Baca tanpa iklan
TRIBUNJAKARTA.COM - Terungkap duduk perkara ratusan pelajar kelas 10 dan 11 SMAN 9 Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi menggelar unjuk rasa di halaman sekolah, Selasa (3/6/2025).
Kepala SMAN 9 Tambun Selatan Kurniawati menjadi sorotan.
Pasalnya, Kurniawati menghilang hingga hari ini, Kamis (5/6/2025) setelah didemo ratusan siswanya.
Ia sudah dua tidak hari tidak masuk kantor pasca-aksi demo siswanya.
Aksi demo siswa itu terdengar sampai ke telinga Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (KDM).
Politikus Gerindra itu turun tangan menangani kasus unjuk rasa.
Dedi menegaskan telah meminta Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat untuk menonaktifkan Kepala Sekolah SMAN 9 Tambun Selatan Kurniawati.
Mantan Bupati Purwakarta menuturkan pihaknya telah menurunkan tim untuk mengaudit keuangan sekolah tersebut.
Kurniawati dinonaktifkan selama proses audit keuangan agar berjalan transparan serta diumumkan ke publik.
"Saya tidak pernah kompromi kepada pihak dan siapapun yang tidak menjalankan tugas dengan baik, tidak melakukan transparansi dan tidak melakukan kepemimpinan secara humanis," kata Dedi Mulyadi dikutip TribunJakarta.com dari akun instagram @dedimulyadi71, Kamis (5/6/2025).
Dedi mengingatkan pendidikan merupakan pondasi utama dalam membentuk karakter bangsa.
Ia menegaskan pihaknya tidak hanya menata murid tetapi kepala sekolah dan guru juga harus memperlihatkan sikap ketauladanan.
"Untuk itu tidak usah cemas tidak usah khawatir Pemprov Jabar akan senantiasa merespon apapun yang menjadi tuntutan anak, orangtua, warga yang dianggp bertentangan dengan prinsip-prinsip kepatutan, prinsip ketauladanan dan transparasi pengelolaan keuangan," katanya.
Namun, ia juga mengingatkan semua pihak agar menghormati asas praduga tidak bersalah.
Kepala Sekolah Menghilang
Sementara itu, Kepala SMAN 9 Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Kurniawati sudah dua hari tidak masuk kantor setelah ratusan pelajar melakukan demonstrasi pada Selasa (3/6/2025).
Humas SMAN 9 Tambun Selatan, Sahri Ramadan menambahkan, Kurniawati tidak memberikan pemberitahuan atau penjelasan atas ketidakhadirannya kepada pimpinan sekolah lainnya.
"Iya, tanpa pemberitahuan," ungkap Sahri.
Meski begitu, Sahri memastikan bahwa permasalahan ini tidak mengganggu kegiatan belajar mengajar di sekolah.
"Tidak terganggu, kegiatan belajar mengajar tetap berjalan normal seperti biasanya," tambah Sahri.
Sahri Ramadan juga membenarkan terkait penonaktifan Kurniawati tersebut.
"Iya betul dinonaktifkan oleh pak Gubernur, tapi saya tidak tahu kapan persisnya," kata Sahri.
Sahri menjelaskan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat saat ini tengah melakukan audit.
Namun lagi ia tidak mengetahui audit tersebut menyasar keuangan sekolah atau pribadi Kurniawati.
"Tapi untuk audit itu benar," jelas Sahri.
Sahri menuturkan saat ini, sejumlah guru SMAN 9 Tambun Selatan tengah dipanggil Kantor Cabang Dinas (KCD) Wilayah III Jawa Barat guna dimintai keterangan perihal masalah internal sekolah mereka.
Pihak internal sekolah juga tengah membahas pengganti sementara posisi Kurniawati usai dinonaktifkan orang nomor satu di Jawa Barat tersebut.
"Sedang dibahas di internal," tuturnya
Duduk Perkara
Diketahui, ratusan pelajar kelas 10 dan 11 SMAN 9 Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, menggelar aksi damai di halaman sekolah, Selasa (3/6/2025).
Demo itu menuntut kepala sekolah Kurniawati yang diduga melakukan pungutan liar (pungli) berkedok sumbangan untuk pembangunan gedung sekolah hingga pembelian alat pendingin ruangan musala.
RP, salah satu saksi, mengaku dimintai sejumah uang dari sekolah untuk biaya akademik dan non-akademik sejak tahun 2023.
"Katanya untuk gedung, tapi sampai sekarang masih begini-gini saja, orang tua saya sudah bayar setiap tahun Rp 500.000," kata RP, Kamis (5/6/2025).
RP menjelaskan, biaya pembangunan gedung tersebut disalurkan dalam kurun waktu satu tahun dengan nominal tidak dibatasi.
Untuk pengadaan alat pendingin ruangan musala, per kelas diminta menyumbang Rp 20 ribu setiap hari.
Namun sejak penarikan permintaan itu dilakukan hingga kini, dua kegiatan tersebut justru tidak kunjung terwujud.
"Kami mempertanyakan kejelasan pembangunan gedung, fasilitas usaha kesehatan sekolah, ketersediaan obat yang sudah dua bulan belakangan ini juga tidak disuplai sekolah," ucap RP.
Pengurus UKS terpaksa menggunakan uang pribadi untuk membeli obat jika ada pelajar yang memerlukan perawatan.
Mirisnya, pembelian obat dari uang saku para pelajar justru tidak diganti sekolah.
Pelajar lain menyampaikan massa aksi juga menyoroti dugaan pemaksaan tanda-tangan kehadiran pada berbagai kegiatan internal sekolah.
"Kami mencari kejelasan tanda-tangan itu untuk apa," ucap pelajar itu.
Pelajar semakin curiga ketika pelaksanaan kegiatan tidak mendapat snack dari sekolah.
Humas SMAN 9 Tambun Selatan, Sahri Ramadhan, mengatakan, permintaan tanda-tangan kehadiran itu untuk kegiatan buka bersama pada Ramadhan 2025.
Hanya, tata usaha sekolah baru meminta tanda-tangan kehadiran pelajar baru-baru ini dengan alasan untuk memperbaiki surat pertanggungjawaban (SPJ) kegiatan.
"Anak-anak merasa apa yang ditandatangani itu tidak berdasarkan fakta di lapangan," kata Sahri.
Sahri mengakui, sekolahnya pernah meminta sumbangan dana pembangunan sekolah.
Dana sumbangan tersebut secara umum untuk kegiatan akademik dan non-akademik, satu contohnya untuk pembangunan gedung sekolah.
"Ada sumbangan akademik dan non-akademik, tapi sifatnya tidak wajib," ucap Sahri Ramadhan.
Sahri menyampaikan dana sumbangan tersebut sudah sesuai kesepakatan dengan siswa dan besaran dana sumbangan tersebut tidak dibatasi jumlahnya.
"Kesanggupan orang tua saja," ucapnya.
Sekolah akan mengevaluasi permintaan dana sumbangan tersebut. (TribunJakarta.com/TribunBekasi/Kompas.com)
Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya