TRIBUNJAKARTA.COM - Laporan Relawan Ganjar Pranowo Center (GP Center) atas dugaan pembohongan publik yang dilakukan bakal capres Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Anies Baswedan, belum diterima alias ditolak pihak Bareskrim Polri.

Diberitakan sebelumnya, GP Center melaporkan Anies ke Bareskrim hari ini, Selasa (23/5/2023).

Bakal capres yang didukung NasDem, PKS dan Demokrat itu diduga telah menyebarkan berita bohong atau hoaks saat berpidato di acara hari ulang tahun (HUT) ke-21 Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Istora Senayan pada Sabtu (20/5/2023) lalu.

Dugaan hoaks tersebut terkait dengan data perbandingan panjang pembangunan jalan nasional era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dengan era Presiden Jokowi.

Ketua Harian DPP GP Center, Thomas Djunianto, mengatakan, pihaknya sudah menyampaikan laporan tersebut.

Namun pihak Bareskrim belum mau menerimanya karena bukti yang belum mencukupi.

"Belum diterima. Kita hanya perlu memperkuat bukti," kata Thomas saat dihubungi TribunJakarta.com.

Setelah laporan ditolak, Thomas dan kawan-kawan sempat berdiskusi dengan pihak Bareskrim terkait laporan dugaan penyampaian data hoaks itu.

"Bidang Hukum Relawan GP Center melanjutkan langkah hukumnya dengan berdiskusi kepada penyidik terkait statement Anies Baswedan," kata Thomas.

Baca juga: PDIP DKI Tak Ikut Relawan Ganjar Polisikan Anies Diduga Sebar Hoaks: Masyarakat Sudah Cerdas

Thomas mengatakan, penyampaian data yang diduga tak benar soal pembangunan jalan era Jokowi dengan SBY itu, dipergunakan untuk mempersepsi publik agar membenci Jokowi.

"Konsultasi terhadap penegak hukum terkait pernyataan Anis Baswedan mengenai pembangunan Jalan tidak berbayar diduga menjadi berita bohong yang disampaikan secara sengaja dengan tujuan menimbulkan kebencian ataupun ketidaksukaan masyarakat terhadap pemerintahan saat ini," papar Thomas.

Isi Pidato Anies

Anies memang berbicara tentang data perbandingan panjang pembangunan jalan nasional era Presiden SBY dengan era Presiden Jokowi di acara milad PKS.

Anies menyebut, di era Jokowi, pemerintah berhasil membangun jalan tol sepanjang 1.569 kilometer dari total 2.499 kilometer.

“63 persen dari seluruh jalan tol berbayar di Indonesia itu dibangun di masa sekarang,” ucapnya dikutip dari Kompas.com.