Baca tanpa iklan
TRIBUNJAKARTA.COM - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyampaikan klarifikasi mengenai ide menggaji Warga Jakarta.
Ide Dedi Mulyadi itu sempat disorot PDI Perjuangan. Juru Bicara PDIP Guntur Romli sempat meminta Dedi Mulyadi tidak usah ikut campur mengurusi Jakarta.
Hal itu terkait ide politikus Gerindra itu yang berandai-andai sebagai Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung.
Dedi mengaku akan menggaji warga Jakarta Rp 10 juta per kepala keluarga.
Terkini, Dedi Mulyadi mengklarifikasi pernyataannya yang disampaikan saat pidato di Musyawarah Nasional (Munas) Asosiasi DPRD Provinsi Seluruh Indonesia (ADPSI) Tahun 2025 di Bandung, Jawa Barat, Selasa (6/5/2025).
Dalam forum tersebut, Dedi menjelaskan anggaran Jawa Barat sebesar Rp 29 triliun dengan jumlah penduduk 50 juta lebih.
Dedi juga mengaku sempat menyinggung Gubernur Kalimantan Timur yang memiliki anggaran Rp 20 triliun dengan jumlah penduduk 2 juta.
"Saya bilang itu 1 juta dikasih 5 juta aja bisa dikasih dibagi uang kan gitu loh," kata Dedi Mulyadi dikutip TribunJakarta dari tayangan Youtube Kompas TV, Minggu (18/5/2025).
Kemudian, Dedi Mulyadi menayakan jumlah penduduk DKI Jakarta.
"Di bawah 10 juta. Kemudian berapa anggarannya? Rp 90 triliun gitu kan. Saya kan ngomongnya andai kata saya gubernur begitu saya bagiin tuh Rp 10 juta per KK gitu loh. Kan masalahnya apa?" tanya Dedi Mulyadi.
Dedi lalu merespon kritikan yang dilayangkan kepadanya terkait pernyatannya tersebut. Politikus Gerindra itu berterimakasih atas kritikan kepadanya.
"Kan setiap orang boleh dikritik, masa jadi politisi enggak boleh dikritik. Ya terima kasih, kritik itu kan bagian untuk menyempurnakan dari seluruh apa yang kita lakukan. Kalau enggak dikritik, kita tidak akan pernah ada kemajuan," ungkapnya.
Warning PDIP
Sebelumnya, Juru bicara PDIP Guntur Romli meminta Dedi Mulyadi agar mengurus Jawa Barat saja.
"Saya tidak paham maksud pernyataan Kang Dedi, apa dia seperti yang dikatakan pepatah 'rumput tetangga lebih hijau' yang menggambarkan perasaan seseorang yang selalu merasa apa yang dimiliki orang lain lebih baik atau lebih bagus daripada yang mereka miliki," kata Guntur Romli kepada wartawan, Selasa (13/5/2025).
"Ini bisa terkait dengan ketidakpuasan pada diri sendiri atau rasa iri hati terhadap keberhasilan atau kebahagiaan orang lain," sambungnya.
Menurutnya, bagi-bagi uang untuk setiap Kepala Keluarga (KK) tidak berarti adil. Sebab, tidak semua KK di Jakarta layak diberikan itu. "Masa keluarga yang kaya juga diberikan uang?"ujarnya.
Romli menilai, prinsip keadilan adalah sesuai kebutuhan. Misalnya, bantuan-bantuan mestinya diberikan kepada warga Jakarta yang membutuhkan seperti KJP, KJS, KMJU, Bansos, menggratiskan transportasi publik untuk 15 golongan, serta hibah-hibah lainnya yang harus tepat sasaran.
"Bukan dibagi-dibagi gak jelas yang tidak tepat sasaran. Saya kira Kang Dedi dipilih warga Jabar untuk fokus ngurus Jabar, tidak perlu ikut-ikut ngurus Jakarta,"pungkas Romli.
Sedangkan, Staf Khusus Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta Bidang Komunikasi Publik, Cyril Raoul Hakim alias Chico Hakim turut menanggapi pernyataan Dedi Mulyadi.
Orang kepercayaan Pramono Anung itu menilai politikus Gerindra itu salah hitung.
“Intinya saya enggak mau mencemooh, intinya Kang Dedi terlalu bersemangat sampai sampai salah hitung saja,” tutur Chico saat dikonfirmasi, Senin (12/5/2025).
Ucapan Dedi Mulyadi
Dedi Mulyadi sempat mengklaim akan menggaji warga Rp 10 juta per kepala keluarga jika menjadi Gubernur Jakarta.
Tidak bicara asal, gagasan Dedi didasari besarnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jakarta dibandingkan dengan jumlah penduduk.
Dedi memberi hitung-hitungan perbandingan antara besaran APBD dengan jumlah penduduk Jakarta.
Besaran APBD Jakarta di kisaran Rp 90 triliun, sedangkan penduduk Jakarta ia genapkan menjadi 10 juta.
Dedi mengasumsikan satu kepala keluarga terdiri dari empat sampai lima orang, maka ada dua juta kepala keluarga di Jakarta.
"Jakarta ini Pak, penduduknya di bawah 10 juta, APBD-nya Rp 90 triliun. Kalau di Jakarta itu dari 10 juta (penduduk) ada 2 juta kepala keluarga, itu orang Jakarta bisa digaji per kepala keluarga Rp 10 juta."
"Karena Rp 10 Juta dikali 2 juta (kepala keluarga) hanya Rp 20 triliun. Kalau saya (jadi gubernurnya), bagi," kata Dedi Mulyadi saat pidato di Musyawarah Nasional (Munas) Asosiasi DPRD Provinsi Seluruh Indonesia (ADPSI) Tahun 2025 di Bandung, Selasa (6/5/2025) lalu.
Dedi tidak bisa menggaji warganya di Jawa Barat karena jumlah penduduknya mencapai Rp 50 juta.
Sedangkan APBD Jawa Barat per tahun 2024 hanya Rp 36 triliun.
"Beda, kalau Jabar 50 juta penduduk," jelasnya. (TribunJakarta.com/TribunMedan)
Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya