Laporan Wartawan TribunJakarta.com Elga Hikari Putra

TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Idris Ahmad meminta Pemprov DKI Jakarta merevitalisasi sejumlah posyandu dan meningkatkan honor para kader yang ada.

Hal itu sebagai salah satu langkah untuk menekan angka stunting sebagaimana yang diminta Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin.

Diketahui, Menkes meminta Pemprov DKI Jakarta menekan angka stunting sampai di bawah 5 persen pada tahun 2024.

Adapun saat ini, level stunting di Jakarta masih pada angka 16 persen.

"Untuk mengejar itu (target menekan stunting) kita harus lakukan terobosan besar, tak bisa standar-standar saja.

Strategi yang paling jitu menurut saya adalah penguatan posyandu balita di seluruh Jakarta," kata Idris dalam keterangannya, Jumat (3/2/2023).

Salah satu yang harus diperhatikan Pemprov DKI agar para kader Posyandu terus tanggap terhadap masalah gizi anak yakni dengan meningkatkan kesejahteraan mereka.

"Misalnya honor kader posyandu sekarang yang masih sangat minim kita tingkatkan agar mereka lebih aktif melakukan monitoring tumbuh kembang balita di setiap wilayah,” kata Idris.

Baca juga: Masalah Gizi Buruk Kronis, Heru Budi Perintahkan Wali Kota hingga Lurah Data Kasus Stunting di DKI

Selain itu, lanjut dia, perlengkapan posyandu berupa antropometri juga harus distandarisasi agar hasil pemantauannya akurat.

"Karena sayangnya saat ini banyak posyandu tidak optimal memilik alat alat seperti timbangan hingga alat ukur tinggi badan, bahkan harus meminta bantuan ke orang per orang,” lanjutnya.

Idris menambahkan, pihaknya juga meminta Pemprov DKI juga meningkatkan kualitas Penyediaan Makanan Tambahan (PMT) untuk mendukung tumbuh kembang balita.

“PMT saat ini harga per unitnya masih di Rp 10 ribu.

Kita bisa tingkatkan lagi untuk mendukung pemenuhan gizi anak-anak Jakarta termasuk sediakan anggaran untuk bantuan makanan bagi anak terdeteksi stunting,” tutur Idris.

Heru Budi Minta Jajarannya Mendata Balita Stunting

Sementara itu, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengaku telah meminta seluruh jajarannya hingga lurah dan camat untuk terjun ke lapangan mendata warganya yang mengidap stunting.

“Hari ini dikoordinatori oleh sistem pemerintahan, semua wali kota mulai lurahnya, dan Kepala Dinas PPAPP hingga Dinas Kesehatan hari ini turun untuk mengambil data-data yang konon stunting,” ucapnya saat ditemui di Penjaringan, Jakarta Utara, Kamis (2/2/2023).

Tak hanya itu, seluruh lurah dan camat juga diperintahkan terjun ke lapangan melakukan sosialisasi kepada ibu hamil untuk rutin memeriksakan kandungannya di puskesmas.

Dengan demikian, bila ada temuan ibu hamil kekurangan gizi pemerintah bisa langsung melakukan tindakan untuk mencegah anak itu lahir dalam kondisi stunting.

“Kepada 140 ribu ibu hamil yang hari ini terdata di Dinkes untuk segera ke puskesmas, kami akan cek, kalau dia kurang gizi, anemia, kami intervensi sehingga lebih mudah (mencegah stunting) ketika ibu hamil,” ujarnya.

“Sekarang (pendataan kasus stunting) sedang berjalan semua di seluruh wilayah kota administrasi,” lanjutnya.