Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan TribunJakarta.com Elga Hikari Putra
TRIBUNJAKARTA.COM - Warga RW 01 Melawai, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan menganggap Pemkot Jakarta Selatan mengabaikan instruksi Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi soal keluhan mereka mengenai keberadaan kafe dan parkir liar.
Pasalnya, hingga dua pekan sejak instruksi itu dikeluarkan Prasetyo Edi tak ada tindakan yang dilakukan Pemkot Jakarta Selatan.
Sejumlah kafe yang berada di Jalan Wijaya 6 itu masih tetap beroperasi. Begitu juga mengenai wilayah permukiman tersebut yang dijadikan lokasi parkir liar.
"Tidak ada progres. Tidak ada perubahan sama sekali dalam kegiatan sehari-harinya kafe-kafe ini. Sepertinya kita diabaikan, dicuekin kecamatan dan kelurahan," kata Ketua RW 01 Melawai, Nizarman Aminuddin kepada wartawan, Rabu (26/6/2024).
Nizarman yang juga menjabat Ketua Paguyuban RW di Kelurahan Melawai ini mengaku kecewa dan bingung harus mengadu ke siapa lagi karena hingga kini masalah di permukimannya tak juga teratasi.
"Kita ngadu ke kelurahan sudah, kecamatan sudah, sampai ke wakil rakyat (DPRD) juga sudah. Rasanya kami kecewa ya, sangat kecewa. Harus melapor ke mana lagi ini? Apakah kita harus ke presiden?" ujar Nizarman.
Terlebih, selama dua pekan ini, ia mengaku masih menerima keluhan dari warga terkait operasional kafe dan parkir liar.
"Saya kan juga bingung, tiap ketemu warga ditanya (tindak lanjut Pemkot). Keluhan ada terus soal kebisingan lah, soal parkir. Tapi kami bisa berbuat apa?" kata Nizarman.
Nizarman berharap Pemkot Jakarta Selatan segera menindaklanjuti keluhan warga yang sudah diminta Ketua DPRD DKI untuk segera diselesaikan.
"Kan Pemerintah Daerah yang mengeluarkan izin, yang mengatur dan mengawasi penegakan disiplin daripada peraturan. Kami warga hanya bersifat melaporkan apa situasi yang terjadi," ucap Nizarman.
Bahkan, lanjut dia, setelah adanya aduan dari warga RW 01, kini warga RW 03 Melawai juga menyampaikan keluhan serupa.
Ketua RW 03 Melawai, Rizky Viriyanto juga menyebut warganya resah dengan operasional sejumlah restoran dan kafe.
"Di tempat saya parkiran liar sudah marak. Setiap hari saya urusin parkir liar saja. Adanya kafe-kafe ini juga bikin khawatir soal keamanan, kebersihan dan lingkungan masalah juga. Kan limbah mereka itu bau ke mana-mana kan," tuturnya.
Ngadu ke DPRD DKI
Sebelumnya pada Rabu (12/6/2024) sejumlah warga Melawai mengadu ke DPRD DKI Jakarta.
Dalam audiensi itu, Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi turut mengkritik Menteri Investasi, Bahlil Lahadalia terkait kebijakan Online Single Submission (OSS) yang dikeluarkan Kementerian Investasi atas polemik yang terjadi di wilayah Melawai tersebut.
Sebab, banyak berdiri tempat usaha dengan mengklaim telah memegang legalitas dalam bentuk OSS.
"Pak Menteri Bahlil ini buat suatu peraturan namanya itu OSS, Online Single Submission karena dia tanpa koordinasi dengan Pemda dia bisa membangun investasi dimana-mana," kata Pras di DPRD DKI Jakarta, Rabu (12/6/2024).
Pras menegaskan pihaknya sama sekali bukan menentang adanya investasi. Namun seharusnya Kementerian Investasi dalam mengeluarkan izin OSS terlebih dahulu berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat.
Untuk diketahui, OSS merupakan sistem perizinan berusaha yang terintegrasi secara elektronik dengan seluruh kementerian/lembaga (K/L) negara hingga pemerintah daerah (pemda) di Indonesia.
"Kita ga masalah, kita ga akan mematikan investasi, tapi harus diajak ngomong dong Pemda karena kita mengacu pada otonomi daerah," kata Pras.
Menurut Pras, protes warga Jalan Wijaya ini adalah bola salju dari kasus-kasus serupa yang kini marak terjadi di Jakarta, dimana wilayah permukiman disulap menjadi tempat usaha.
"Kalau semua ditabrak, nah ini yang terjadi nih, (wilayah) Tulodong, Senopati dan sekarang Melawai dan seterusnya begitu terus," tutur politisi PDIP itu.
Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel https://whatsapp.com/channel/0029VaS7FULG8l5BWvKXDa0f Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya