Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Annas Furqon Hakim
TRIBUNJAKARTA.COM, KEBAYORAN BARU - Jusuf Kalla menyebut kisruh empat pulau yang diperebutkan Aceh dan Sumatera Utara (Sumut) tidak bisa dikaitkan dengan efisiensi anggaran.
Empat pulau yang diperebutkan yakni Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Gadang, dan Pulau Mangkir Ketek.
"Saya kira disini tidak bisa berbicara dana. Kita tidak berbicara dalam keadaan negara ini efisiensi, tidak gampang," kata JK di kediamannya di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (13/6/2025).
JK menilai persoalan ini perlu ditinjau berdasarkan sejarah dan kepercayaan masyarakat Aceh.
Ia pun memberikan analogi terkait kisruh empat pulau ini dengan mencontohkan pagar rumah seseorang yang tiba-tiba diklaim oleh tetangganya.
"Jadi ini tentu adalah suatu upaya kita untuk negeri ini hidup damai dengan baik, bertetangga yang baik. Karena kalau seperti anda punya rumah, tiba-tiba ada yang mengklaim pagarnya, tentu marah kan? Gitu lah sebenarnya," ujar JK.
Empat pulau yang diperebutkan yakni Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Gadang, dan Pulau Mangkir Ketek.
Menurut JK, persoalan tersebut merupakan harga diri bagi masyarakat Aceh. Ia pun mempertanyakan Pemprov Sumut yang merebut empat pulau itu.
"Jadi, bagi Aceh itu harga diri. Kenapa diambil? Dan itu juga masalah kepercayaan ke pusat," kata JK di kediamannya di Jalan Brawijaya Raya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (13/6/2025).
JK mengungkapkan, selama ini masyarakat yang tinggal di empat pulau tersebut membayar pajak kepada Pemkab Aceh Singkil.
"Selama ini orang sana, pulau itu, bayar pajaknya ke (Aceh) Singkil. Ada, nanti ada teman yang akan membawakan bukti pajak dia ke Singkil," ungkap dia.
JK juga merespon soal wacana empat pulau yang diperebutkan dikelola bersama oleh Pemprov Aceh dan Sumut.
Ia pun menyebut tidak mungkin empat pulau itu bisa dikelola bersama yang akhirnya dapat membingungkan masyarakat untuk membayar pajak.
"Oh, setahu saya tidak ada pulau atau daerah yang dikelola bersama. Tidak ada, masa dua bupatinya. Bayar pajaknya ke mana? Ya, itu pulaunya tidak terlalu besar," ujar JK.
Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya