Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Nur Indah Farrah Audina
TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria (Wagub Ariza) bantah ada Sekretaris Daerah (Sekda) bayangan di lingkungan Pemprov DKI Jakarta.
Hal ini diungkapnya seiring dengan ramainya pemberitaan mengenai pernyataan Ketua DPRD DKI Jakarta sekaligus Politikus senior PDIP, Prasetyo Edi Marsudi yang mengungkap adanya perpecahan di tubuh Pemprov DKI.
Di mana, Pras menyebut, Pemprov DKI kini terbelah menjadi dua kubu, yaitu kelompok umum dan lulusan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN).
"Gak ada Sekda bayangan. Sekda ya satu, sekarang ada Pak Marullah," ucapnya di Gedung DPRD DKI, Selasa (23/8/2022).
Wagub Ariza kembali menekankan tak ada perpecahan di tubuh Pemprov DKI Jakarta.
Baca juga: Ramai Geng Ferdy Sambo di Polri, Ketua DPRD Bongkar 2 Ada Kubu ASN di Pemprov DKI: IPDN dan Umum
Ia menyebut jajaran solid dan menjalankan tupoksinya masing-masing.
"Sejauh ini tugas yang diberikan pada masing masing sudah ada jobdesk sudah jelas, asisten, Sekda, kepala biro sudah ada jobdesknya, silahkan tanya masing masing, sesuai gak, semua sudah seduai dengan tugas masing masing. Kalau ada pandangan pendapat silahkan di cek sejauh ini kita memberi tugas sesuai dengan tupoksinya," pungkasnya.
Diwartakan sebelumnya, Prasetyo Edi Marsudi mengungkap adanya perpecahan di tubuh Pemprov DKI.
Ia menyebut, Pemprov DKI kini terbelah menjadi dua kubu, yaitu kelompok umum dan lulusan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN).
"Sekarang ada satu dilematis di pemerintah eksekutif, sudah ada geng-gengan ini, yaitu geng IPDN dan geng umum," ucapnya di gedung DPRD DKI, Senin (22/8/2022).
Kedua kelompok ini merujuk pada Sekretaris Daerah (Sekda) Marullah Matali dan Asisten Pemerintah Sigit Wijatmoko yang merupakan lulusan IPDN.
Prasetyo menilai, Sigit kurang menghargai Marullah yang menurut struktur pemerintahan lebih tinggi dibandingkan eks Wali Kota Jakarta Utara itu.
"Sekarang sekda enggak dihargai oleh asistennya. Ini seperti ada sekda bayangan, namanya Sigit," ujarnya.
Prasetyo menyebut, adanya dua kubu di Pemprov DKI ini dikhawatirkan bisa mengganggu kinerja eksekutif.
Pasalnya, pejabat struktural punya fungsi dan tanggung jawabnya masing-masing sesuai dengan tingkat kedudukannya dalam organisasi.
"Di bawah gubernur itu pangkat yang paling tinggi yang mengelola ASN adalah sekda. Sekarang kalau gini gimana mau jalan ini pemerintahan," tuturnya.