TRIBUNJAKARTA.COM - Program pendidikan barak militer untuk siswa 'sulit diatur' yang digagas oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menuai pro dan kontra. 

Ada yang membela karena program tersebut dinilai membuat anak disiplin dan berubah menjadi baik, sementara di satu sisi penolakan terjadi karena dianggap terlalu keras dan melanggar hak-hak anak. 

Sejumlah pejabat hingga tokoh turut berkomentar dengan program mantan Bupati Purwakarta tersebut. 

Kritikan pedas itu salah satunya berasal dari Wakil Ketua DPD RI, Tamsil Linrung.

Ia mengkritik kebijakan Dedi Mulyadi yang mengirim siswa nakal ke barak TNI untuk dibina.

Menurut Tamsil, program tersebut adalah keputusasaan, karena menyerahkan tugas membina anak ke militer.

"Saya kira jangan menunjukkan kebijakan kita itu sebagai jalan putus asa. Jadi, mau menyerahkan dengan pendekatan penanganan militer, saya kira tidak. Tidak perlu sampai begitu itu," kata Tamsil, saat ditemui di Kantor Badan Pengembangan Pembinaan Bahasa, Rawamangun, Jakarta Timur, Minggu (11/5/2025), dikutip dari Kompas.com.

Senator asal Sulawesi Selatan itu juga mempertanyakan seberapa banyak anak-anak yang dikategorikan sebagai anak nakal, sehingga perlu ada kebijakan yang meluas.

"Apakah itu sudah menjadi kecenderungan umum?" imbuh dia.

Ketimbang harus menjajal pendekatan militer pada anak yang disebut nakal, senator ini menawarkan pendekatan keagamaan, seperti pesantren.

Dia menilai, pemerintah seharusnya menekankan pendidikan berbasis keteladanan.

Anak-anak yang cenderung meniru orang dewasa bisa menjadi lebih baik dengan cara memberikan contoh yang baik pula.

"Pendidikan yang diperbaiki, dibenahi. Keteladanan yang perlu ditunjukkan. Karena yang paling banyak masalah ini kepada orang yang bisa memberikan keteladanan," ujar dia.

Diapresiasi Kak Seto

Ketua Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI) Seto Mulyadi atau akrab disapa Kak Seto menilai, program pendidikan berkarakter yang digagas oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, tidak melanggar hak anak.

Meskipun berada di lingkungan militer, para siswa bermasalah yang mengikuti program pendidikan tersebut tetap mendapatkan haknya untuk mengeyam pendidikan.

Hal tersebut diungkapkan Kak Seto seusai meninjau langsung para peserta Program Pendidikan Karakter Panca Waluya di Dodik Bela Negara Rindam III/Siliwangi, Cikole, Lembang, Kabupaten Bandung Barat pada Sabtu (10/5/2025). 

"Sering kali ada anggapan keliru. Meskipun ada unsur kedisiplinan ala militer, pendekatannya tetap menggunakan bahasa anak dan menjunjung tinggi hak-hak mereka," ujar Kak Seto dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Minggu (11/5/2025).

Kak Seto mengatakan, para siswa tersebut masih mendapatkan hak untuk tumbuh dan berkembang, perlindungan, dan kesempatan untuk menyuarakan pendapat.

Bahkan, ada pemeriksaan kesehatan dan psikologi. 

Dia juga menilai, pendidikan karakter yang dikawal oleh berbagai pihak secara intensif ini juga dalam pelaksanaannya memberikan dampak positif bagi para peserta didik.

Selain itu, Kak Seto juga mengapresiasi Pemerintah Provinsi Jabar yang tetap terbuka pada kritik dan masukan di tengah pro dan kontra program tersebut di masyarakat, termasuk untuk meninjau langsung kondisi para peserta didik.

"Pak Gubernur sangat terbuka, saya ajukan untuk melihat kondisi anak-anak, beliau mempersilakan, saya mengapresiasi sekali," kata Kak Seto.

Kak Seto berkomitmen untuk terus memantau pelaksanaan program ini hingga selesai.

Dia juga bahkan akan mengajar langsung para peserta. 

Tidak lupa, Kak Seto juga memberikan motivasi kepada para siswa untuk tetap semangat menjalani program pendidikan tersebut.

"Tetap semangat. Jaga kesehatan fisik, mental, dan sosial. Jangan saling menyakiti, mem-bully, atau bertikai. Jaga kekompakan karena kita semua menuju satu tujuan menjaga keutuhan NKRI," kata dia.

Seperti diketahui, Pemprov Jawa Barat di bawah kepemimpinan Dedi Mulyadi sudah melaksanakan pembinaan siswa bermasalah di barak TNI.

Dua barak yang dijadikan lokasi pembinaan itu di antaranya Mabes TNI Resimen Armed Purwakarta dan Kodim 06/10 Sumedang.

Sebagian artikel telah tayang di Kompas.com dengan judul "Kak Seto: Pendidikan Berkarakter yang Digagas Dedi Mulyadi Tak Langgar Hak Anak".

Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya