Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Bima Putra
TRIBUNJAKARTA.COM, CIRACAS - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) meminta dugaan tindak pidana dalam kasus kebakaran Blok C2, Lapas Kelas 1 Tangerang, Provinsi Banten pada Rabu (8/9/2021) diusut.
Wakil Ketua LPSK Edwin Partogi Pasaribu mengatakan pihaknya mendukung upaya jajaran Ditkrimum Polda Metro Jaya dalam mengungkap kasus mengakibatkan 49 narapidana tewas dan puluhan lain luka.
"Tentu yang menjadi pertanyaan masyarakat secara umum mengapa peristiwa ini bisa terjadi, puluhan korban. Itu kan jumlah yang luar biasa, dan itu bukan soal angka, soal jiwa manusia," kata Edwin saat dikonfirmasi di Jakarta Timur, Kamis (16/9/2021).
Terlebih bila mengacu pada penyidikan sementara Ditkrimum Polda Metro Jaya kebakaran yang terjadi sekira pukul 01.50 WIB itu diduga akibat unsur tindak pidana kesengajaan dan kelalaian.
Ini berdasar pemeriksaan saksi yang terdiri dari pegawai dan narapidana korban selamat kebakaran Lapas Kelas 1 Tangerang, pegawai PLN dan Damkar yang bertugas melakukan penanganan.
"Mungkin saja ada kelalaian yang mengakibatkan peristiwa terjadi. Bukan soal penyerobotan listriknya (dugaan korsleting), tapi bagaimana kebakaran itu bisa mengakibatkan puluhan orang itu meninggal," ujarnya.
Edwin menuturkan pihaknya juga mendukung pemenuhan seluruh hak korban, baik anggota keluarga narapidana korban tewas dan korban luka berupa restitusi atau uang ganti rugi.
Baca juga: LPSK: Korban Lapas Tangerang Bisa Tuntut Ganti Rugi ke Pelaku Pemicu Kebakaran
LPSK menyatakan siap memberi perlindungan bagi anggota keluarga korban kebakaran Lapas Kelas 1 Tangerang yang ingin menuntut haknya kepada pelaku pemicu kebakaran.
Beda dengan uang santunan diberikan terkait kejadian, restitusi merupakan ganti rugi menyangkut tindak pidana dilakukan seseorang yang dibuktikan secara hukum melalui proses Pengadilan.
"Sekalipun mereka terpidana tentu mereka manusia, punya hak yang harus dipenuhi. Termasuk hak atas keselamatan dirinya. Karena mereka ada di lembaga negara yang tugasnya melakukan pemasyarakatan," tuturnya.
Edwin mengatakan pengungkapan kasus secara hukum hingga tingkat Pengadilan dan pemenuhan hak seluruh korban harus dilakukan, terlebih peristiwa terjadi di Lapas yang dikelola pemerintah.
Terlepas sosok yang nantinya jadi tersangka, upaya pencegahan agar kasus serupa tidak terulang perlu dilakukan agar proses pembinaan di Lapas tercapai sebagaimana ditargetkan.
"Harus ada pertanggungjawaban untuk memperjelas ini siapa yang salah. Termasuk bagaimana hak para korban. Sekalipun mereka terpidana tapi tetap memiliki hak untuk dipenuhi," lanjut Edwin.
Sebagai informasi, dari penyidikan sementara jajaran Ditkrimum Polda Metro Jaya menemukan dugaan tindak pidana unsur kesengajaan dan kelalaian pemicu kebakaran Lapas Kelas 1 Tangerang.
Karopenmas Polri Brigjen Rusdi Hartono mengatakan penyidik mendapati adanya dugaan tindak pidana sebagaimana pasal 187 KUHP tentang kesengajaan dan 188 KUHP tentang kealpaan.
"Apabila dipersangkakan pada Pasal 187 dan 188 KUHP maka sampai saat ini penyidik masih dalam proses pendalaman. Yaitu adanya kesengajaan dan juga kealpaan," kata Rusdi, Selasa (14/9/2021).
Baca juga: Korban Meninggal Kebakaran Lapas Tangerang Bertambah Lagi, Total Jadi 49 Narapidana Tewas
Selain Pasal 187 dan 188 KUHP, penyidik mempersangkakan Pasal 359 KUHP tentang kelalaian menyebabkan orang meninggal dengan ancaman pidana maksimal 5 tahun penjara.
Pada sangkaan Pasal 359 KUHP ini Rusdi menuturkan penyidik Ditkrimum Polda Metro Jaya sudah mengantongi sejumlah nama calon tersangka atas kebakaran Lapas Kelas 1 Tangerang.
"Potensial suspek (tersangka) ada beberapa, kita tidak menduga-duga, nanti. Kemungkinan lebih dari satu. Kita tunggu saja kerja dari penyidik, beberapa hari ke depan pasti ada perkembangan," tuturnya.