Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci

TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Anggota Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta Justin Adrian Untayana mendesak Bank DKI untuk segera menindaklanjuti perintah Gubernur Pramono Anung yang akan menempuh jalur hukum terkait perbaikan sistem perbankan saat libur Lebaran kemarin.

Adapun perbaikan sistem tersebut menyebabkan pembatasan sejumlah layanan Bank DKI, seperti transfer antarbank hingga pembayaran QRIS.

Justin menegaskan bahwa pernyataan Pramono ini sudah ditunggu-tunggu oleh nasabah Bank DKI yang menanti kejelasan terkait hambatan pelayanan perbankan Bank DKI.

“Nasabah Bank DKI, terutama warga Jakarta menanti respons dari gubernur yang dapat memberikan kepastian mengenai gangguan saat mengakses layanan bank tersebut beberapa waktu lalu,” ucapnya dalam keterangan tertulis, Rabu (9/4/2025).

Politikus muda ini pun kini menunggu langkah Bank DKI dalam menindaklanjuti perintah Pramono untuk segera melaporkan kasus ini kepada aparat berwenang.

“Kami bersama nasabah Bank DKI yang terdampak menunggu langkah tegas Bank DKI dalam melaksanakan perintah-perintah mas Pram. Bilamana memang ada indikasi tindak pidana, sebaiknya segera dilaporkan kepada pihak berwenang agar kasus ini menjadi jelas,” ujarnya.

Menurutnya, hal ini perlu dilakukan untuk mengantisipasi kerugian yang bisa ditimbulkan dari permasalahan ini.

“Pihak-pihak yang terlibat harus bertanggungjawab. Ini penting sebagai pengingat agar ke depannya tidak terjadi lagi, terlebih melibatkan uang tabungan yang dipercayakan oleh banyak nasabah,” kata dia.

Justin berharaplangkah tegas dari Bank DKI nantinya bisa menjadi langkah awal untuk mengembalikan kepercayaan nasabah.

"Kami harap dengan Bank DKI nantinya menindaklanjuti kasus ini secara serius, untuk mulai memulihkan kepercayaan nasabah,” tuturnya.

Pramono Pecat Direktur IT Bank DKI 

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengambil langkah tegas dalam menyelesaikan masalah gangguan sistem Bank DKI.

Orang nomor satu di Jakarta ini pun memecat Direktur Teknologi dan Operasional Bank DKI Amirul Wicaksono.

Hal ini disampaikan Pramono dalam rapat bersama direksi Bank DKI di Balai Kota Jakarta sore tadi.

“Saya akan putuskan pembebastugasan direktur IT-nya, segera dilakukan dan harus dilakukan sekarang,” ucap Pramono dikutip dari video rapat yang diunggahnya di akun instagram pribadinya (@pramonoanungw), Selasa (8/4/2025).

Tak cuma dipecat, Pramono juga meminta Direktur Utama Bank DKI Agus H Widodo segera melaporkan kasus ini kepada pihak kepolisian.

Sebab kuat dugaan Amirul turut terlibat dalam kasus gangguan layanan Bank DKI yang sudah terjadi sejak 29 Maret lalu ini.

“Laporkan ke Bareskrim, proses hukum. Karena ini sudah keterlaluan. Enggak mungkin enggak melibatkan orang dalam, enggak mungkin,” ujarnya.

Orang nomor satu di Jakarta ini pun meminta seluruh jajarannya untuk tidak ikut campur dalam kasus ini.

Bila ada yang ikut mencampuri urusan Bank DKI, Pramono menegaskan bakal bertindak tegas.

“Enggak boleh siapapun di dalam internal kita, terutama pemerintah DKI ini ikut campur urusan ini. Siapapun yang ikut campur, saya akan ambil tindakan,” tuturnya.

”Kenapa ini dilakukan? Untuk membangun trust kepada publik bahwa publik ini tidak ada yang terganggu,” sambungnya.

Politikus senior PDIP ini juga turut mewanti-wanti jajaran direksi Bank DKI agar kasus seperti ini tak terulang lagi di kemudian hari.

“(Gangguan layanan) ini yang terakhir, enggak boleh lagi ada kejadian keempat,” tuturnya.

Tak hanya itu, Pramono juga meminta Bank DKI membuka saham terbuka untuk publik atau initial public offering (IPO).

“Kalau bisa, Bank DKI ini IPO, enggak mungkin diselesaikan satu setengah tahun, maksimal enam bulan,” kata Pramono.

Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya