TRIBUNJAKARTA.COM - Eks Kabareskrim, Komjen Pol Purn Susno Duadji membela Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi yang dikritik Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) terkait program pendidikan ala militer untuk siswa nakal. 

Susno mengatakan bahwa pendidikan di TNI maupun Polri bukan sembarang lembaga pendidikan. 

Sebaliknya, Susno pun mengatakan bagi orang yang menentang dan menyebut program tersebut melanggar HAM merupakan orang yang berpikir sempit.

Hal itu diungkapkannya ketika menanggapi terkait lembaga KPAI yang menentang program Dedi Mulyadi melalui channel YouTube-nya.

"Itu bagi orang yang cekak berpikir. Ingat, pikirannya itu bukan di tempat pendidikan yang abal-abal. Jangan merendahkan lembaga pendidikan militer TNI dan Polri," ujar Susno seperti dikutip dari YouTube-nya yang tayang pada Kamis (8/5/2025). 

Banyak jebolan dari pendidikan militer yang berkualitas. 

Bahkan, tak sedikit yang menjadi pemimpin negara. 

Susno pun menyebut sebagian nama-nama pemimpin tertinggi negara yang berasal dari lulusan pendidikan ala militer.

"Saya ini alumninya ya (pendidikan Polri), Pak Presiden Prabowo itu alumninya (militer), para menteri alumninya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono alumninya, Presiden Soeharto alumninya dan banyak petinggi-petinggi RI ini alumni pendidikan militer," katanya. 

Menurut Susno, justru hak asasi manusia diajarkan di sana. 

Ia pun meminta agar KPAI tidak merendahkan pendidikan militer. 

"Jangan merendahkan pendidikan militer, justru di sana lah HAM diajarkan. HAM itu bukan hanya teori ditegakkan, (tapi) dipraktikkan. TNI belajar masalah HAM, TNI mempraktikkan, kalau ada satu dua yang melanggar ya biasa tidak ada yang sempurna di dunia ini," ujarnya. 

Susno yang tersinggung dengan kritikan KPAI pun meminta agar jangan asal menuduh bahwa lembaga pendidikan militer cenderung melanggar HAM. 

"Anda pergi dulu ke sana belajar deh, lihat bagaimana mendidik di situ. Jam istirahat diperhatikan, jam untuk beribadah diperhatikan, jam olahraga diperhatikan kemudian apa yang dididik di situ tentang Pancasila, bagaimana mempraktikkannya, tentang HAM bagaimana mempraktikkannya, luar biasa."

"Jadi anda terlalu merendahkan lembaga pendidikan militer, kalau lembaga pendidikan militer cenderung melanggar HAM ya anda masuk lah berhentikan, kasih tahu Panglima TNI apa yang harus diubah," katanya. 

KRITIK dari Komnas HAM, DPR dan KPAI

Komnas HAM sebelumnya meminta agar program pembinaan di barak militer ini ditinjau ulang.

Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyebut, urusan edukasi untuk warga sipil bukanlah bagian dari kewenangan militer.

“Sebetulnya itu bukan kewenangan TNI untuk melakukan civil education. Mungkin perlu ditinjau kembali rencana itu,” ujar Atnike di Kantor Komnas HAM, Jakarta Pusat, Jumat (2/5/2025).

Atnike menilai, kunjungan siswa ke barak TNI sah-sah saja bila tujuannya untuk edukasi karier, seperti mengenal tugas-tugas tentara.

Namun, jika anak-anak dilatih dengan metode militer, itu menjadi persoalan lain.

Hal serupa juga disampaikan anggota Komisi X DPR RI, Bonnie Triyana.

Politikus PDI-P ini menilai pendekatan militeristik bukan solusi utama untuk menangani siswa bermasalah.

“Tidak semua problem harus diselesaikan oleh tentara, termasuk persoalan siswa bermasalah,” kata Bonnie lewat pernyataan tertulis yang diterima Kompas.com, Rabu (30/4/2025).

Ia menekankan, program semacam ini harus melalui kajian matang, mengingat masih banyak cara lain yang lebih tepat untuk membentuk karakter siswa tanpa harus menggunakan metode militer.

Sementara itu, Komisioner KPAI Aris Adi Leksono menyoroti potensi stigma yang bisa menimpa anak-anak dalam program tersebut.

Dalam dialog di Sapa Indonesia Pagi KompasTV pada Selasa (6/5/2025), Aris menyebut bahwa anak-anak yang masuk kategori bermasalah tetaplah kelompok rentan yang butuh pendekatan khusus.

Sementara itu, Komisioner KPAI Aris Adi Leksono menyoroti potensi stigma yang bisa menimpa anak-anak dalam program tersebut.

Dalam dialog di Sapa Indonesia Pagi KompasTV pada Selasa (6/5/2025), Aris menyebut bahwa anak-anak yang masuk kategori bermasalah tetaplah kelompok rentan yang butuh pendekatan khusus.

“Pada prinsipnya begini, anak ini masuk dalam kelompok rentan, karena dia masuk dalam kelompok rentan maka dia butuh pendekatan-pendekatan khusus, dia butuh perlindungan.

Nah di dalam ruang lingkup perlindungan anak itu ada tahapan bagaimana pemenuhan hak anak, yang kemudian baru pada tahapan perlindungan khusus anak,” jelas Aris.

“Artinya kalau kemudian program ini menyasar kepada anak-anak yang dalam tanda kutip ya, anak nakal, anak bermasalah, saya kira juga persoalan tersendiri, karena kemudian akan menjadi anak korban stigma,” tambahnya.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Dedi Mulyadi Ajak KPAI dan Komnas HAM Terlibat Bina Siswa Bermasalah: Daripada Ribut Terus", 

Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya