Lapas Tangerang Terbakar

LPSK: Korban Lapas Tangerang Bisa Tuntut Ganti Rugi ke Pelaku Pemicu Kebakaran

Penulis: Bima Putra
Editor: Muhammad Zulfikar
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Lokasi blok C2 Lapas Kelas 1 Tangerang yang hangus terbakar dilalap si jago merah menewaskan 41 warga binaan pemasyarakatan, Rabu (8/9/2021).    

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Bima Putra

TRIBUNJAKARTA.COM, CIRACAS - Korban kebakaran Blok C2, Lapas Kelas 1 Tangerang, Provinsi Banten pada Rabu (8/9/2021) memiliki hak menuntut restitusi atau uang ganti rugi.

Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Edwin Partogi Pasaribu mengatakan restitusi jadi hak karena adanya dugaan tindak pidana pemicu kebakaran Blok C2.

Ini mengacu pada penyidikan sementara jajaran Ditkrimum Polda Metro Jaya yang menemukan adanya dugaan tindak pidana unsur kesengajaan dan kelalaian atas kebakaran terjadi.

"Jadi hak korban yang bisa mereka tuntut. Anggota keluarga korban yang meninggal dan korban luka bisa mengajukan. Kalau korban luka bisa melalui anggota keluarga, bisa kuasa hukumnya," kata Edwin saat dikonfirmasi di Jakarta Timur, Kamis (16/9/2021).

Beda dengan uang santunan diberikan terkait kejadian, restitusi merupakan ganti rugi menyangkut tindak pidana dilakukan seseorang yang dibuktikan secara hukum melalui proses Pengadilan.

Bila dalam satu kasus tindak pidana terdapat lebih dari satu korban sebagaimana kebakaran Lapas Kelas 1 Tangerang, maka ganti rugi diterima masing-masing korban dapat berbeda.

Baca juga: LPSK Tawarkan Perlindungan ke Keluarga Korban Kebakaran Lapas Tangerang

"Restitusi itu kerugian yang dialami korban. Misalnya kerugian dia keluar uang untuk biaya medis, transportasi, untuk makan, secara peristiwa tindak pidana ya. Hak korban yang bisa mereka tuntut," ujarnya.

Edwin menuturkan restitusi merupakan bagian dari bentuk permohonan perlindungan yang diajukan korban kasus tindak pidana ke LPSK dan diatur dalam UU Nomor 13 tahun 2006.

Korban kebakaran Lapas Kelas 1 Tangerang yang hendak menuntut restitusi cukup mengajukan permohonan perlindungan ke LPSK, nantinya permohonan tersebut bakal dikaji LPSK.

"Kalau restitusi berdasarkan klaim korban yang kemudian nanti dihitung nilai kewajaran oleh LPSK. Jadi klaim korban berapa, kemudian hasil penghitungan tim LPSK berapa. Itu yang kami sebut sebagai nilai kewajaran," tuturnya.

Bila permohonan perlindungan disetujui, LPSK bakal berkoordinasi dengan penyidik dan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang menangani perkara agar korban mendapat hak restitusi mereka.

Lokasi blok C2 Lapas Kelas 1 Tangerang yang hangus terbakar dilalap si jago merah menewaskan 41 warga binaan pemasyarakatan, Rabu (8/9/2021).     (ISTIMEWA)

Nominal restitusi ini bakal disampaikan pihak LPSK ke JPU, tujuannya agar dalam surat tuntutan meminta Majelis Hakim menjatuhkan putusan kepada terdakwa untuk membayar restitusi.

"Kerugian korban yang dibebankan kepada pelaku. Pelaku adalah mereka yang menjadi terdakwa, jadi perorangan, siapa terdakwanya. Tapi walaupun perorangan juga bisa dibayarkan pihak ketiga," lanjut Edwin.

Hingga kini belum ada anggota keluarga korban yang mengajukan permohonan perlindungan, tapi LPSK menyatakan siap memberikan perlindungan bagi korban Kebakaran Lapas Kelas 1 Tangerang.

Sebagai informasi, dari penyidikan sementara jajaran Ditkrimum Polda Metro Jaya menemukan dugaan tindak pidana unsur kesengajaan dan kelalaian pemicu kebakaran Lapas Kelas 1 Tangerang.

Karopenmas Polri Brigjen Rusdi Hartono mengatakan penyidik mendapati adanya dugaan tindak pidana sebagaimana pasal 187 KUHP tentang kesengajaan dan 188 KUHP tentang kealpaan.

Baca juga: Korban Meninggal Kebakaran Lapas Tangerang Bertambah Lagi, Total Jadi 49 Narapidana Tewas

"Apabila dipersangkakan pada Pasal 187 dan 188 KUHP maka sampai saat ini penyidik masih dalam proses pendalaman. Yaitu adanya kesengajaan dan juga kealpaan," kata Rusdi, Selasa (14/9/2021).

Bila mengacu KUHP, isi Pasal 187 ayat 1: barang siapa dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun penjara.

Isi Pasal 187 ayat 2 KUHP mengatur ancaman hukuman lebih berat, yakni: dipidana penjara paling lama 15 tahun jika karena perbuatan tersebut menimbulkan bahaya bagi nyawa orang lain.

Pasal 187 ayat 3 dipidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama 20 tahun jika karena perbuatan tersebut menimbulkan bahaya bagi nyawa dan mengakibatkan orang mati.

"Sehingga mengakibatkan kebakaran dan tentunya kebakaran itu berdampak pada nyawa orang ini (unsur kesengajaan) masih didalami penyidik," ujar Rusdi.

Selain Pasal 187 dan 188 KUHP, penyidik mempersangkakan Pasal 359 KUHP tentang kelalaian menyebabkan orang meninggal dengan ancaman pidana maksimal 5 tahun penjara.

Pada sangkaan Pasal 359 KUHP ini Rusdi menuturkan penyidik Ditkrimum Polda Metro Jaya sudah mengantongi sejumlah nama calon tersangka atas kebakaran Lapas Kelas 1 Tangerang.

"Potensial suspek (tersangka) ada beberapa, kita tidak menduga-duga, nanti. Kemungkinan lebih dari satu. Kita tunggu saja kerja dari penyidik, beberapa hari ke depan pasti ada perkembangan," tuturnya.