Lapas Tangerang Terbakar

LPSK: Korban Lapas Tangerang Bisa Tuntut Ganti Rugi ke Pelaku Pemicu Kebakaran

Penulis: Bima Putra
Editor: Muhammad Zulfikar
Lokasi blok C2 Lapas Kelas 1 Tangerang yang hangus terbakar dilalap si jago merah menewaskan 41 warga binaan pemasyarakatan, Rabu (8/9/2021).    

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Bima Putra

TRIBUNJAKARTA.COM, CIRACAS - Korban kebakaran Blok C2, Lapas Kelas 1 Tangerang, Provinsi Banten pada Rabu (8/9/2021) memiliki hak menuntut restitusi atau uang ganti rugi.

Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Edwin Partogi Pasaribu mengatakan restitusi jadi hak karena adanya dugaan tindak pidana pemicu kebakaran Blok C2.

Ini mengacu pada penyidikan sementara jajaran Ditkrimum Polda Metro Jaya yang menemukan adanya dugaan tindak pidana unsur kesengajaan dan kelalaian atas kebakaran terjadi.

"Jadi hak korban yang bisa mereka tuntut. Anggota keluarga korban yang meninggal dan korban luka bisa mengajukan. Kalau korban luka bisa melalui anggota keluarga, bisa kuasa hukumnya," kata Edwin saat dikonfirmasi di Jakarta Timur, Kamis (16/9/2021).

Beda dengan uang santunan diberikan terkait kejadian, restitusi merupakan ganti rugi menyangkut tindak pidana dilakukan seseorang yang dibuktikan secara hukum melalui proses Pengadilan.

Bila dalam satu kasus tindak pidana terdapat lebih dari satu korban sebagaimana kebakaran Lapas Kelas 1 Tangerang, maka ganti rugi diterima masing-masing korban dapat berbeda.

Baca juga: LPSK Tawarkan Perlindungan ke Keluarga Korban Kebakaran Lapas Tangerang

"Restitusi itu kerugian yang dialami korban. Misalnya kerugian dia keluar uang untuk biaya medis, transportasi, untuk makan, secara peristiwa tindak pidana ya. Hak korban yang bisa mereka tuntut," ujarnya.

Edwin menuturkan restitusi merupakan bagian dari bentuk permohonan perlindungan yang diajukan korban kasus tindak pidana ke LPSK dan diatur dalam UU Nomor 13 tahun 2006.

Korban kebakaran Lapas Kelas 1 Tangerang yang hendak menuntut restitusi cukup mengajukan permohonan perlindungan ke LPSK, nantinya permohonan tersebut bakal dikaji LPSK.

Halaman
123