Baca tanpa iklan
TRIBUNJAKARTA.COM, JAKARTA - Tarik menarik terkait sosok Anies Baswedan untuk maju Pilkada Jakarta 2024 masih terjadi di internal PDI Perjuangan.
Eks Gubernur DKI Jakarta itu masih dibayangi tiga isu yang diduga muncul di internal partai berlambang banteng itu.
Hal itu diungkapkan Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi dikutip TribunJakarta.com dari Youtube Metro TV, Senin (27/8/2024).
Burhanuddin melihat adanya tarik menarik itu saat nama Anies Baswedan tidak muncul hingga pidato Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri ditutup.
Padahal, Anies Baswedan yang mengenakan kemeja batik merah telah meminta pamit dan restu dari ibundanya.
"Kemudian muncul juga foto-foto Anis bersama rano Karno di ruang tunggu khusus di DPP PDI Perjuangan," kata Burhanuddin.
Isu pertama, kata Burhanuddin, keputusan Anies ditunda PDIP karena Mantan Mendikbud itu ada indikasi akan ditarget oleh salah satu lembaga penegak hukum.
"Sesuatu yang menurut saya agak sulit dibuktikan karena itu seperti menambah bahan bakar kemarahan publik kepada rezim Kalau misalnya itu betul," kata Burhanuddin.
Isu kedua, Burhanuddin menuturkan Anies diragukan ideologinya terutama berkaitan dengan pidato pribumi saat dilantik sebagai Gubernur DKI Jakarta pada tahun 2017.
"Jadi residu Pilkada 2017 itu masih menggelayuti Ibu Mega," katanya.
Isu terakhir bersifat teknis. Burhanuddin menuturkan PDI Perjuangan menunggu komitmen Anies Baswedan agar masuk sebagai kader banteng.
Terlebih, lanjut Burhanuddin, Megawati dalam pidatonya menyinggung bahwa PDIP tidak mau menjadi event organizer buat calon pejabat publik.
"Meminjam dan mendompleng partai untuk kemudian ditinggalkan. Jadi ada tiga isu itu yang saya sendiri tidak tahu persis kebenarannya tetapi saya kira dalam waktu dua hari kita akan bisa mendapatkan jawabannya," katanya.
Burhanuddin mengungkapkan sosok yang paling menentukan calon yang diusung Pilkada Jakarta yakni Megawati Soekarnoputri.
Pasalnya, PDI Perjuangan berbeda dengan partai politik lainnya.
"PDI Perjuangan itu partai dengan pemegang saham mayoritas tunggalnya di tangan Ibu Mega jadi saya melihat memang masih ada semacam kegalauan dalam diri Ibu Mega," katanya.
Burhanuddin mengatakan rekam jejak Megawati Soekarnoputri yang kerap memajukan kader di Pilkada. Apalagi, Presiden ke-5 RI itu dianggap tidak terlalu peduli mengenai elektabilitas calon.
"Sesuatu yang menjadi kekuatan Mas Anies terutama dalam konteks Pilgup Jakarta," kata Burhanuddin.
"Kta bisa tarik ke belakang bukan hanya di Jakarta tetapi juga di banyak wilayah Ibu Mega melihat faktor ideologi dan komitmen terhadap partai," sambung Burhanuddin.
Burhanuddin pun mencontohkan saat Megawati Soekarnoputri mengusung Joko Widodo atau Jokowi di Pilkada Jakarta 2012.
"Meskipun saat itu Pak Jokowi sebagai New Kids On The Block ya di Jakarta elektabilitasnya modalnya 6 persen saja," kata Burhanuddin.
Contoh lainnya yakni saat Megawati mengusung Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok di Pilkada Jakarta 2017.
"Jadi kalau melihat track record Ibu Mega semacam itu ya saya melihat memang kegalauan itu ada di Ibu Mega bukan di orang di sekitar beliau terkait dengan apakah Anies yang harus diusung ataukah nama lain, entah itu Ahok entah itu Pramono entah itu misalnya nama seperti Risma dan seterusnya," kata Burhanuddin.
Pertemuan Anies-Rano Karno
Ketua DPP PDI Perjuangan Djarot Saiful Hidayat mengungkapkan isi pertemuan Anies Baswedan dan Rano Karno.
Foto pertemuan kedua tokoh itu tersebar di media. Anies Baswedan tampak tersenyum saat bertemu Rano Karno.
Keduanya mengenakan pakaian kemeja berwarna merah.
Djarot pun menyinggung rekam jejak keduanya. Dimana, Anies Baswedan merupakan mantan Gubernur DKI Jakarta.
Sedangkan, Rano Karno pernah menjabat sebagai Gubernur Banten.
"Masak Gubernur Banten dan Gubernur DKI Jakarta enggak boleh berdiskusi, boleh kan? Silaturahmi untuk membicarakan sebetulnya ke depan seperti apa. Tukar menukar pengalaman," kata Djarot di Kantor DPP PDI Perjuangan.
Djarot pun belum bertemu secara langsung dengan Anies Baswedan. Namun, ia menuturkan bahwa pihaknya selalu membangun komunikasi dengan pihak lain.
Sedangkan mengenai nama Anies Baswedan diusung PDIP di Pilgub Jakarta, Djarot menuturkan sosok yang didukung partainya merupakan kewenangan hak prerogatif Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.
"Sabarlah sedikit, satu atau dua hari ini," ujarnya.
Ia memastikan Megawati Soekarnoputri akan menyampaikan sosok yang akan dicalonkan di Jakarta, Jawa Barat dan Jawa Timur.
Djarot mengingatkan bahwa Jakarta merupakan barometer politik. Apalagi, PDI Perjuangan awalnya tidak bisa mengusung calon di Pilkada Jakarta 2024.
Namun, putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024 membuat PDIP kini dapat mengusung calon.
"Yang kita lawan bukan orang tetapi sistem otoritarian, kartel politik, oligarki politik, itu yang kita lawan, yang kita lawan bukan orang, yang kita lawan nafsu jahat dan serakah," ujarnya.
Oleh karena itu, kata Djarot, PDI perjuangan akan mendengarkan aspirasi dan keigingan rakyat. Sehingga calon yang akan diusung PDIP bisa mendapatkan simpati dan menjadi pilihan rakyat.
"Dan DKI bisa kita menangkan," katanya.
Sementara itu, politisi PDI Perjuangan Adian Napitupulu mengungkapkan pihaknya mencari sosok yang bisa mempertanggungjawabkan anggaran Jakarta yang mencapai Rp 90 Triliun per tahun.
"Jadi bukan sekedar elektabilitas, kita lebih tertarik kalau elo mengelola uang ini dengan cara apa, berapa persen untuk pendidikan, kesehatan, membuka lapangan pekerjaan," katanya.
Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya