Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dwi Putra Kesuma
TRIBUNJAKARTA.COM, PANCORAN MAS – Sejak pagi ini, petugas dari Dinas Lingkungan Hidup Kebersihan dan Dinas PUPR Kota Depok sudah disibukan dengan evakuasi sampah yang menyebabkan banjir di kawasan Simpang Mampang, Pancoran Mas, Kota Depok.
Untuk informasi, banjir yang merendam jalan dan pemukiman warga ini sudah terjadi sejak Minggu (24/7/2022) kemarin malam, akibat luapan air Kali Licin.
Pantauan di lokasi, sejumlah petugas pun diterjunkan ke aliran kali untuk mengangkut sampah yang tersumbat di kolong jembatan Mampang.
Tak berapa lama kemudian, tumpukan sampah yang tersumbat ini pun berhasil mengalir dan banjir pun mulai surut sekira pukul 09.30 WIB.
Terlihat, tumpukan sampah ini terdiri dari limbah rumah tangga, gedebong pohon pisang, hingga potongan-potongan kayu dan ranting berukuran besar.
Baca juga: Simpang Mampang Depok Kembali Terendam Banjir, Lurah: Penyebabnya ‘Klasik
Bahkan, petugas juga mengangkut sebuah tengkorak kepala sapi dari aliran kali licin.
Lurah Mampang, Darmawansyah, mengatakan, banjir ini merupakan persoalan yang ‘klasik’ di wilayahnya.
“Sebetulnya klasik permasalahannya, yaitu buang sampah sembarangan seperti batang pohon yang berukuran besar dibuang sembarangan dan tersumbat disini,” jelasnya pada wartawan di lokasi, Senin (25/7/2022).
“Saya yakin itu (sampah) asalnya dari hulu bukan dari warga Mampang, karena kami selalu sosialisasi kepada warga yang ada di bantaran Kali Licin ini untuk tidak membuang sampah ke kali dan itu mereka sangat mengerti, jadi permasalahannya ini dari hulu,” timpalnya.
Lebih lanjut, Darmawansyah mengatakan pihaknya akan membuat sodetan untuk mengatasi banjir ini.
“Kita juga gak ada sortiran sampah yang mengalir secara alami ini. Jadi alternatif cara yang akan kita lakukan nantinya akan membuat sodetan di seberang jalan ini di ujung Jalan Pramuka II menuju sini,” bebernya.
“Alternatif berikutnya kita akan meninggikan jalan raya yang ada di pinggir masjid, tapi kan ini jalan nasional tentunya harus ada persetujuan dari badan pengelola transportasi jalan, harus ada persetujuan dari PUPR pusat. Memang disini sangat procedural,” pungkasnya.