Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Nur Indah Farrah Audina
TRIBUNJAKARTA.COM, KEMAYORAN - Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) kembali melontarkan kritik pedas tentang wacana penundaan Pemilu 2024.
Hal ini sebagai bentuk penolakan terhadap wacana yang disuarakan sejumlah ketum partai lain.
Putra sulung Presiden keenam RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ini menyebut penundaan Pemilu dapat mengkhianati reformasi dan demokratis.
"Kemudian, apakah wacana ini konsitutisional? Katanya bisa kok yang penting amandemen dulu, mengubah konstitusi. Tapi artinya itu mengkhianati reformasi dan demokratisasi, betul tidak? Artinya jangan mempermainkan konstitusi, jangan permainkan konstitusi, memang konstitusi bukan kitab suci tetapi juga jangan dipermainkan," ucapnya di acara Pelantikan Pengurus DPD Partai Demokrat DKI Jakarta, Selasa (15/3/2022).
Menurutnya, penundaan Pemilu hanyalah sebuah rekayasa untuk melenggangkan kekuasaan.
Baca juga: Penundaan Pemilu 2024, AHY: Permufakatan Jahat untuk Melanggengkan Kekuasaan, Rakyat yang Mana?
Sehingga ia meminta agar beban rakyat tak perlu lagi ditambah dengan hadirnya wacana tersebut.
"Lalu, pertanyaannya, berikutnya apa, kalau sudah misalnya nanti disepakati penundaan pemilu, lalu apa?. Perpanjangan masa jabatan presiden? Presiden 3 periode? Tidak dipilih langsung oleh rakyat? Seumur hidup? Ini kan pintu masuknya jelas," imbuhnya.
Sebelumnya, AHY turut mengungkapkan penundaan ini sebagai bentuk pemufakatan jahat yang berhubungan dengan kekuasaan.
"Rencana penundaan atau pembatalan Pemilu 2024, bentar bentar, jadi begini bapak ibu, kita melihat bahwa ini adalah sebuah pemufakatan jahat untuk melanggengkan kekuasaan dengan segala cara," ucapnya dalam acara pelantikan pengurus DPD Partai Demokrat DKI Jakarta periode 2022-2027 di JI-Expo Kemayoran, Selasa (15/3/2022).
Sembari membeberkan hasil survei yang bersumber dari Litbang Kompas dan Lembaga Survei Indonesia, ia mempertanyakan alasan dibalik penundaan Pemilu 2024 yang kerap membawa nama rakyat.
"Katanya ini keinginan rakyat, pertanyaannya rakyat yang mana? Rakyat yang mana? Dari yang disurvei, 62,3 persen tidak setuju penundaan pemilu, cuma 10,3 persen yang setuju, itu pun mungkin dibayar. Kemudian Lembaga Survei Indonesia, alasan penundaan pemilu karena covid belum berakhir, pemulihan ekonomi, atau pembangunan IKN, apapun alasannya 70 sekian persen tidak setuju. Jadi rakyat yang mana?," tanyanya.
AHY meminta berbagai pihak yang membuat wacana tersebut untuk berhenti menambah beban rakyat.
AHY bahkan membantah pernyataan yang sempat ramai diucapkan Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan soal klaim big data tentang
"Sudah cukup beban rakyat, jangan tambah lagi dengan permasalahan-permasalahan baru. Big data, katanya banyak sekali di jagat maya, dicek dong harusnya kan, dari twitter yang aktif cuma 10 ribuan atau hanya 0,005 persen, itu pun sekali lagi belum tentu suara organik. Artinya adalah, sekali lagi, rakyat yang mana bapak ibu sekalian?" jelasnya.
Penyataan Menko Luhut
Jumat (11/3?2022) lalu Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan berbicara tentang wacana penundaan pemilu
hingga perpanjangan jabatan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Luhut mengklaim usulan penundaan Pemilu 2024 berasal dari masyarakat.
Hal ini dikatakan Luhut berdasar analisis big data yang dimiliki pemerintah.
Luhut mengatakan bahwa saat ini pemerintah memantau percakapan 110 juta orang di media sosial.
Dari data tersebut, Luhut mengungkapkan bahwa sebagian masyrakat ingin kondisi sosial politik di
Indonesia ini tenang.
Diakui Luhut mereka lebih menginginkan kondisi ekonomi ditingkatkan.
Hal itu disampaikan Luhut dalam podcast #closethedoor di channel YouTube Deddy Corbuzier.
"Kalau menengah ke bawah ini, itu pokoknya pengin tenang, pengin bicaranya ekonomi, tidak mau lagi
seperti kemarin. Kemarin kita kan sakit gigi dengan kampret-lah, cebong-lah, kadrun-lah, itu kan
menimbulkan tidak bagus. Masa terus-terusan begitu," ujarnya.
Di sisi lain, Luhut mengatakan bahwa Pak Jokowi tidak masalah jika Pemilu 2024 dilaksanakan tepat
waktu.
Menurut Luhut ada pihak-pihak yang merasa ketakutan jika penundaan Pemilu benar-benar
terjadi.
"Kalau nggak setuju rame-rame ya nggak masalah, Pak Presiden juga nggak masalah, tapi orang
pada takut aja yang sudah pengen jadi (presiden) ketunda," paparnya.
Sebagian artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Luhut Diminta Klarifikasi, PDIP Ingatkan para Menteri Tak Buat Pernyataan yang Jadi Energi Negatif