Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci
TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Penjabat (Pj) Gubernur DKI Heru Budi Hartono santai menghadapi rencana DPRD DKI Jakarta menggulirkan hak angket dugaan pelanggaran buntut dihentikannya proyek ITF Sunter warisan Gubernur Anies Baswedan.
Eks Wali Kota Jakarta Utara ini pun siap beradu argumen dengan para politisi Kebon Sirih terkait kebijakan yang diambilnya itu.
“Ya harus siap namanya mitra kerja bersama,” ucapnya saat ditemui di Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kamis (10/8/2023).
Heru pun mengaku tak keberatan bila legislatif ingin menyelidiki dugaan pelanggaran yang dilakukannya lanyatan mengganti program ITF dengan RDF.
“Boleh-boleh saja, yang namanya demokrasi kan kalau hasilnya ada bagus ya kami pelajari,” ujarnya.
Orang nomor satu di DKI ini pun sebelumnya menegaskan bahwa dirinya tidak anti dengan program pengolahan sampah menjadi energi listrik yang diinisiasi di era Gubernur Anies Baswedan.
Hanya saja, besarnya nilai investasi yang harus dikeluarkan untuk menjalankan ITF membuat Pemprov DKI harus mencari alternatif program lainnya.
“Saya tidak anti dengan ITF,” ucap Heru Budi saat ditemui di Kantor Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahaan Rakyat (PUPR) di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (9/8/2023).
Apalagi, Pemprov DKI setiap tahunnya juga harus membayar tipping fee kepada pihak swasta yang nilainya mencapai triliunan rupiah.
“Pemda DKI enggak punya uang buat tipping fee. Kalau dihitung-hitung masa satu tahun Pemda DKI ngeluarin Rp3 triliun,” ujarnya.
Hal ini yang disebut Heru Budi sangat memberatkan keuangan daerah, sehingga Pemprov DKI memutuskan fokus pada program RDF untuk mengatasi masalah sampah di ibu kota.
“Intinya Pemda DKI tidak sanggup bayar tipping fee dan sementara waktu ini saya fokus ke RDF,” tuturnya.
Baca artikel menarik TribunJakarta.com lainnya di Google News