Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci
TRIBUNJAKARTA.COM, KEBAYORAN BARU - Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Gembong Warsono menyebut keberpihakan Gubernur Anies Baswedan kepada para buruh setengah hati.
Hal ini diungkapkan Gembong menanggapi keputusan Anies menaikan besaran upah minimum provinsi (UMP) DKI 2022 menjadi 5,1 persen atau Rp 225.667.
Pasalnya, tuntutan buruh UMP 2022 naik 10 persen tidak dikabulkan Pemprov DKI Jakarta.
"Kalau bicara masalah kebijakan yang berubah soal kenaikkan UMP, ini soal keberpihakan Anies kepada buruh yang setengah hati," ucapnya di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.
Politisi senior PDIP ini pun menyebut kebijakan Anies merevisi aturan UMP ini diterbitkan tanpa ada kajian matang.
Baca juga: Permasalahan Sampah Jakarta Tak Pernah Ada Solusi, PDIP Jakut: Kinerja Anies Sangat Buruk
Ia pun menyinggung kinerja Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) yang seharusnya bisa memberikan masukan kepada Anies dalam menentukan besaran pengupahan.
"Ini memang tidak ada kajian. Padahal dia punya tim yang luar biasa banyak, ada 76 orang digaji rakyat Jakarta loh," ujarnya.
"TGUPP opo kerjanya? Kenapa tidak melakukan kajian soal kenaikkan UMP," tambahnya menjelaskan.
Anggota Komisi A DPRD DKI inu pun mengingatkan Anies untuk tidak berat sebelah dalam mengambil keputusan.
Pasalnya, kebijakan Anies merevisi kenaikkan UMP 2022 dari 0,8 menjadi 5,1 persen sangat memberatkan pengusaha.
Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) pun sempat menyampaikan keberatannya atas keputusan mendadak yang diambil Anies ini.
"Tugas Pemprov adalah menjaga keseimbangan, keseimbangan antara pengusaha dengan buruh. Jaga keseimbangan itu," tuturnya.
Untuk itu, Gembong meminta Anies melibatkan pengusaha dan buruh dalam menentukan besaran upah minimum tahun depan.
Baca juga: Ditolak Pengusaha, Anies Disebut Mau Ubah Lagi Aturan UMP yang Naik 5,1 Persen, PDIP:Bikin Gaduh Aja
"Kenaikkan itu kan relatif besar kecilnya sepanjang dilakukan dengan cara-cara yang baik, diajak duduk bersama. Maka saya kira akan terjadi keseimbangan yang akan terbangun antara pekerja dengan pengusaha," kata Gembong.
Diberitakan sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menjelaskan keputusannya menaikan upah minimum provinsi (UMP) 2022 sebesar 5,1 persen atau Rp 225.667.
Ia menyebut, keputusan ini diambil sebagai bentuk apresiasi bagi pekerja yang sudah bekerja keras meski pandemi Covid-19 masih melanda.
"Ini wujud apresiasi bagi pekerja dan juga semangat bagi geliat ekonomi dan dunia usaha. Harapan kami ke depan, ekonomi dapat lebih cepat derapnya demi kebaikan kita semua," ucapnya dalam keterangan tertulis, Sabtu (18/12/2021).
Sebagai informasi, keputusan merevisi dan menaikkan UMP 2022 menjadi Rp 4.641.854 berdasarkan kajian Bank Indonesia terkait proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2022 mendatang.
Dalam kajian tersebut, pertumbuhan ekonomi diproyeksikan naik mencapai 4,7 persen sampai dengan 5,5 persen.
Kemudian, inflasi akan terkendali pada posisi 3 persen (2-4 persen).
Selain itu, Institute For Development of Economics and Finance (Indef) juga memproyeksikan tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2022 sebesar 4,3 persen.
Atas dasar pertimbangan sentimen positif dari kajian dan proyeksi tersebut, juga didasari kajian ulang dan pembahasan bersama semua pemangku kepentingan akhirnya diputuskan UMP DKI naik 5,1 persen.
"Kami menilai kenaikan 5,1% ini suatu kelayakan bagi pekerja dan tetap terjangkau bagi pengusaha. Ini juga sekaligus meningkatkan kemampuan daya beli masyarakat," ujarnya.
Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini berharap, kenaikan Rp 225 ribu per bulan ini bisa digunakan sebaik-baiknya oleh para buruh.
Dengan demikian diharapkan kebutuhan pokok mereka dapat terus terpenuhi.
"Yang lebih penting adalah melalui kenaikan UMP yang layak ini, kami berharap daya beli masyarakat atau pekerja tidak turun," tuturnya.