Rincian Tugas Anggota KPPS di Pilkada 2024, Bukan Cuma Umumkan Hasil Perhitungan Suara

TRIBUNJAKARTA.COM - Pendaftaran Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) untuk Pilkada 2024 sudah dibuka sejak 17 September 2024.

Bagi Anda yang ingin mendaftar, sebaiknya pahami dulu tugas-tugas serta kewajiban KPPS ketika Pilkada berlangsung.

Berdasar Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Nomor 8 tahun 2022, KPPS sendiri terdiri dari tujuh orang yang berdomisili di sekitar TPS dan memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Dari tujuh orang tersebut, satu orang berstatus sebagai ketua yang merangkap anggota dan enam lainnya berstatus sebagai anggota.

Walau demikian, tugas dan kewajiban KPPS tidak hanya sebatas melakukan penghitungan suara saat pelaksanaan pemilu.

Mengcau dalam aturan tersebut, KPPS memiliki tugas serta kewajiban sebagai berikut:

Tugas-tugas KPPS

1. mengumumkan daftar Pemilih tetap di TPS;
2. menyerahkan daftar Pemilih tetap kepada saksi peserta Pemilu yang hadir dan Pengawas TPS dan dalam hal peserta Pemilu tidak memiliki saksi, daftar pemilih tetap diserahkan kepada peserta Pemilu;
3. melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di TPS;
4. membuat berita acara dan sertifikat hasil pemungutan dan penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Pengawas TPS, PPS, dan PPK melalui PPS;
5. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
6. menyampaikan surat pemberitahuan kepada Pemilih sesuai dengan daftar Pemilih tetap untuk menggunakan hak pilihnya di TPS;
7. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Nah, dalam melaksanakan tugas tersebut, KPPS mempunyai wewenang untuk:

• mengumumkan hasil penghitungan suara di TPS;
• melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
• melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain itu, petugas KPPS juga mempunyai kewajiban yakni:

• menempelkan daftar Pemilih tetap di TPS;
• menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh saksi, Pengawas TPS, Panwaslu Kelurahan/Desa, peserta Pemilu, dan masyarakat pada hari pemungutan suara;
• menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel;
• menyerahkan hasil penghitungan suara kepada PPS dan Panwaslu Kelurahan/Desa;
• menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada PPK melalui PPS pada hari yang sama;
• melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
• melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Besaran gaji KPPS

Sementara itu, berapa sih gaji anggota KPPS untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024? Cek rinciannya di sini.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) membuka pendaftaran KPPS untuk Pilkada tanggal 17-28 September 2024.

Keputusan mengenai honor petugas dan pengawas Pilkada, tertuang dalam Surat Kementerian Keuangan Nomor S-647/MK.02/2022.

Dalam surat tersebut, tertulis bahwa besaran honorarium petugas KPPS untuk pemilihan gubernur di tingkat daerah lebih kecil daripada honorarium petugas KPPS untuk pemilu pemilihan presiden.

Adapun berdasar surat tersebut, honorarium KPPS pada pemilihan presiden dan wakil presiden meliputi:

• Ketua KPPS Rp 1.200.000 perbulan
• Anggota KPPS Rp 1.100.000 perbulan
• Pengamanan TPS/Satlinmas Rp 700.000 perbulan.

Sementara untuk pemilihan setingkat gubernur, besaran honorarium KPPS sebagai berikut:

• Ketua KPPS Rp 900.000 perbulan
• Anggota KPSPS Rp 850.000 perbulan
• Pengamanan TPS/Satlinmas Rp 650.000 perbulan

Dikutip TribunJakarta.com dari media sosial resmi KPU DKI Jakarta, anggota KPPS yang terpilih nantinya akan bertugas selama periode tanggal 7 November - 8 Desember 2024.

Berikut jadwal dan tahapan pemilihan KPPS untuk Pilkada 2024:

• Pengumuman pendaftaran calon anggota KPPS 17-21 September 2024.
• Penerimaan pendaftaran calon anggota KPPS 17-28 September 2024.
• Penelitian administrasi calon anggota KPPS 18-29 September 2024.
• Pengumuman hasil penelitian administrasi calon anggota KPPS 30 September - 2 Oktober 2024.
• Tanggapan dan masukan masyarakat terhadap calon anggota KPPS 30 September - 5 Oktober 2024.
• Pengumuman hasil seleksi calon anggota KPPS 5-7 Oktober 2024.
• Penetapan dan pelantikan anggota KPPS 7 November 2024.

Bagi yang ingin daftar, pastikan memenuhi syarat yang sudah ditentukan.

Adapun syarat daftar jadi anggota KPPS untuk Pilkada 2024 ialah sebagai berikut:

• Warga Negara Indonesia (WNI)
• Berusia paling rendah 17 tahun dan diutamakan paling tinggi usia 55 tahun
• Setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan Cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945
• Mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil 
• Tidak menjadi anggota partai politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan sah, atau sekurang-kurangnya lima tahun tidak menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan
• Berdomisili dalam wilayah kerja KPPS 
• Mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyelahgunaan narkotika 
• Berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat 
• Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih. 

Dokumen yang perlu dilampirkan saat pendaftaran, meliputi:

• Surat pendaftaran sebagai calon anggota KPPS
• Daftar riwayat hidup
• pas foto berukuran 4x6
• Fotokopi e-KTP
• Fotokopi Ijazah SMA atau sederajat
• Surat pernyataan untuk pemenuhan persyaratan
• Surat keterangan sehat jasmanid an rohani yang dikeluarkan oleh puskesmas, rumah sakit, atau klinik yang termasuk di dalamnya terdapat pemeriksaan tekanan darah, kadar gula darah, dan kolesterol.
• Surat keterangan dari partai politik yang bersangkutan bagic alon yang paling singkat 5 tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik (fotmat surat mengacu dari masing-masing partai politik).

Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya.