainnya," kata Puan.
Menerka jabatan menteri untuk Tito Karnavian
Direktur Eksekutif Indo Barometer M. Qodari menduga Tito Karnavian akan menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri.
Hal itu yang diungkapkan dalam diskusi di Kompas TV, Selasa (21/10/2019).
"Ini kejutan terbesar hari ini. Pak Tito barangkali Kapolri paling besar tugas dan kontribusi dalam politik dan pemilu kemarin. Barangkali kalau bukan Pak Tito situasinya tidak seaman sekarang," kata Qodari.
Dirinya menilai, Jokowi punya proyeksi jabatan khusus untuk Tito Karnavian.
Jika ada yang menduga Tito Karnavian menjabat sebagai Menko Polhukam, Qodari tidak sependapat.
"Saya menduga Pak Tito diarahkan jadi Mendagri. Ini saya menduga-duga dan dari gosip-gosip tetangga, memang Pak Tito Karnavian walapun polisi, dia punya kemammpuan komunikasi yang sangat baik dengan beragama kalangan," kata Qodari.
Menurutnya, sebagai mantan Kalpolri, Tito Karnavian juga punya kelebihan sangat mudah berkomunikasi dengan kapolda di seluruh Indonesia.
"Yang saya dengar tugasnya ini "aroma" berbau situasi keamanan. Jadi Mendagri bukan hanya menjalankan pemerintahan, tapi mengantisipasi problem sosial kemasyarakatan yang mempengaruhi stabilitas dalam negeri," katanya.
11 jenderal bintang 3 calon Kapolri
Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian diisukan akan masuk kabinet dalam pemerintahan periode 2019-2024.
Hingga saat ini, Mabes Polri masih terus enggan berspekulasi soal pengganti jenderal bintang empat tersebut.
Namun apabila memang Tito akan meninggalkan posisi orang nomor satu di Korps Bhayangkara, Kabag Penum Divisi Humas Polri Kombes Pol Asep Adi Saputra mengatakan secara internal ada mekanisme tersendiri.
"Secara internal sudah ada mekanismenya. Tetapi saya belum bisa sampaikan hari ini, karena kembali lagi semuanya menunggu keputusan yang akan diambil oleh bapak Presiden," ujar Asep, di Mabes Polri, Jl Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (22/10/2019).
Nama-nama calon pengganti Tito itu pun bermunculan. Berdasarkan informasi yang diperoleh Tribunnews.com, ada sebelas nama perwira tinggi (Pati) Polri yang berpangkat Komisaris Jenderal atau bintang tiga.
Tercatat, enam Pati itu berada di dalam struktur organisasi Polri, sementara lima lainnya berada di luar struktur organisasi Polri.
Berikut nama Pati Polri yang berada di dalam struktur organisasi Polri, sekaligus masa pensiun yang bersangkutan :
1. Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Wakapolri) Komjen Pol Ari Dono Sukmanto, pensiun 23 Desember 2019.
2. Inspektur Pengawasan Umum (Irwasum) Polri Komjen Pol Moechgiyarto, pensiun 25 Mei 2020
3. Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan (Kabaharkam) Polri Komjen Pol Condro Kirono, pensiun 12 Desember 2019
4. Kepala Badan Intelijen Keamanan (Kabaintelkam) Polri Komjen Pol Agung Budi Maryoto, pensiun 19 Februari 2023
5. Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan (Kalemdiklat) Polri Komjen Pol Arief Sulistyanto, pensiun 24 Maret 2023
6. Kapala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri Komjen Pol Idham Azis, pensiun 22 Januari 2021
Berikut nama Pati Polri yang berada di luar struktur organisasi Polri, sekaligus masa pensiun yang bersangkutan :
1. Sekretaris Utama Lembaga Ketahanan Nasional (Sestama Lemhanas) Komjen Pol M Iriawan, pensiun 31 Maret 2020
2. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (Ka BNPT) Komjen Pol Suhardi Alius, pensiun 10 Mei 2020
3. Kepala Badan Narkotika Nasional (Ka BNN) Komjen Pol Heru Winarko, pensiun 1 Desember 2021
4. Wakil Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Komjen Pol Dharma Pongrekun, pensiun 12 Januari 2024
5. Inspektur Jenderal Kementerian Perindustrian (Irjen Kemenperin) Komjen Pol Setyo Wasisto, pensiun 19 November 2019. (TRIBUNJAKARTA/Tribunnews/KOMPAS.com/Kristian Erdianto)