TRIBUNJAKARTA.COM - Gubernur Jakarta, Pramono Anung, mengaku sudah bekerja sampai di luar nalar hingga tidak tidur menangani banjir Jakarta.

Namun, kinerjanya masih mendapat kritik pedas dari Anggota DPRD Jakarta Fraksi PSI.

PSI menilai Pramono masih lemah dalam koordinasi antar wilayah, utamanya untuk mengantisipasi banjir kiriman.

Seperti diketahui, banjir merendam sejumlah wilayah Jakarta sejak Minggu malam (6/7/2025) hingga Senin (7/7/2025). Setelah hujan kembali menerjang, Jakarta pun kembali banjir hingga hari ini, Selasa (8/7/2025).

Kerja di Luar Nalar

Pada Senin pagi (7/7/2025), Pramono Anung menggelar konferensi pers, memaparkan apa saja yang sudah dikerjakannya semalaman demi menanggulangi banjir Jakarta.

"Dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan kalau dilihat mata saya, Bu Ika (Kepala Dinas Sumber Daya Air Jakarta) dan sebagainya, kami rata-rata belum ada yang tidur karena memang baru pertama kali dalam kepemimpinan saya selama 4 bulan ini, inilah banjir yang terjadi bersamaan," kata Pramono usai meninjau pengerukan kali irigasi di Cakung, Jakarta Timur, Senin (7/7/2025).

Politikus senior PDIP itu mengatakan, sejak kemarin hingga hari ini, Jakarta diterjang tiga jenis banjir yang berbeda sekaligus.

"Yang pertama adalah banjir kiriman, yang kedua adalah banjir karena curah hujan yang ada di tempat di Jakarta."

"Yang ketiga pas bersamaan rob atau permukaan air lautnya naik," papar Pramono.

Sampai pukul 03.00 WIB subuh, Pramono mengaku masih berkoordinasi dengan jajaran.

“Sejak tadi malam saya kontrol satu-satu para wali kota, Jakarta Utara, Jakarta Timur, Jakarta Barat, Jakarta Pusat, dan Jakarta Selatan. Sampai jam 3 pagi pun kami masih berkomunikasi,” ucapnya.

Pramono pun memaparkan, salah satu yang dilakukan Pemprov Jakarta dalam menangani banjir adalah dengan mengerahkan pompa di waktu yang tepat.

Ia baru mengaktifkan pompa ketika banjir rob mulai surut.

"Pasti masyarakat Jakarta banyak yang tidak mengetahui bahwa permukaan air laut Jakarta baru turun jam 10.30 tadi malam."

"Sehingga baru saat itulah kemudian kita menggunakan pompa yang dimiliki oleh pemerintah Jakarta kurang lebih 600.

"Dari 600 pompa itu karena airnya begitu banyak akhirnya 10 pompa terbakar," kata Pramono.

Ancaman banjir di Jakarta pun belum berhenti. Pramono menyebut, masih ada potensi banjir dari curah hujan dan rob berdasarkan ramalan cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG).

"Kemungkinan satu dua hari ini ada rob, permukaan air naik dan sekaligus ada hujan. Dan itu saya sudah meminta kepada Bu Ika dan teman-teman kita stand by-kan untuk mengatasi itu," katanya.

Pramono pun menyebut kerja penanganan banjir yang dilakukannya bersama jajaran sudah di luar nalar, hingga hasilnya bisa menjadi pengalaman berharga dalam menangani banjir selanjutnya.

"Pengalaman kita dari semalam itu menunjukkan bahwa sebenarnya kerjanya sudah apa ya, Bu Ika tadi bilang di luar nalar lah gitu ya. Karena jam 10.30 (malam) itu sebenarnya belum bisa dipompa, tapi kalau tidak dipompa, mohon maaf, semalam itu beberapa daerah yang strategis pasti akan tergenang, tetapi akhirnya dipompa pelan-pelan."

"Daerah-daerah strategis seperti Bundaran HI, istana dan sebagainya yang kita rawat jangan sampai kena banjir sedikit pun. Dan Alhamdulillah dengan pengaturan yang ada
sampai dengan malam kurang lebih jam 12-an (malam) lah itu mulai tertangani dengan baik dan pagi ini semuanya berjalan lancar.

"Mudah-mudahan apa yang dilakukan oleh (dinas) sumber daya air dan juga para wali kota bekerja sangat baik bersama-sama menangani banjir semalam."

"ini memang itu baru pertama kali dan saya sampai sekarang belum tidur," tutup Pramono.

Kritik PSI

Di sisi lain, Anggota DPRD DKI Jakarta fraksi PSI, Kevin Wu menyoroti kinerja Pemprov dalam menangani banjir yang merendam sejumlah wilayah sejak Minggu (6/7/2025).

Kevin melihat Pemprov Jakarta masih jauh dari memuaskan dalam mengatasi permasalahan banjir.

"Kita turut prihatin atas banjir yang kembali merendam sejumlah wilayah di Jakarta. 

Kita tidak boleh menganggap banjir, apapun jenisnya, lokal atau kiriman, sebagai hal yang lumrah, apalagi jika ini terus-menerus terjadi dan memengaruhi kehidupan warga secara langsung," kata Kevin saat dihubungi, Senin (7/7/2025).

Sebelumnya, pada Minggu kemarin, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyebut banjir yang terjadi merupakan banjir kiriman sehingga penanganannya lebih mudah.

Tapi nyatanya jumlah wilayah yang terendam justru semakin meluas.

Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta pada Minggu pukul 18.00 WIB tercatat ada 53 RT yang terendam.

"Pernyataan bahwa ini adalah banjir kiriman seharusnya bukan jadi alasan, melainkan jadi alarm penting bahwa koordinasi lintas wilayah hulu-hilir belum cukup efektif. 

Justru karena sudah tahu ini banjir kiriman, harusnya Pemprov Jakarta sudah lebih siap secara sistem dan taktis," ujar Kevin.

Dari sisi pengawasan, Kevin selaku Anggota di Komisi A yang membidangi kinerja pemerintahan melihat ada beberapa hal yang perlu dievaluasi serius.

Pertama, ia menganggap koordinasi antardaerah belum optimal. Sebab, Jakarta tidak bisa bekerja sendiri dalam menangani persoalan banjir.

"Perlu mekanisme koordinasi yang kuat dengan pemerintah di wilayah hulu seperti Bogor dan Depok terkait pembukaan pintu air, pengendalian DAS Ciliwung, hingga peringatan dini yang akurat," ujar Kevin.

Selanjutnya, Kevin juga melihat kesiapsiaagaan lapangan masih lemah.

"Banyak laporan dari warga bahwa pompa tidak bekerja maksimal, genangan lambat surut, dan penanganan kurang cepat. Artinya ada yang belum berjalan baik di tataran teknis lapangan," tuturnya.

Selain itu, Kevin juga meminta komunikasi publik dari jajaran Pemprov harus diperbaiki.

"Warga perlu informasi yang akurat, cepat, dan solutif. Jangan sampai warga seperti dibiarkan bertanya-tanya atau merasa diabaikan," ucap Kevin.

Kevin menegaskan Fraksi PSI mendorong agar Pemprov tidak hanya reaktif terhadap banjir, tapi punya sistem prediktif, terintegrasi, dan berbasis data dalam menghadapi siklus tahunan seperti ini.

"Jangan sampai setiap musim hujan, kita hanya bisa menyalahkan kiriman air tapi tak pernah siap menampungnya.

Kami juga mengingatkan bahwa penanganan banjir bukan sekadar urusan teknis, tapi juga menyangkut hak dasar warga untuk hidup aman dan nyaman," papar Kevin.

Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya