Baca tanpa iklan
TRIBUNJAKARTA,COM JAKARTA - Nama Presiden Jokowi tiba-tiba muncul pada polemik pelaksanaan Formula E yang tengah menghangat.
Namanya sempat diesbut menjadi penentu final sirkuit yang akan digunakan pada balapan mobil listrik internasional itu.
Namun wacana itu tidak bertahan lama, sanggahan tegas langsung muncul.
PDIP dan PSI langsung lantang pasang badan membentengi orang nomor satu di Indonesia itu agar tidak sampai terseret ke pusaran.
Bamsoet Sebut Jokowi
Ketua Ikatan Motor Indonesia (IMI), Bambang Soesatyo atau Bamsoet, adalah orang yang menyebut nama Presiden Jokowi sebagai penentu sirkuit Formula E.
Hal itu disampaikan Bamsoet pada konferensi pers yang digelar IMI di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, pada Rabu (24/11/2021).
Awalnya, Ketua MPR itu mengungkapkan, lima wilayah yang dicalonkan menjadi sirkuit Formula E.
"Ada PIK, Sudirman, JIS, JiExpo Kemayoran dan Ancol. Ini yang kami suggest ke Presiden," ujar Bamsoet.
Baca juga: Bamsoet Beberkan 5 Calon Lokasi Sirkuit Formula E di Jakarta
Selain perkara sirkuit, Bamsoet juga berbicara tentang kepastian penyelenggaraan Formula E.
Politikus Golkar itu beranggapan Formula E harus digelar.
Menurutnya, Formula E akan memberikan dampak positif kepada Jakarta dan Indonesia.
"Tapi karena ini event internasional, event bakal terus berjalan. Ini akan indah dan clear pada waktunya," kata Bamsoet.
Dengan digelarnya ajang yang diinisiasi Gubernur Anies Baswedan ini, Bamsoet mengatakan, Indonesia akan makin dikenal oleh dunia.
Sebab, ajang Formula E atau Jakarta E-Prix ini bersamaan dengan digelarnya ajang Superbike dan Moto GP.
"Dan tentu saja tidak berlebihan jika kita katakan Indonesia segera setara dengan negara maju lainnya di dunia," ucapnya.
Formula E Kaji Calon Sirkuit
Sementara, pihak Formula E tengah mengkaji kelaikan lima opsi wilayah itu untuk dijadikan sirkuit Formula E.
Co-Founder Formula E, Alberto Longo, mengungkapkan, penentuan sirkuit bukan perkara mudah.
"Belum ditentukan sirkuitnya, karena ini bukan hal yang mudah, banyak pilihan bagus. Kami akan lakukan FS di lima lokasi tadi," kata Alberto pada kesempatan yang sama dengan Bamsoet.
Alberto juga berbicara tentang mahalnya ongkos balapan Formula E.
Angkanya mencapai 25 juta USD hanya untuk satu hari pelaksanaan.
Sebab, kejuaraan balap mobil bertenaga listrik ini bertaraf internasional.
"Kita paham Formula E adalah kejuaraan dunia dan ini harganya sangat mahal. Jadi untuk balapan satu hari, itu biayanya 25 juta dolar," pungkasnya.
Pras Sebut Bamsoet Ngawur
Sementara, Ketua DPRD DKI Pras menilai Presiden Jokowi tidak perlu diseret ke pusaran polemik Formula E seperti pada pernyataan Bamsoet soal penentuan sirkuit.
"Makin ngawur ini. Saya minta tak perlu membawa-bawa nama Presiden," kata Pras, Kamis (25/11/2021).
Politikus PDIP itu mengklaim sejumlah pihak mendompleng nama Jokowi untuk melancarkan ajang balap Formula E di Ibu Kota.
Ia menilai upaya tersebut tak dapat dibenarkan, terlebih saat ini pelaksanaan Formula E di Jakarta telah menjadi kasus yang sedang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Karena sudah ratusan miliar uang rakyat yang sudah disetorkan ini. BPK pun menyatakan itu menjadi temuan. Jadi saya kira harus objektif lah dalam persoalan ini," jelas Pras.
Pras menegaskan upaya yang dilakukan KPK sudah sejalan dengan maksud dari usulan hak interpelasi yang diajukan oleh 33 anggota Dewan Kebon Sirih.
"Dengan proses penyelidikan yang masih terus didalami KPK terhadap penyelenggaraan Formula E ini menguatkan bahwa niat kami di DPRD menggulirkan hak interpelasi sungguh-sungguh untuk kepentingan publik. Bukan kepentingan politik," tandasnya.
PSI Pasang Badan
Selain Pras yang berasal dari PDIP, PSI juga ikut bicara soal nama Jokowi yang diseret ke dalam pusaran Formula E.
Berbeda dengan Pras yang cenderung keras mementahkan pernyataan Bamsoet, gaya PSI pasang badan untuk Presiden Jokowi dengan menyorot anggaran yang digunakan.
Wakil Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta, Anggara Wicitra Sastroamidjojo, mengatakan, karena Formula E menggunakan APBD DKI Jakarta, maka Presiden Jokowi tidak bisa dikaitkan.
“Perencanaan dan pembiayaan Formula E seluruhnya bersumber dari APBD, jadi tak perlu bawa-bawa nama presiden kecuali memang ada perizinan yang menjadi wewenang pemerintah pusat,” kata Anggara dalam keterangan tertulis yang dikutip TribunJakarta.com, Jumat (26/11/2021).
Baca juga: Jokowi Ikut Terseret, Anggota Fraksi PSI Sebut Formula E Urusan Pemprov DKI: Tak Perlu Bawa Presiden
Terseretnya nama Jokowi dicurigainya buntut dari permasalahan, sebab adanya pemeriksaan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“Sejak 2019 Formula E direncanakan Pak Gubernur percaya diri saja memakai uang APBD untuk bayar commitment fee. Sekarang saat ada dugaan pelanggaran tiba-tiba nama presiden harus dibawa. Enggak ada sangkut pautnya,” lanjutnya.
Oleh sebab itu, ia bersama dengan Dewan Kebon Sirih akan melakukan pengawalan terkait pemeriksaan tersebut oleh KPK.
“Ini tidak akan menghentikan kami untuk menuntut pertanggungjawaban pemakaian uang APBD,” pungkasnya.
Anies Bersuara dan Klarifikasi Bamsoet
Seiring cepat memanasnya wacana soal Presiden Jokowi sebagai penentu sirkuit Formula E akhirnya Gubernur Anies Baswedan turut buka suara.
Orang nomor satu di DKI itu tegas memastikan bahwa bukan Presiden Jokowilah yang menentukan.
"Enggak ada. Loh masa lokasi Presiden, ya enggak lah. Lokasi kok masa urusan Presiden," kata Anies di Balai Kota DKI, Kamis (25/11/2021).
Anies mengatakan keputusan penentuan lokasi Formula E justru berada di tiga pihak, yakni pihak penyelenggara Formula E atau Formula E Operation (FEO), IMI dan Jakpro.
"Saya tadi sudah minta. Nanti IMI akan melakukan klarifikasi soal ini. Masa soal lokasi ke Presiden. Gini IMI nanti klarifikasi. Anda baca statement resminya. Ya FEO, IMI dan Jakpro. Tiga itu," tandasnya.
Bamsoet kembali bersuara. Sama seperti Anies, Ketua IMI itu menegaskan pihak-pihak penentu lokasi sirkuit.
"IMI, Alberto dan Jakpro yang nantinya akan bertanggungjawab mengambil keputusan dalam menentukan lokasi sirkuit Jakarta E-Prix 2022," kata Bamsoet Jumat (26/11/2021).
Namun di sisi lain, Bamsoet juga menyampaikan soal keinginan Co-Founder sekaligus Chief Championship Formula E Operations (FEO) Alberto Longo bertemu Presiden Jokowi.
Ia mengatakan, Alberto ingin bertemu Jokowi untuk meminta arahan orang nomor satu di Indonesia itu terkait lokasi sirkuit balap mobil bertenaga listrik itu.
Telebih, balapan pada Juni 2022 mendatang merupakan kesempatan pertama Formula E diselenggarakan di Indonesia.
"Kalau kemarin Alberto Longo berharap dapat bertemu Presiden Joko Widodo atas permohonan Gubernur Anies Baswedan untuk meminta arahan terkait lokasi mana yang paling tepat untuk lokasi sirkuit Formula E mengingat ini adalah event internasional, salahnya dimana?" ucapnya, Jumat (26/11/2021).
Pria yang baru ditunjuk Gubernur Anies Baswedan menjadi steering committee Formula E ini mengatakan, pertemuan merupakan bentuk penghormatan Alberto Longo kepada Jokowi sebagai pimpinan negara.
"Justru saya menilai hal itu merupakan bentuk penghormatan Alberto kepada Bapak Presiden sebagaimana dia melakukannya di beberapa negara," ujarnya.