Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci
TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Sebanyak 99.450 keluarga penerima manfaat (KPM) belum mendapatkan bantuan sosial tunai (BST) senilai Rp300 ribu dari Pemprov DKI.
Pasalnya, pemadanan data yang dilakukan Pemprov DKI dan Kementerian Sosial tak kunjung rampung.
"Itu biasa, setiap tahun itu data harus dimutakhirkan. Tugas kami di Pemprov setiap enam bulan ada pemutakhiran data," ucap Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria, Kamis (5/8/2021) malam.
Ariza bilang, pemadanan data ini dilakukan agar bansos yang disalurkan tepat sasaran dan benar-benar bermanfaat bagi warga yang membutuhkan.
Untuk itu, Ariza meminta masyarakat yang telat cair bansos tunainya untuk bersabar dan menunggu perbaikan data.
"Diselesaikan dulu yang ganda, dicek kembali. Sekarang yang ganda-ganda akan dicek kembali," ujarnya di Balai Kota.
Baca juga: BKPSDM Tangerang Segera Panggil Lurah Tamrin Soal Pungli, Tidak Bisa Mendadak Karena Stroke
Baca juga: Seluruh Anak Usia 12-17 Tahun di Jakarta Ditargetkan Sudah Vaksin Pada Pertengahan Agustus Ini
Baca juga: Simak Jadwal dan Lokasi Mobil Vaksin Keliling di Jakarta Hari Ini, Jumat 6 Agustus 2021
"Yang paling penting biasanya dimutakhirkan apakah tadinya belum dapat jadi dapat atau yang sudah dapat, selama ini karena ada peningkatan jadi tidak dapat," tambahnya menjelaskan.
Guna menyelesaikan masalah ini, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan disebut-sebut sudah mengirimkan surat kepada Menteri Sosial Tri Rismaharini.
Belakangan Risma menyebut, tak mengetahui persis soal surat yang dikirim Anies.
Ia hanya menyebut, Pemprov DKI sempat mengusulkan agar penyaluran bansos tunai dilakukan lewat transfer bank.
Bahkan, Risma sempat menyinggung lambannya perbaikan data penerima bansos yang dilakukan Pemprov DKI.
Walau demikian, Ariza optimis pemadanan data bansos ini bakal segera selesai dalam waktu dekat.
Dengan demikian, 99 ribu KPM yang telat cair dana bansosnya bisa segera mendapatkan haknya.
"Selama ini tidak ada masalah, kami tahun lalu sudah berkoordinasi juga dengan Kemensos, tidak ada masalah terkait pendataan," tuturnya.