Baca tanpa iklan
TRIBUNJAKARTA.COM - Pembatalan diskon tarif listrik 50 persen yang rencananya diberikan pemerintah pada bulan Juni ini, menuai protes dari masyarakat.
Sejumlah masyarakat merasa kecewa, karena batalnya pemberian diskon tarif listrik tersebut.
Sebagai informasi, awalnya pemberian diskon ini diumumkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.
Airlangga menyebut diskon tarif listrik 50 persen masuk dalam salah satu stimulus ekonomi yang diberikan untuk mendongkrak daya beli masyarakat serta sudah dibahas dalam rapat koordinasi di Jakarta, Jumat (23/5/2025).
Diskon tarif listrik sebesar 50 persen itu rencananya akan disalurkan untuk 79,3 juta pelanggan rumah tangga dengan daya listrik di bawah 1.300 VA pada bulan Juni-Juli 2025. Kabar tersebut pun disambut baik masyarakat.
Namun Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani kemudian mengumumkan, pemberian diskon tarif listrik 50 persen itu batal karena masalah keterbatasan waktu dalam proses penganggaran.
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani berpendapat, insentif tarif listik tak bisa diberikan pada periode Juni dan Juli 2025 lantaran proses penganggarannya jauh lebih lambat.
Sehingga ini menjadi alasan diskon tarif listrik tidak masuk dalam stimulus paket kebijakan ekonomi yang diberikan Pemerintah untuk bulan Juni ini.
"Kita sudah rapat di antara para menteri, dan untuk pelaksanaan diskon listrik, ternyata untuk kebutuhan atau proses penganggarannya jauh lebih lambat. Sehingga kalau kita tujuannya adalah Juni dan Juli, kita memutuskan tidak bisa dijalankan," kata Sri Mulyani dalam Konferensi Pers di Youtube Sekretariat Presiden, Senin (2/6/2025).
Asih, warga Depok Jawa Barat menilai Pemerintah terlalu tergesa-gesa dalam memberikan pengumuman.
Ia pun menyayangkan langkah Pemerintah yang sudah mengumumkan hal tersebut meski sebenarnya belum pasti.
"Jadi kena prank ya. Yang disayangkan, kenapa diumumkan itu aja. Kalau belum pasti, awalnya kenapa diumumkan. Kasihan warga yang sudah berharap jadinya kecewa," kata Asih, Selasa (3/6/2025).
Sependapat dengan Asih, Aat warga lain juga mengaku kecewa.
Padahal kata Aat, ia sempat berpikir dapat menghemat pengeluaran selama dua bulan kedepan karena adanya diskon tarif listrik tersebut.
Uang yang dihemat-hemat itu, rencananya hendak digunakan untuk membelikan hadiah tas baru kepada cucunya yang baru mau masuk sekolah.
"Ditanya kecewa ya iya, tapi ya mau gimana. Padahal tadinya mikirnya lumayan kan, ada diskon beli listrik. Niatnya pengen beliin cucu tas baru, kan dia mau masuk sekolah tahun ini. Pengen beliin hadiah aja. Eh batal (diskonnya), yaudah nggak jadi," kata Aat.
Ada lima stimulus yang diberikan
Sementara itu, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan pemerintah akan memberikan paket stimulus ekonomi selama Juni hingga Juli 2025 dengan total anggaran yang dialokasikan sebesar Rp24,44 triliun.
Anggaran tersebut, terdiri dari Rp23,59 triliun berasal dari APBN dan Rp0,85 triliun dari non-APBN.
“Kita harapkan pada kuartal II pertumbuhan ekonomi tetap bisa dijaga mendekati 5 persen dari yang tadinya diperkirakan akan melemah akibat kondisi global,” kata Sri Mulyani, Senin (2/6/2025), dikutip dari situs resmi Kemenkeu.
Ia memaparkan, ada lima jenis kebijakan dalam paket stimulus yang diberikan.
Pertama, berupa diskon transportasi yang terdiri dari diskon tiket kereta sebesar 30 persen, diskon tiket angkutan laut sebesar 50 persen, dan fasilitas PPN ditanggung pemerintah (DTP) untuk tiket pesawat sebesar 6 persen.
Pemerintah juga akan memberikan diskon tarif tol sebesar 20 persen dengan target penerima 110 juta pengendara selama libur sekolah pada Juni hingga Juli 2025.
Ketiga, pemerintah memberikan dukungan kepada kelompok paling rentan dan miskin melalui penebalan bantuan sosial dengan memberikan tambahan bantuan kartu sembako senilai Rp200 ribu per bulan dan bantuan pangan berupa beras sebesar 10 kg per bulan.
Bantuan tersebut diberikan kepada 18,3 juta kelompok penerima manfaat (KPM) selama bulan Juni-Juli 2025 dan disalurkan satu kali di bulan Juni 2025.
Stimulus keempat, kata Sri Mulyani pemerintah juga akan memberikan bantuan subsidi upah senilai Rp300 ribu per bulan kepada 17,3 juta pekerja dengan gaji kurang dari Rp3,5 juta per bulan atau di bawah upah minimum provinsi/kabupaten/kota.
Bantuan ini juga diberikan kepada 288.000 guru honorer pada Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) dan 277.000 guru honorer pada Kementerian Agama, dan disalurkan sekaligus pada bulan Juni 2025.
Terakhir, pemerintah akan memperpanjang diskon iuran jaminan kecelakaan kerja (JKK) sebesar 50 persen bagi 2,7 juta pekerja di 6 subsektor industri padat karya selama 6 bulan.
“Dengan pertumbuhan yang kita tetap jaga, maka kemiskinan dan pengangguran terbuka juga diharapkan bisa turun lebih cepat,” ujar Sri Mulyani.
Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya