Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Dewan Pimpinan Pusat Partai NasDem mendesak kepolisian mengusut kasus dan menangkap oknum Satpol PP yang membubarkan vaksinasi massal di Terminal Remu Kota Sorong, Sabtu (21/8/2021).
Wakil Ketua Umum Partai NasDem, Ahmad M Ali mengatakan, aksi melarang berlangsungnya kegiatan untuk membantu pemerintah menghadapi pandemi Covid-19 tersebut.
Menurutnya, hukum tertinggi di saat bencana saat ini adalah keselamatan rakyat.
Ketua Fraksi Partai NasDem DPR RI ini mengatakan, program vaksinasi masal diinisiasi partai NasDem adalah upaya membantu pemerintah mempercepat tercapainya kekebalan kelompok atau herd immunity.
Ahmad Ali mengemukakan arogansi yang ditunjukan oleh pemerintahan pada level apapun berpotensi menggadaikan keselamatan rakyat. Karena itu Ahmad Ali memprotes keras pertunjukan arogansi di saat upaya penyelamatan rakyat sedang dipikul gotong royong oleh masyarakat.
"Partai NasDem menginisiasi vaksinasi masal di berbagai daerah karena komitmen kuat kita terhadap hukum tertinggi keselamatan rakyat. Siapapun yang menghalangi upaya menyelamatkan rakyat dari pandemi covid 19 adalah sejatinya musuh kemanusiaan,” kata Ali lewat keterangan yang diterima, Sabtu.
Menurutnya, oknum yang melarang pelaksanaan vaksinasi di Kota Sorong dan kota lainya harus ditindak.
“NasDem sejak awal selalu berkoordinasi dengan pemerintah. Jadi tidak ada alasan sama sekali kalau apa yang kami lakukan itu kemudian dilarang. Kami minta aparat kepolisian untuk tidak ragu menangkap oknum dan ketua Satpol PP yang terang-terangan melawan UU Karantina Kesehatan ini,” kata Ali.
Politisi asal Sulawesi Tengah ini mengatakan terus mengawal program vaksinasi masal yang dilakukan partainya di berbagai daerah.
Dirinya menegaskan pelarangan penyelenggaraan vaksinasi akibat pemahaman birokratis yang keliru harus ditindak tegas dan terukur oleh pemerintah pusat maupun daerah.
"Arogansi birokrat seperti yang terhadi di Kota Sorong ini jangan sampai terulang. Mereka harus paham dimana dan kapan perlunya menegakkan birokrasi. Kalau ada kelompok masyarakat berusaha membantu pemerintah dengan segala daya upayanya, maka konyol jika secara arogan menghentikannya. Mereka mau mengumpulkan surat tanpa menyelematkan rakyat?” katanya.
Ahmad M Ali menegaskan, Fraksi NasDem di DPR akan mengambil langkah lebih serius jika penyelamatan rakyat kota Sorong dan kota-kota lainnya dari bahaya Covid-19 dihalangi.
"Boleh saja pimpinan daerah berbeda partai atau preferensi politik dengan penyelenggara vaksinasi masal. Tapi kalau yang demikian berpotensi menghilangkan hak atas keselamatan dari covid 19, kami tidak ragu untuk melawannya. Kami minta aparat penegak hukum segera menangkap mereka yang menghalangi vaksinasi masal di Kota Sorong," katanya.
Satpol PP Kota Sorong, hari ini berusaha membubarkan vaksinasi massal yang digelar DPW Partai NasDem Provinsi Papua Barat di Terminal Remu Kota Sorong, Papua Barat.
Aksi oknum Satpol PP ini menuai reaksi keras warga yang telah antre untuk mengikuti vaksinasi.
Kepala Satpol PP Kota Sorong, Daniel Jitmau awalnya bersikeras bahwa semua lembaga di kota Sorong yang melakukan vaksinasi massal seharusnya, terlebih mengatasnamakan partai politik harus berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat.
Pernyataan itu dibantah Ketua Nasdem Papua Barat Dominggus Mandacan yang saat ini menjabat sebagai Gubernur.
Dirinya menegaskan bahwa kegiatan ini bukan kampanye politik, tetapi misi kemanusiaan atas kepedulian membantu pemerintah untuk melakukan vaksinasi guna mendukung target Presiden Joko Widodo vaksinasi dua juta orang sehari.