Gubernur Pramono Tegaskan Olahraga Padel Kena Pajak 10 Persen: Yang Main Rata-rata Orang Mampu

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci

TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan olahraga padel masuk kategori objek Pajak dan Barang Jasa Tertentu (PBJT) untuk kategori hiburan dan kesenian.

Olahraga yang sedang digandrungi masyarakat ini pun dianggap sama dengan tennis maupun squash.

“Pandel ini bagian dari olahraga hiburan, jadi pajak hiburannya ada,” kata Pramono di Balai Kota Jakarta, Jumat (4/7/2025) malam.

Pramono menjelaskan, pengenaan pajak sebesar 10 persen terhadap olahraga padel ini bukan tanpa alasan.

Seperti halnya olahraga lainnya semisal tennis, squash, hingga futsal juga dikenakan pajak hiburan bila dilakukan secara komersial dengan menyewa lapangan atau menyediakan fasilitas berbayar.

“Pajak hiburan itu ada dimana-mana, bukan hanya di Jakarta, di seluruh daerah pasti ada karena UU mengatur itu,” ujarnya.

“Olahraga bulutangkis aja kena, billiard juga kena, tennis juga kena, renang juga kena. Masa padel enggak kena,” tambahnya menjelaskan.

Terlebih saat ini lapangan-lapangan padel terus menjamur di sudut-sudut Jakarta dengan biaya sewa yang cukup tinggi.

Meski mahal, namun lapangan-lapangan itu selalu penuh disewa oleh masyarakat.

“Apalagi yang main padel juga kan rata-rata orang yang mampu. Untuk dewa lapangan aja berapa, mampu,” tuturnya.

Sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) resmi mengenakan pajak 10 persen untuk lapangan padel.

Keputusan ini tertuang dalam Keputusan Kepala Bapenda DKI Jakarta Nomor 257 Tahun 2025.

Kepala Penyuluhan Bapenda DKI Jakarta Andri Mauludi Rijal menyebutkan bawah olahraga padel masuk objek Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) di sektor hiburan.

“Betul (dikenakan pajak 10 persen). Lapangan padel termasuk dikenakan pajak daerah sesuai dengan Keputusan Kepala Bapenda Nomor 257 Tahun 2025,” ucapnya saat dikonfirmasi, Rabu (2/7/2025).